EDITORIAL : Menjaga Peran Netral BUMN

Dinamika politik membuat banyak hal terimbas dampaknya. Posisi, jabatan, kekuasaan, dan netralitas yang terkait dengan urusan negara jadi sorotan terutama ketika ada ajang konstestasi pemilu.

Redaksi

6 Nov 2023 - 05.59
A-
A+
EDITORIAL : Menjaga Peran Netral BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2023). Kejaksaan Agung resmi menyerahkan pengelolaan aset Jiwasraya berupa surat berharga senilai Rp3,1 triliun kepada Kementerian BUMN. Bisnis/Arief Hermawan P

Dinamika politik membuat banyak hal terimbas dampaknya. Posisi, jabatan, kekuasaan, dan netralitas yang terkait dengan urusan negara jadi sorotan terutama ketika ada ajang konstestasi pemilu. Keberadaan badan usaha milik negara (BUMN) beserta posisi para pejabat dan pengurusnya pun turut menjadi sorotan publik.

Pada akhir bulan lalu, Rosan P. Roelani mundur dari posisi Wakil Menteri BUMN yang baru dijabatnya sejak 17 Juli 2023. Rosan menjadi ketua tim pemenangan salah satu kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya Wakil Menteri yang mundur, sejumlah komisaris BUMN pun harus meninggalkan jabatannya karena masuk dalam tim pendukung calon presiden (capres).

Sejumlah posisi dan jabatan strategis, baik di lingkungan Kementerian BUMN maupun korporasi pelat merah, memang beririsan dengan kepentingan politik.

Bukan rahasia pula jika tak sedikit komisaris BUMN diisi oleh tokoh yang terlibat dalam pemenangan Presiden Joko Widodo saat dua kali perhelatan pilpres.

Dalam situasi tahun politik seperti saat ini, keberadaan pejabat di lingkungan BUMN yang bergabung dalam tim relawan dan tim pemenangan pasangan capres-cawapres harus diidentifikasi untuk memastikan BUMN lepas dari berbagai kepentingan kandidat tertentu.

Sejauh ini, BUMN masih netral. Namun, menjaga peran BUMN agar tidak berpihak kepada kandidat tertentu di ajang kontestasi politik memang bukan pekerjaan mudah. Apalagi, kesan yang melekat di BUMN adalah perusahaan yang kerap ‘ditunggangi’ kepentingan politik.

Dengan kekuatan finansial yang begitu besar, korporasi pelat merah begitu mudah untuk mendukung kegiatan di luar aspek bisnisnya. Dikhawatirkan, keberpihakan akan mengganggu kinerja BUMN.

Dari sisi kinerja keuangan, kiprah BUMN memang terlihat makin besar. Berdasarkan laporan Kementerian BUMN, nilai aset korporasi pelat merah hingga kuartal III/2023 mencapai Rp9.842 triliun.

Hingga semester I/2023, laba bersih BUMN telah mencapai Rp183,9 triliun, naik 12,9% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Pada keseluruhan 2022, laba mencapai Rp309 triliun atau naik 147,8% dari 2021.

Kontribusi BUMN terhadap perekonomian pun menunjukkan peningkatan. Belanja modal BUMN pada paruh pertama 2023 mencapai Rp118,6 triliun atau naik 47,3% dibandingkan dengan semester I/2022 yang mencapai Rp80,55 triliun.

Korporasi BUMN turut menopang APBN lewat setoran dividen kepada kas negara. Tiap tahun, nilai setoran dividen BUMN terus meningkat.

Hingga akhir 2023, total setoran dividen BUMN diharapkan mencapai Rp80,6 triliun. Target setoran itu lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada 2022 senilai Rp80,2 triliun.

Kita tentu tidak ingin kinerja BUMN yang mengilap demikian harus ‘terganjal’ dengan kepentingan politik.

Kita memahami BUMN dituntut menjadi korporasi yang modern yang menjaga kelangsungan usaha dan daya saing perusahaannya.

Apalagi, perusahaan pelat merah juga harus memenuhi ekspektasi negara dan masyarakat untuk tampil sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik.

Fungsi dan peran itu tidak mudah untuk dijalankan. Oleh karena itu, para pejabat dan pengurus BUMN perlu profesional, lincah dan mampu adaptif dalam menghadapi tuntutan zaman.

Di sisi lain, aspek tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG) haruslah menjadi patokan ketika nuansa politik begitu kuat memengaruhi kebijakan BUMN.

Pengawasan oleh publik menjadi salah satu instrumen yang tepat supaya BUMN tidak terperosok lebih dalam pada masa pilpres ini. Tekanan publik yang keras akan membuat BUMN lebih patuh terhadap regulasi.

Lepas dari ‘goyangan’ politik, kita berharap BUMN selalu mampu menjaga keseimbangan peran korporasi modern dan fungsi sebagai agen pembangunan. Dengan kiprah BUMN yang kuat dan solid, akan membuat perekonomian nasional tumbuh lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.