Drama Panjang Blok Masela, Memasuki Babak Baru Energi Hijau

Inpex Corporation, induk usaha dari Inpex Masela Ltd., selaku operator memutuskan untuk menunda operasional proyek lapangan migas di Laut Arafuru, Maluku itu hingga 2030, atau molor dari jadwal yang sudah disepakati sesuai dengan Plan of Development (PoD) pada 2027.

Ibeth Nurbaiti
Feb 22, 2022 - 7:00 PM
A-
A+
Drama Panjang Blok Masela, Memasuki Babak Baru Energi Hijau

Gambar satelit Pulau Nustual, Maluku - Istimewa /Google Maps

Bisnis, JAKARTA — Proyek lapangan gas Abadi di Blok Masela masih saja menggantung bahkan terancam molor hingga 2030. Layaknya sebuah drama panjang, proyek Masela yang sempat mangkrak selama 20 tahun—karena gonta-ganti skema kerja sama hingga akhirnya disepakati di era Presiden Joko Widodo—kini malah memasuki babak baru.

Inpex Corporation, induk usaha dari Inpex Masela Ltd., selaku operator memutuskan untuk menunda operasional proyek lapangan migas di Laut Arafuru, Maluku itu hingga 2030, atau molor dari jadwal yang sudah disepakati sesuai dengan Plan of Development (PoD) pada 2027.

Presiden Direktur Inpex, Takayuki Ueda, menyebutkan bahwa penundaan tersebut dilakukan sejalan dengan rencana zero emission strategy, yakni perusahaan akan memasukkan proyek carbon capture storage (CCS) dalam proyek Abadi Masela.

Baca juga: Sinyal Kuat Iklim Investasi Migas 'Investor Friendly' Kian Nyata

Saat ini, Inpex tengah melakukan studi ukuran yang komprehensif seperti pengenalan fasilitas penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon atau dikenal dengan sebutan CCUS. Pemasangan CCUS tersebut dimaksudkan untuk membuat proyek LNG Blok Masela menjadi lebih ramah lingkungan.

“Kami sedang melakukan kajian untuk memasukkan proyek CCUS dalam proyek Abadi dan kami mencoba untuk melakukan cost reduction. Sehingga, proyek ini bisa mengurangi biaya lebih lanjut dan mempromosikan proyek sebagai proyek yang kompetitif dan bersih dengan tujuan memulai produksi pada awal 2030-an,” ungkap Takayuki dalam keterangan resminya, Selasa (22/02/2022).

Sejatinya, pengembangan proyek strategis nasional (PSN) senilai US$19,8 miliar itu tidak lagi tersendat karena Inpex sudah mengantongi pembeli untuk produksi gas tersebut, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Apalagi, progres pengembangan Lapangan Abadi pada 2021 tercatat sudah mencapai 65 persen. 

Saat ini Inpex Masela dan Shell selaku operator Blok Masela sedang melakukan revisi PoD wilayah kerja migas tersebut. Hal itu dilakukan supaya aset Blok Masela dalam hal ini LNG Masela bisa dikatakan kompetitif karena memiliki syarat green energy.

Mayoritas hak partisipasi Blok Masela atau sebanyak 65 persen dimiliki oleh Inpex Masela, sedangkan sisanya dimiliki oleh Shell. Kendati Shell telah menyatakan akan hengkang dari blok tersebut, rencana itu urung terlaksana lantaran belum ada investor yang ingin membeli saham Shell.

Namun demikian, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara tegas meminta kepada Inpex dan Shell untuk tetap melaksanakan investasi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Blok Masela sesuai dengan PoD yang sudah disetujui, yakni akhir 2027.

Baca juga: Menyingkap 'Harta Karun' Migas Indonesia, Siapa Berminat?

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengungkapkan bahwa sejauh ini SKK Migas belum menerima usulan revisi dari pihak Inpex.

“SKK Migas sampai hari ini tetap mendorong untuk dilaksanakan sesuai PoD yang sudah disetujui, untuk segera produksi secepatnya. Kami belum menerima usulan revisi dari Inpex sama sekali dan kami masih fight untuk usaha-usaha percepatan,” kata Julius kepada Bisnis, Selasa (22/2/2022).

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah melalui SKK Migas masih terus mendorong investasi Inpex di Masela agar segera direalisasikan, sejalan dengan beberapa pekerjaan persiapan yang sudah dan sedang dimulai seperti persetujuan analisis dampak dan lingkungan (Amdal), metocean survey, serta pembebasan lahan.

“SKK Migas meminta Inpex untuk segera [mengajukan usulan revisi PoD] kalau memang [produksi mundur] itu yang diinginkan, untuk kami tim perencana khususnya bisa segera melakukan review dan evaluasi. Revisi PoD-nya belum diajukan. Katanya begitu [harus memasukan CCUS] namun kami belum mengetahui detailnya seperti apa,” ungkap Julius.

Proyek Masela sebenarnya bisa menjadi andalan pemerintah untuk mendongkrak produksi migas di Tanah Air. SKK Migas mencatat, potensi ekonomi lanjutan di Blok Masela setelah berakhirnya kontrak oleh Inpex pada 2055 masih tersisa setidaknya 3—4 trillion cubic feet (Tcf).

Ilustrasi Blok Masela./Antara

Namun, butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mengembangkan lapangan Abadi, Blok Masela meskipun kontrak kerja samanya sudah ditandatangani pada 1998. 

Bila dirunut ke belakang, pada 2008 Inpex telah menyampaikan PoD lapangan gas Masela, tetapi hingga 9 tahun kemudian belum terlihat fasilitas produksi yang beroperasi. Pengembangan Lapangan Abadi itu beberapa kali harus bermasalah. 

Pertama, menyangkut tagihan masyarakat daerah tentang hak partisipasi proyek. Kedua, tentang polemik pemanfaatan gas. Ketiga, skema pengembangan yang membuat dua menteri ketika itu sempat adu pendapat di muka publik.

Akibat masalah-masalah itu, Presiden Joko Widodo pun turun tangan dengan mengubah skema pengembangan lapangan dari pembangunan kilang gas alam cair terapung (floating liquefied natural gas/FLNG) yang diusulkan Inpex menjadi kilang LNG darat (OLNG). 

Baca juga: Meracik Ramuan Instan Pemacu Lifting, Apa Kabar Revisi UU Migas?

Setelah keputusan yang dibuat Maret 2016 itu, Inpex bersama mitranya Shell kembali berhitung tentang keekonomian proyek dan membuat PoD barunya.

Inpex yang menguasai saham partisipasi sebesar 65 persen, mengusulkan beberapa hal agar proyek bisa dijalankan sesuai dengan keekonomian kendati proyek mengalami perubahan. Salah satu usulannya adalah penambahan waktu kontrak. 

Agar operasi berjalan sesuai dengan keekonomian, masa kontrak pengelolaan Blok Masela Inpex perlu diperpanjang selama lebih dari 30 tahun.

Alasannya, selama 30 tahun saja waktu telah terbuang untuk melakukan kajian skema pembangunan kilang LNG yang pada akhirnya tidak disetujui pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penambahan waktu untuk menjual seluruh gas dari kilang berkapasitas produksi LNG 9,5 juta ton per tahun (mtpa) ditambah 150 MMscfd gas pipa.

Ignasius Jonan selaku Menteri ESDM ketika itu beberapa kali terbang ke Jepang, berkunjung langsung ke kantor pusat Inpex. Setelah kepulangannya dari Jepang pada Mei 2017, baru lah kemudian ada kepastian bahwa kajian pra pendefinisian proyek (pre-FEED) hanya akan dilakukan pada satu skema yakni 9,5 mtpa ditambah 150 MMscfd gas pipa, bukan 7,5 mtpa LNG dan 474 MMscfd gas pipa.

Pun sejak saat itu, pre-FEED belum dimulai karena masih ada keinginan pemerintah agar Inpex mengkaji skema lain dengan volume gas pipa yang lebih besar. Lalu, ketika itu pun, anggaran untuk melakukan pre-FEED belum mendapat persetujuan dari SKK Migas.

Baca juga: Titik Balik Peningkatan Produksi Migas Nasional

Pada kesempatan kunjungan berikutnya, yakni pada 17 Oktober 2017, Jonan memberikan lampu hijau perpanjangan kontrak kerja sama kepada Inpex dalam pengelolaan Blok Masela. Mengacu pada target-target pemerintah, pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela ditargetkan bisa menyampaikan keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) pada 2019 dan mulai menghasilkan gas perdananya pada 2026 atau hanya 2 tahun sebelum kontrak berakhir pada 2028.

Ketua SKK Migas Dwi Sutjipto (kiri) menandatangani naskah Head of Agreement (HoA) tentang pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela dengan CEO Inpex Masela Ltd. Shunichi Sugaya (tengah) di sela-sela pertemuan para menteri energi dan lingkungan negara-negara G20 di Karuizawa, Jepang, Minggu (16/6/2019). Hadir pada penandatanganan tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (kedua kiri), Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko (kedua kanan) serta President & CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda. Bisnis-Hery Trianto

Selain perpanjangan kontrak, Jonan dalam pertemuan itu mengabulkan penggantian masa kontrak yang hilang selama 7 tahun sesuai dengan usulan Inpex.

Seperti diatur dalam PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kontrak bisa diperpanjang paling lama 20 tahun dengan mempertimbangkan keutungan negara. Adapun, perpanjangan kontrak baru bisa disampaikan pada tahun ke-20 umur kontrak atau 2018 bagi Blok Masela.

Adapun, pemerintah bisa menetapkan perpanjangan kontrak lebih cepat bila kontraktor terikat penyaluran gas bumi. Sementara, pada kasus Blok Masela, belum ada kontrak yang diteken karena investor pun belum mengetahui harga jual gas yang nantinya dihasilkan dari lapangan Abadi.

Baca juga: Kala Investor Migas Antre Meninggalkan Indonesia

Belum dijelaskan secara detail alasan Menteri Jonan mengabulkan perpanjangan kontrak Blok Masela ketika itu. Pastinya, hal-hal seperti potensi cadangan, potensi pasar juga kelayakan teknis serta ekonomis harus menjadi pertimbangannya.

Namun, sinyal pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan kontrak kepada Inpex di Blok Masela tidak lain untuk memberikan kepastian investasi kepada korporasi minyak asal Jepang tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko saat menghadiri penandatanganan naskah Head of Agreement (HoA) tentang pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela di sela-sela pertemuan para menteri energi dan lingkungan negara-negara G20 di Karuizawa, Jepang, Minggu (16/6/2019). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua SKK Migas Dwi Sutjipto, CEO Inpex Masela Ltd. Shunichi Sugaya dan President & CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda. Bisnis-Hery Trianto

Kepastian investasi itu diharapkan mampu menggerakkan korporasi raksasa dari Negeri Matahari Terbit itu untuk segera mengeksekusi lapangan Abadi, Blok Masela.

Nyatanya, pengembangan Blok Masela nyaris berhenti dan makin rumit, apalagi setelah Shell Upstream Overseas Ltd. memilih untuk hengkang.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonogoro, perlu adanya konsistensi kebijakan pemerintah untuk bisa menarik investor migas. Salah satunya, dengan menyegerakan penyelesaian revisi undang-undang migas untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia. 

Baca juga: Bersiasat Menyerok Investasi di Hulu Migas

“Terdapat inkonsistensi kebijakan pemerintah. Apa yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati, kerap diubah kembali. Ini sangat berdampak besar bagi badan usaha,” kata Komaidi kepada Bisnis, Selasa (22/02/2022).


Meskipun pemerintah telah mulai memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas, akan tetapi upaya yang dilakukan saat ini dinilai masih belum cukup. “UU Migas jika dapat, bisa membangkitkan gairah industri ini dengan mengurangi ketidakpastian,” tuturnya.

Dengan membaiknya keekonomian lapangan migas, imbuhnya, juga dapat mendorong aktivitas eksplorasi dan produksi migas nasional. Harapannya, cadangan dan produksi migas dari lapangan yang telah tua juga ikut terdongkrak. 

Bagaimana pun, inkonsistensi regulasi bisa memicu hengkangnya perusahaan-perusahaan migas asing yang mengelola proyek-proyek strategis migas di Indonesia. Pada akhirnya, mundurnya pelaksanaan proyek bisa berdampak pada ketercapaian target lifting 1 juta bopd minyak bumi dan 12 Bscfd gas alam pada 2030. (Faustina Prima Martha/Muhammad Ridwan/Duwi Setiya Ariyanti)

Editor: Ibeth Nurbaiti
company-logo

Lanjutkan Membaca

Drama Panjang Blok Masela, Memasuki Babak Baru Energi Hijau

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ