Bisnis, JAKARTA — Masih diberlakukannya kebijakan wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dan harga khusus dalam negeri (domestic price obligation/DPO) batu bara dinilai bakal menghambat proses transisi energi di Indonesia.
Hal itu pula yang kemudian membuat komitmen pendanaan dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diharapkan dapat mempercepat transisi energi di Indonesia melalui program pensiun dini PLTU batu bara menjadi kian tak pasti.
Padahal, Indonesia disebut-sebut telah siap untuk menjalankan berbagai program percepatan transisi energi, bahkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang akan disetop operasionalnya melalui pendanaan dari kemitraan JETP yang disepakati saat KTT G20 pada November 2020 lalu.
Baca juga: Pemerintah Kejar Transaksi Pensiun Dini PLTU via JETP Akhir 2023