Digitalisasi Pelindo, Strategi Mencegah Korupsi di Pelabuhan

Bisnis, JAKARTA – Bekerja bertahun-tahun menjadi supir truk logistik dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, Agoeng Bangkit paham betul masalah yang terjadi di sana. Dia mengibaratkan sebagai mata rantai yang tersambung dan sulit terpisah.

Sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia, aktivitas bongkar dan muat kontainer di Priok sangat sibuk. Tak heran ini membuat antrean truk mengular hingga ke jalan raya.

Dari pelayanan yang kurang maksimal dan membuat kemacetan di jalan, muncul tindak kejahatan. Baik premanisme di dalam maupun luar pelabuhan.

Di luar pelabuhan, terang Agoeng, tindak kejahatan yang dialami pengemudi truk adalah pencurian. Dia pernah mengalaminya. 

Baca juga: Mengkaji Ulang Tarif Pelabuhan Batam Demi Menyaingi Singapura

Suatu hari dia hendak berbelanja di sebuah toko serba ada. Tak banyak yang Agoeng beli. Kurang dari 15 menit, dia sudah kembali ke truk. 

Dari luar, tak ada yang aneh dari kendaraannya. Setelah masuk, seluruh barang berharga miliknya raib. Padahal, kendaraan tersebut dia kunci sebelum ditinggalkan. 

Sementara di dalam pelabuhan, premanisme dalam bentuk pungutan liar (pungli) dari oknum petugas lapangan.

Sejumlah truk trailer mengantre di pintu masuk IPC Terminal Petikemas. Bisnis/Adam Rumansyah

Kondisi demikian terjadi saat PT Pelindo (Persero) belum melakukan penggabungan atau merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Layanan Jasa Pelabuhan. Dua tahun bergabung, Agoeng mengakui terjadi perbaikan meski masih ada beberapa catatan.

Menurutnya, premanisme bisa berkurang akibat adanya digitalisasi yang dilakukan oleh Pelindo. Sistem ini menghilangkan interaksi langsung antara petugas dengan pengemudi.

Ini karena semua proses bongkar-muat kontainer dilakukan secara digital. Digitalisasi juga mengurangi antrean truk sehingga premanisme di luar pelabuhan juga berkurang. 

“Harapan kami ajak juga komunitas pengemudi untuk percepatan digitalisasi ini agar sistemnya berjalan lebih baik lagi,” katanya kepada Bisnis beberapa waktu yang lalu.

Baca juga: Jelajah Pelabuhan 2023: Cara IPC TPK Urai Kepadatan di Priok

Perubahan cukup signifikan juga dirasakan pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan memaparkan praktik pungutan liar (pungli) saat sistem masih manual.

Biasanya, oknum petugas mendahulukan pengemudi truk yang memberikan sogokan kepada mereka. Akhirnya berlaku pola siapa yang bayar, dia duluan. Ini membuat pengusaha truk menyiapkan uang ‘pelicin’ kepada pengemudi untuk diberikan ke oknum tersebut agar roda bisnis mereka tetap berjalan normal.

Usai merger Pelindo, Gemilang menerangkan bahwa interaksi antara pengemudi dan petugas tidak ada. Melalui digitalisasi yang menerapkan Single Truck Identification Data (TID), semua pergerakan truk yang masuk dan keluar Tanjung Priok bisa terdata.

“Kalau pengemudi lama tidak dilayani, kita bisa lapor ke mereka [Pelindo]. Ini bisa dicek oleh manajemen. Di situ bisa ter-record oleh mereka sehingga permainan-permainan seperti itu sekarang sudah bisa dihindari,” jelasnya saat dihubungi Bisnis.

Digitalisasi Cegah Korupsi hingga Gratifikasi di Pelabuhan

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono menuturkan bahwa Perseroan telah melakukan berbagai upaya digitalisasi selama dua tahun merger. Mulai dari sistem layanan operasional hingga transaksi pembayaran.

Selain digitalisasi yang mencegah pungli hingga korupsi, Pelindo, tambah Ali, juga mengimplementasikan Whistle Blowing System (WBS). Ini untuk melaporkan potensi tindakan curang bagi seluruh stakeholder yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran.

Baca juga: Jelajah Pelabuhan 2023: Tol Pelindo Perlancar Arus Logistik

Upaya tersebut terbukti direspons positif oleh pelaku usaha. Berdasarkan catatan Pelindo, survei kepuasan pelanggan pada tahun 2021 dengan rata-rata skor 4,26 meningkat menjadi ditahun 2022 dengan rata-rata skor 4,27.

“Digitalisasi sangat membantu dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya pungli maupun tindakan pelanggaran lainnya seperti fraud, korupsi, dan gratifikasi. Berdasarkan catatan kami, pada tahun 2023 belum terdapat laporan indikasi kejadian pungli yang melibatkan insan Pelindo,” ungkapnya kepada Bisnis. 

Selain truk, digitalisasi juga mempercepat pergerakan kapal. Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Niken Ariati mengatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia masuk dalam 20 pelabuhan terbaik di dunia.

Di lingkup Asia, pelabuhan Indonesia nomor satu dalam hal pergerakan kapal. Berdasarkan catatannya, kapal masuk dan keluar dari pelabuhan tidak lebih dari 23,8 jam. Ini bersaing dengan negara-negara di Eropa.

Digitalisasi pelayanan merupakan reformasi pelabuhan. Hal tersebut termasuk dari bagian capaian aksi pencegahan korupsi 2023—2024 yang dilakukan Stranas PK.

Seperti proses bongkar-muat untuk truk, digitalisasi, tambah Niken, sangat mempermudah pergerakan kapal. Proses pengecekan yang panjang karena dilakukan secara manual bisa singkat melalui sistem yang ada.

“Hasilnya, biaya logistik bisa turun. Mudah-mudahan ekspansif dan bisa berdampak ke banyak tempat,” ungkapnya.