EDITORIAL : Siasat Katrol Cukai Alkohol

Pemerintah memberikan kado yang kurang menggembirakan bagi para pelaku bisnis di industri minuman beralkohol.

Redaksi

5 Jan 2024 - 07.20
A-
A+
EDITORIAL : Siasat Katrol Cukai Alkohol

Ilustrasi-Botol kemasan arak Bali dari Produsen Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Lokal PT Lovina Industri Sukses/Istimewa

Belum genap seminggu masyarakat membuka lembaran baru 2024, pemerintah sudah memberikan kado yang kurang menggembirakan bagi para pelaku bisnis di industri minuman beralkohol. Kementerian Keuangan menghadiahi kenaikan tarif cukai untuk tiga jenis minuman beralkohol.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 160/2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini mengatur tiga jenis minuman beralkohol seperti yang disebutkan dalam beleid. Menurut beleid ini, minuman etil alkohol dengan kadar berapa pun, baik yang diproduksi lokal maupun impor, terkena tarif cukai Rp20.000 per liter.

Sementara itu, minuman yang mengandung etil alkohol Golongan A dengan kadar alkohol hingga 5%, baik produksi lokal maupun impor, terkena cukai baru Rp16.500 per liter dari sebelumnya Rp15.000 per liter.

Minuman Golongan B (5%—20%) produksi lokal terkena cukai Rp42.500 per liter dari tarif sebelumnya Rp33.000 per liter, sedangkan yang impor Rp53.000 per liter dari tarif cukai sebelumnya Rp44.000 per liter.

Minuman Golongan C (kadar alkohol 20%—55%), produksi dalam negeri, terkena tarif cukai Rp101.000 per liter dari sebelumnya Rp80.000 per liter, sedangkan yang diimpor terkena cukai Rp152.000 per liter dari tarif cukai di PMK No. 158/2018 sebelumnya sebesar Rp139.000 per liter.

Sementara itu, produk konsentrat yang mengandung etil alkohol berbentuk cairan produksi lokal dan impor terkena cukai Rp288.000 per liter. Adapun, konsentrat etil alkohol berbentuk padatan produksi dalam negeri ataupun impor, dikenakan cukai Rp1.000 per gram.

Katrol cukai minuman alkohol di awal tahun ini terasa amat tinggi. Oleh karena itu, kado awal tahun baru 2024 dari pemerintah untuk para pelaku usaha dipastikan membuat sektor minuman beralkohol nasional tertekan, bahkan tak mustahil jadi sempoyongan.

Betapa tidak, tarif cukai baru yang lebih tinggi akan membuat harga produk minuman beralkohol dari yang sebelumnya sudah mahal akan makin menguras isi kantong. Pada saat yang sama, dengan daya beli konsumen yang makin terbatas, secara otomatis daya jangkau konsumsi minuman beralkohol makin sempit.

Namun, dari sudut pandang pemerintah, langkah menaikkan tarif cukai minuman beralkohol (minol) bertujuan mendongkrak penerimaan cukai yang sempat melempem pada 2023. Selain itu, penaikan tarif ini turut membantu penurunan prevalensi konsumsi minol nasional.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyatakan prevalensi pengonsumsi minol atau minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berusia di atas 10 tahun cenderung meningkat 3,3% pada 2018 dari 3% pada 2017.

Dari sudut penerimaan kepabeanan dan cukai, target pemerintah mendulang pemasukan tahun lalu hanya mencapai 95,4% atau hanya sebesar Rp286,2 triliun. Padahal, pada 2 tahun sebelumnya, yaitu 2021 dan 2022, selalu mencatatkan penerimaan yang positif. Apalagi, sebagian besar penerimaan cukai disumbang oleh industri hasil tembakau, sedangkan cukai sektor minol belum terlalu signifikan.

Harian ini menilai kenaikan tarif cukai di industri minol akan memberi tekanan margin tak hanya di sektor industri bersangkutan, tetapi lebih luas lagi juga akan menghantam sejumlah sektor lain, seperti pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran, kafe, dan tempat hiburan. Padahal, pariwisata adalah industri andalan pemerintah yang cukup lahap tenaga kerja.

Apalagi, upaya pemerintah mengatrol tarif cukai produk minol bukanlah langkah yang terbilang cerdas, tetapi lebih mirip seperti jalan pintas. Bayangkan, setoran cukai dari minol pada 2022, hanya berkisar Rp8,07 triliun.

Jika ini dikatrol dan kemudian pemerintah berhasil mendapatkan tambahan cukai, taruhlah menjadi Rp10 triliun—Rp11 triliun, tetapi di sisi lain justru kehilangan potensi pendapatan Rp50 triliun dari sektor pendukung pariwisata lainnya, bukankah ini yang dinamakan boncos?

Apakah tidak lebih baik pemerintah menyasar peningkatan pemasukan kepabeanan ke sektor-sektor sumber daya alam dan mineral, yang ruang fiskalnya untuk diutak-atik justru masih besar, lebih gurih, dan bergizi?

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Asteria Desi Kartikasari

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.