Free

EDITORIAL : Mengawal Asa Program Nirsentuh

Realisasi transaksi jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) makin jauh panggang dari api.

Redaksi

31 Mei 2023 - 07.06
A-
A+
EDITORIAL : Mengawal Asa Program Nirsentuh

Sejumlah mobil melintas di gerbang Tol Marga Jaya 2 yang merupakan bagian dari Tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu) Seksi 2A (Jakasampurna-Marga Jaya) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/3/2023).

Realisasi transaksi jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) makin jauh panggang dari api menyusul mundurnya pelaksanaan uji coba sistem yang sedianya digelar 1 Juni 2023 akibat ketidaksesuaian teknologi yang tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia.

Batalnya uji coba sistem MLFF terjadi karena perbedaan visi antara Indonesia dan Multicontact ZRT, kontraktor asal Hungaria yang ditunjuk oleh Roatex ZRT, penyedia sistem yang berbasis di Hungaria. Perbedaan tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan uji coba sampai dengan batas waktu yang belum bisa dipastikan.

Adalah Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan dalam diskusi dengan pers, Selasa (30/5), mengungkapkan terjadinya perbedaan dalam proses pengembangan sistem antara jajaran manajemen RITS dan kontraktor. Sebagai imbasnya, pihaknya hingga saat ini bahkan belum menerima penyerahan teknologi untuk implementasi sistem tersebut.

Perbedaan pandangan terjadi karena pihak Indonesia menginginkan sistem MLFF diterapkan sesuai dengan kondisi riil di Tanah Air. Adapun, kontraktor asal Hungaria menghendaki implementasi sistem yang sudah dipakai di negaranya sejak 2013 dan negara-negara di Eropa tanpa penyesuaian.

Menanggapi prakondisi ini, Musfihin menilai sistem yang diinginkan Hungaria tersebut tidak mungkin diterapkan secara utuh di Indonesia mengingat kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, uji coba sistem ini yang harus melibatkan banyak pihak, seperti Kementerian PUPR, kepolisian, dan lainnya.

Selain itu, masih banyak celah lain yang berpotensi membuat pengendara tak terdeteksi dengan sistem yang diterapkan di Hungaria. Salah satunya berasal dari persoalan banyaknya plat nomor polisi pengendara yang tidak bisa terbaca karena kurang jelas.

Kondisi yang berbeda juga terjadi karena jalan tol di Hungaria dan sebagian negara Eropa dikelola dan dibayarkan secara penuh oleh pemerintah. Adapun, sebagian jalan tol di Indonesia dikelola oleh pihak swasta. Hal ini berdampak kepada pengembalian modal dari penetapan tarif tol, sehingga diperlukan penyesuaian sistem agar implementasi bisa berjalan mulus sesuai harapan.

Harian ini berpendapat perlunya pemerintah untuk segera melakukan reviu proyek MLFF ini agar ke depan sistem nirsentuh benar-benar bisa terlaksana dengan sesuai harapan, sekaligus memenuhi keinginan operator jalan tol di Indonesia. Tidak berlebihan bila campur tangan pemerintah diperlukan guna mendudukkan semua pihak yang terlibat dalam rencana ini, sehingga solusi dari beberapa akar masalah yang ada bisa diatasi.

Jangan sampai kendala business to business dibiarkan berlarut-larut dan berjalan sendirian, sehingga pada ujungnya dapat berakibat pada kegagalan sebuah rencana besar dalam mengatasi kemacetan. Apalagi permintaan untuk melakukan inovasi dan merealisasikan transaksi pembayaran tol tanpa sentuh sebelumnya disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Harapannya, ke depan tidak ada lagi gerbang pembayaran tol secara tapping yang menjadi sumber dari kemacetan selama ini. Tentu semua pihak tidak ingin gagasan besar ini harus layu sebelum berkembang karena perbedaan visi, sehingga proyek MLFF malah menjadi mangkrak.

Karena itu, diperlukan terobosan berani mengingat cara pemerintah dalam mengatasi masalah kemacetan hanya berkutat pada tindakan sejumlah rekayasa lalu lintas. Sejumlah strategi tersebut meliputi penerapan sistem satu arah atau pengoperasian fungsional penambahan jalur pada ruas tol tertentu. Kebijakan rekayasa lalu lintas ini tidak salah, tetapi aturan ad hoc ini tak bisa melulu diandalkan dalam upaya mengurai kemacetan atau kepadatan mobilitas.

Jangan sampai masalah perbedaan pandangan ini membuat rencana penerapan transaksi jalan tol nontunai menjadi jalan di tempat bahkan teracam bubar. Memang belum ada kerugian yang terjadi dari sisi pemerintah, karena proyek yang bersifat turn key di mana seluruh pembayaran dilakukan setelah proyek selesai sepenuhnya atau saat diserahterimakan.

Akan tetapi, kerugian yang terjadi lebih disebabkan oleh terbuangnya waktu dan tergerusnya kepercayaan publik yang menaruh harapan besar bahwa pemerintah mampu mengatasi persoalan kemacetan dengan teknologi MLFF yang sudah diworo-woro sejak lama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.