EDITORIAL : Mengamankan IKN Melalui APBN

Penyusunan politik anggaran pemerintah terbaru dalam upaya mengorkestrasi aneka kegiatan pembangunan nasional dan penyempurnaan sistem penganggaran.

Redaksi

24 Feb 2023 - 02.38
A-
A+
EDITORIAL : Mengamankan IKN Melalui APBN

Kemunculan PP No. 6/2023 membuat proyek IKN secara sah mendapatkan kepastian pendanaan dari APBN./BPMI Setpres

Penyusunan politik anggaran pemerintah terbaru dalam upaya mengorkestrasi aneka kegiatan pembangunan nasional dan penyempurnaan sistem penganggaran yang berkelanjutan telah tuntas.

Hal ini tecermin dari penerbitan payung hukum Peraturan Pemerintah No. 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Peraturan tersebut resmi berlaku sejak diundangkan pada 16 Februari 2023.

Melalui beleid yang diteken Presiden Joko Widodo ini, pemerintah dapat menyiapkan rancangan anggaran yang berlaku tak hanya setahun, tetapi bisa 4—5 tahun ke depan. Dengan demikian, PP tersebut dinilai lebih selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Melalui kajian jangka menengah, penyusunan APBN setiap tahun diharapkan bisa lebih sistematis dan efisien. Untuk mencapai sasaran jangka menengah, pemerintah bisa menyiapkan langkah lebih fokus dan konsisten. Apabila sasaran jangka menengah dapat diraih, besar kemungkinan target jangka panjang dalam RPJPN juga mampu tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno
company-logo

Lanjutkan Membaca

EDITORIAL : Mengamankan IKN Melalui APBN

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.