EDITORIAL : Demi Ekonomi Pemilu Harus Jurdil

Tensi politik di Tanah Air memanas. Situasi internal pemerintahan pun turut memanas, seiring dengan berembusnya isu pengunduran diri sejumlah menteri.

Redaksi

9 Feb 2024 - 06.39
A-
A+
EDITORIAL : Demi Ekonomi Pemilu Harus Jurdil

DEBAT KEEMPAT PILPRES 2024 Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (tengah), Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kiri) mengikuti Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. / Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Dalam dua pekan terakhir tensi politik di Tanah Air memanas. Tidak hanya di tingkat kontestasi dan akar rumput, situasi internal pemerintahan pun turut memanas, seiring dengan berembusnya isu pengunduran diri sejumlah menteri.

Beberapa pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan bakal mengundurkan diri. Bersama sejumlah menteri yang berasal dari PDI Perjuangan. Kabar ini membuat pasar uang dan pasar modal sempat berguncang saat ekonomi dunia tak ada sentimen yang berarti.

Isu pengunduran diri Sri Mulyani Cs ini memang tidak sampai terucap alias terkonfirmasi dari yang berangkutan secara langsung. Namun, sejumlah tindakan para menteri seolah-olah mengonfirmasi kabar tersebut.

Sri Mulyani seolah-olah ‘menghindari’ wartawan selepas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tidak terlihat saat peresmian Tol Danau Toba, meski belakangan disebut sedang berada di luar negeri.

Hingga saat ini, menteri yang tercatat mundur hanya Mahfud Md, dari posisi Menko Polhukam, karena ingin fokus pada Pilpres 2024. Selain itu, sejumlah komisaris dan staf Istana mundur dari lingkungan eksekutif, memilih terjun dalam kampanye pemilu.

Di kalangan akademisi, guru besar hingga civitas akademika, ramai-ramai menyerukan bahwa masa depan demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Mereka memprotes sikap Presiden Jokowi yang dinilai ‘cawe-cawe’ dalam kontestasi.

Bahkan, mereka menilai pelanggaran etik dilakukan untuk memuluskan dinasti politik. Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemilihan Umum divonis melanggar etik dalam memutuskan aturan yang disinyalir untuk ‘meloloskan’ Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden, Prabowo Subianto.

Tidak hanya dari kalangan akademisi, para pemuka agama pun ikut bersuara dengan situasi yang terjadi saat ini. Mulai dari sejumlah tokoh Muhammadiyah hingga pemuka agama kristiani melakukan seruan agar mengedepankan moral dan etika dalam berpolitik.

Uskup Agung Jakarta Romo Kardinal Ignatius Suharyo pun menyampaikan agar Presiden Jokowi mendengarkan seruan dari para akademisi. Dia pun mencontohkan era kerajaan-kerajaan yang tidak mendengarkan kritik bahayanya berujung tumbang.

Lebih dari 50 kampus telah mengeluarkan petisi. Gelombang aksi dari civitas akademika ini diperkirakan bakal terus berlanjut. Bahkan, kalangan mahasiswa mulai turun ke jalan. Menjalankan aksi menuntut pemilu adil hingga isu pemakzulan presiden.

Dari lingkaran pemerintah menanggapi aksi civitas akademisi adalah skenario menjelang pilpres. Beberapa aparat pun melakukan pendekatan ke sejumlah akademisi dan rektor untuk memberikan testimoni positif pemerintahan Jokowi.

Menurut harian ini, pemerintah sebaiknya tidak mengambil langkah diametral dengan masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini. Sikap berhadap-hadapan secara langsung hanya akan memperuncing dua kutub yang saling berseberangan.

Idealnya sikap pemerintah netral. Namun, dengan kondisi seperti ini, sikap netral itu bakal menjadi isapan jempol di mata publik. Dua pelanggaran etik yang dinilai memuluskan anak presiden ikut konstentasi di pilpres sudah menjadi fakta publik.

RI-1 mencoba menepis pernyataan sebelumnya terkait dengan “presiden boleh kampanye.” Jokowi menegaskan bahwa tidak akan melakukan kampanye pada Pilpres 2024. Pernyataan presiden ini setidaknya tidak menambah panas suasana, kendati tidak mendinginkan.

Apabila presiden ikut kampanye langsung, padahal Jokowi bukan kontestan, tensi politik bakal terus memanas. Identitas presiden tidak netral akan terus didegung-dengungkan publik dalam pilpres ini.

Yang perlu dilakukan presiden beserta jajarannya membuktikan bahwa mereka netral. Meskipun tidak mudah, karena sejumlah menteri kabinet Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, presiden hanya perlu memastikan pemilu jujur dan adil.

Jujur artinya tidak ada manipulasi hasil pemilihan. Adil yang berarti tidak ada intervensi dalam pengerahan alat negara dalam pilpres kali ini.

Semua pihak perlu menahan diri dalam situasi ini. Tentu kita tidak ingin situasi 1997—1998 terulang kembali. Pemilu terlaksana, tetapi legitimasi pemilihan cacat di depan masyarakat.

Terlalu mahal biaya sosial yang ditanggung peristiwa 36 tahun lalu. Ekonomi sempat luluh lantah, dan pemulihannya memerlukan beberapa dekade. Oleh sebab itu, demi perekonomian pemilu 2024 harus jujur dan adil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.