EDITORIAL: Gas Bumi Tumpuan Energi Masa Depan

Respons pemerintah untuk mengurai benang kusut di investasi hulu migas dinilai telah terlihat. Mulai dari penyelarasan antara aturan pemerintah pusat dan daerah, insentif untuk menjamin kegiatan operasional hulu migas, hingga relaksasi pajak secara tidak langsung untuk investor migas.

Redaksi

27 Des 2022 - 07.34
A-
A+
EDITORIAL: Gas Bumi Tumpuan Energi Masa Depan

Kegiatan eksplorasi migas lepas pantai. Dok. Pertamina Hulu Energi

Gas bumi menjadi komoditas energi yang tengah naik pamor dan digadang-gadang bakal menggeser keberadaan minyak bumi dan batu bara pada masa depan. Tidak dapat dinafikan bahwa gas memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan dua energi berbasis fosil tersebut.

International Energy Agency (IEA) memproyeksikan hingga 2035, komoditas gas masih digunakan untuk menjembatani transisi energi global. Transisi yang dimaksud adalah peralihan dari penggunaa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara menuju pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik diakui memiliki bermacam keunggulan a.l. capacity factor yang cukup tinggi dan menjadi pembangkit listrik base load, biaya investasi per megawatt pun lebih murah dibandingkan dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) juga memproyeksikan porsi gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia 2050 menjadi sekitar 24 persen, terbesar kedua setelah EBT. 

Sepanjang 2012—2021, porsi pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik rata-rata meningkat sekitar 1,50 persen per tahun. Sektor industri dan pupuk tercatat sebagai kontributor utama dalam peningkatan konsumsi gas bumi domestik.

Rencana pemanfaatan gas ini tentu saja selaras dengan langkah pemerintah untuk mencapai target netral carbon atau karbon netral pada 2060.

Kendati demikian, keberadaan gas tidak dapat dilapaskan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hulu migas. Jumlah investasi sektor hulu migas yang masih belum optimal menyisakan pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

Padahal, upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) nasional masih sangat terbuka karena potensi cadangan yang begitu besar. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat 68 cekungan migas yang belum dikelola dan mayoritas adalah gas bumi.

Begitu banyaknya cekungan migas yang belum dieksplorasi karena keengganan investor atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama memperluas kegiatan operasional. Kondisi pada 2023 yang diproyeksikan bakal terhantam resesi global hingga masalah geopolitik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda membuat investor menahan diri untuk melakukan ekspansi.

Selain isu global yang membayang di pelupuk mata, minimnya minat investor untuk menanamkan modal di sektor hulu migas karena keekonomian lapangan yang dianggap belum sesuai dengan perhitungan. Selain itu, kesenjangan harga gas bumi di mancanegara dan dalam negeri begitu tinggi.

Harian ini menilai respons pemerintah untuk mengurai benang kusut di investasi hulu migas telah terlihat. Mulai dari penyelarasan antara aturan pemerintah pusat dan daerah, insentif untuk menjamin kegiatan operasional hulu migas, hingga relaksasi pajak secara tidak langsung untuk investor migas.

Namun, semua itu belum memberikan daya gedor yang maksimal sehingga para pemangku kepentingan masih perlu bekerja keras untuk menarik investor migas baru dan yang sudah ada untuk melakukan ekspansi. 

Dengan demikian, sumber energi bersih yang tersimpan di perut bumi Indonesia dapat dikelola agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.