Dilema Ketergantungan Migas di Tengah Desakan Transisi Energi

Indonesia memang memiliki sumber daya energi baru terbarukan (EBT) terbesar sekaligus penyumbang emisi karbon dunia. Namun, bukan berarti bisa dengan serta merta meninggalkan energi fosil seperti minyak dan gas bumi serta batu bara.

Ibeth Nurbaiti
Feb 20, 2022 - 10:30 AM
A-
A+
Dilema Ketergantungan Migas di Tengah Desakan Transisi Energi

Petugas mengecek instalasi di PLTP Kamojang, Garut, Jawa Barat, Rabu (8/9/2021). Pertamina menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 di antaranya melalui pemanfaatan energi rendah karbon dan efisiensi energi sebagai komitmen perseroan terhadap implementasi Environmental, Social and Governance (ESG). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis, JAKARTA — Kian kencangnya ajakan dunia internasional untuk mengakselerasi penggunaan energi bersih yang lebih ramah lingkungan serta meninggalkan energi fosil menjadi situasi sulit yang harus dihadapi pemerintah.

Di satu sisi desakan untuk meninggalkan energi fosil diyakini dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca, tetapi di sisi lain Indonesia belum bisa sepenuhnya lepas dari energi ‘kotor’ tersebut.

Indonesia memang memiliki sumber daya energi baru terbarukan (EBT) terbesar sekaligus penyumbang emisi karbon dunia. Namun, bukan berarti bisa dengan serta merta meninggalkan energi fosil seperti minyak dan gas bumi serta batu bara.

Apalagi, transisi energi memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga hal itu dapat memberatkan negara-negara berkembang dan juga negara miskin.

Perlu adanya strategi dan perencanaan matang agar proses transisi energi fosil menuju energi terbarukan dapat melaju tanpa hambatan.

Baca juga: Menyongsong Era Baru Rendah Karbon Lewat PLTU Batu Bara

Sejauh ini, pemerintah masih terus mendukung upaya peningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional meskipun ajakan dunia internasional untuk mengakselerasi penggunaan energi bersih dan lebih ramah lingkungan kian kencang.

Sejumlah cara pun ditempuh untuk mengejar target produksi migas, terutama pada periode transisi energi mengingat bahan bakar fosil seperti migas dan batu bara masih memiliki peran penting untuk dikembangkan sebelum energi baru terbarukan (EBT) yang lebih bersih tersedia. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan gas bumi akan menjadi bahan bakar pembangkit untuk mem-back up EBT yang bersifat intermiten. Migas juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan domestik, antara lain sebagai bahan bakar transportasi, bahan baku dan bahan bakar di industri, serta bahan bakar di rumah tangga.

“Minyak bumi masih menjadi energi utama untuk transportasi, sebelum digantikan dengan kendaraan listrik, dan gas bumi dapat dimanfaatkan untuk energi transisi sebelum energi baru terbarukan [EBT] 100 persen di pembangkit listrik,” papar Arifin, pekan lalu.

Baca juga: Ketika Halang Rintang untuk Mengebut Energi Hijau Kian Menantang

Itu sebabnya, kata dia, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan produksi migas nasional untuk mengejar target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030.

Sejumlah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas adalah optimasi produksi lapangan existing, transformasi resources to production, mempercepat chemical EOR, serta eksplorasi secara masif untuk penemuan besar. 

Selain itu, juga dengan penerapan carbon capture and storage/carbon capture, utilization and storage (CCS/CCUS) untuk lapangan-lapangan migas.


Untuk mengatasi perubahan iklim dan menekan karbon dioksida, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan pemerintah akan memperluas potensi kerja sama pemanfaatan teknologi CCS/CCUS pada lapangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

“Skema kerja sama yang dikembangkan cukup luas, tidak sekedar menyimpan karbon dioksida di lapangan migas, tetapi juga hub-clustering, sehingga bisa lebih luas mengakomodasi berbagai bentuk kerja sama skema bisnis dalam penanganan climate change,” ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (19/2/2022).

Setidaknya, terdapat tiga potensi kerja sama CCS/CCUS, yakni pertama, pengembangan manajemen CCS/CCUS hub & clustering regional di mana beberapa emisi dengan hub sumber emisi karbon dioksida yang terhubung dengan beberapa klaster penyerap karbon dioksida di suatu wilayah.

Kedua, pengembangan pemanfaatan karbon dioksida untuk menghasilkan metanol. Terakhir, pengembangan hidrogen biru dan amonia biru ditambah CCS.

Bagaimana pun, transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama yaitu pemanfaatan energi bersih yang terus meningkat. 

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060.

Emisi sektor nergi Indonesia pada 2021 sebesar 530 juta ton Co2e, sementara peak emisi diperkirakan terjadi pada 2039 sebesar 706 juta ton CO2e. Namun, emisi berkurang secara signifikan setelah 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil. 

Tingkat emisi pada 2060 sebesar 401 juta ton karbon dioksida melalui skenario NZE yang berasal dari sektor industri dan transportasi.

Baca juga: 27 Tahun Lagi, Tenaga Nuklir Masuk dalam Sistem Pembangkitan

Dalam peluncuran forum Transisi Energi G20 pada Kamis (10/2/2020), Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan tanpa membebani suatu negara dan rakyatnya.

“Saya akan meminta komitmen global dari masing-masing G20 leaders untuk bersama-sama menyepakati langkah konkret dalam rangka transisi energi,” katanya. 

Dia juga menekankan bahwa transisi energi menjadi tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, melainkan tanggung jawab global. (Faustina Prima Martha)

Editor: Ibeth Nurbaiti
company-logo

Lanjutkan Membaca

Dilema Ketergantungan Migas di Tengah Desakan Transisi Energi

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ