Free

EDITORIAL : Problem Pelik Intermediasi Bank

Soal penyaluran kredit tahun ini, kalangan perbankan agaknya harus mengerahkan tenaga ekstra. Pasalnya, era suku bunga tinggi bakal berlangsung lebih lama.

Redaksi

1 Feb 2024 - 07.32
A-
A+
EDITORIAL : Problem Pelik Intermediasi Bank

Ilustrasi penyaluran kredit perbankan./ Dok Freepik

Soal penyaluran kredit tahun ini, kalangan perbankan agaknya harus mengerahkan tenaga ekstra. Pasalnya, era suku bunga tinggi bakal berlangsung lebih lama.

Bank Indonesia (BI) telah menegaskan bahwa suku bunga BI-Rate sebesar 6% akan dipertahankan untuk memastikan inflasi pada 2024 dan 2025 terkendali sesuai sasaran 2,5% plus minus 1%.

Maklum saja, risiko utama tekanan inflasi pada 2024 diramal sebagian besar berasal dari faktor eksternal. Harga energi yang meninggi, demikian pula dengan harga pangan, berkelindan dengan pelemahan ekonomi global. Tak heran jika BI lantas memilih kukuh dengan jargon kebijakan moneter mereka yang ‘forward looking’ dan ‘pre-emptive’.

Dus, tak ada cara lain, perbankan pun perlu bermanuver tajam untuk mengamankan kinerja kredit yang jelas-jelas menjadi sumber hidup mereka. Namun, cara itu tak bisa dilakukan serampangan, jika tak mau berujung pada kredit bermasalah bahkan macet.

Langkah paling lazim adalah mengoptimalkan sektor-sektor potensial yang relatif aman dari cengkeraman nonperforming loan (NPL). Kendati hal itu bukan jaminan dapat memberikan hasil yang maksimal sebagaimana target yang ditetapkan, lantaran tingginya ketidakpastian ekonomi dunia saat ini yang sewaktu-waktu dapat menyeret sektor usaha manapun.

Tak semua bank juga bisa melakukan langkah itu, utamanya bank-bank beraset kecil. Ruang gerak mereka terbatas. Dari perspektif ekonomi, secara umum situasi tersebut juga tak bagus, karena sektor usaha yang tidak menjadi favorit pembiayaan akan kalang kabut mencari sumber pendanaan.

Untungnya, BI telah berjanji menerapkan kebijakan makroprudensial BI yang longgar. Hal itu dilakukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan kredit 10%—12% pada 2024 dan 11%—13% pada 2025. Upaya itu juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Setidaknya ada tiga hal yang akan dilakukan BI yakni Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial(KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), serta penguatan surveilans sistemik atas penyaluran kredit/pembiayaan dan ketahanan perbankan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tantangan yang dihadapi industri perbankan tahun ini memang beragam. Selain soal penyaluran kredit, bank-bank tersebut juga bakal berjibaku berburu likuiditas sebagai rangkaian dari fungsi intermediasi yang mereka jalankan.

Sebabnya, selain suku bunga kredit yang meninggi, level tinggi suku bunga acuan juga membuat biaya dana yang harus dikeluarkan bank-bank ikut terkerek.

Apalagi, tahun ini ada risiko perebutan likuiditas makin ketat karena rencana penerbitan surat berharga negara jumbo oleh pemerintah, sementara Bank Indonesia juga getol menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

Artinya, perebutan likuiditas kali ini bukan hanya terjadi antara pemerintah dan perbankan, melainkan juga otoritas fiskal dengan otoritas moneter.

Jelas koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintah harus diperkuat, agar kebijakan selaras dan tidak saling berseberangan. Kolaborasi yang kuat itu mutlak dibutuhkan kala dunia dikepung ketidakpastian seperti sekarang ini. Agar industri keuangan tetap dapat terakselerasi, yang dampaknya juga bakal dirasakan sektor-sektor usaha lain serta utamanya berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Asteria Desi Kartikasari

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.