Free

EDITORIAL : Tambah Stimulus untuk Masyarakat

Beberapa hal yang disorot terkait dengan tantangan perubahan kebiasaan masyarakat, ekosistem dan pasar kendaraan listrik, hingga desain kebijakan subsidi yang dianggap masih setengah hati.

Redaksi

15 Jun 2023 - 10.13
A-
A+
EDITORIAL : Tambah Stimulus untuk Masyarakat

Masyarakat mencoba menunggangi kendaraan listrik Gesits/Bisnis

Sejak awal pekan ini, topik kendaraan listrik kembali meramaikan diskusi di linimasa dan media so­sial. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memantik reaksi warganet seusai menyerukan rencana kebijakan bertahap untuk ‘mempersulit’ pembelian mobil dengan pembakaran internal/internal combustion engine (ICE).

Tak sedikit warganet yang memberikan dukungan, tetapi banyak pula yang terang-terangan skeptis terhadap inisiatif progresif yang ditunjukkan pemerintah. Beberapa hal yang disorot terkait dengan tantangan perubahan kebiasaan masyarakat, ekosistem dan pasar kendaraan listrik, hingga desain kebijakan subsidi yang dianggap masih setengah hati.

Sejatinya, Menteri Luhut tak cukup spesifik menyinggung perincian upaya pembatasan pembelian mobil berbahan bakar minyak. Rencana itu tentu bakal dituangkan dalam kebijakan yang saling menguatkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya dalam rangka mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Baca juga: Memperkuat Ekosistem, Memacu Adopsi Kendaraan Listrik

Seperti diketahui, pada akhir Maret lalu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Dengan PMK itu, insentif pajak pertambahan nilai atau PPN akan diberikan kepada pembeli kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat dan bus dengan tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 40%. Sederhananya begini, PPN ditanggung pemerintah sebesar 10% sehingga yang dibebankan ke pembeli hanya 1%.

Minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik diharapkan meningkat melalui pemberian insentif tersebut. Upaya ini melengkapi kebijakan sebelumnya terkait dengan bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua senilai Rp7 juta per unit untuk 200.000 unit pada 2023.

Hanya saja, harus diakui bahwa insentif tersebut tak cukup efektif mendongkrak antusiasme masyarakat. Tren pembelian kendaraan listrik relatif minim. Rasanya, target penjualan 200.000 unit motor listrik dan 35.900 unit mobil listrik pada 2023 bakal sulit tercapai.


Padahal, pemerintah sangat serius mendorong peningkatan populasi kendaraan listrik melalui beragam stimulus dan kebijakan demi menyentuh kepentingan dari hulu hingga ke hilir. Rangkaian kebijakan terus dibidani mengacu pada Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Dengan segenap prasyarat seperti pemenuhan tingkat komponen dalam negeri serta nilai investasi, para produsen KBLBB bisa menikmati berbagai insentif mulai dari pembebasan bea masuk impor, pemangkasan tarif PPN, hingga gratis pajak penjualan barang mewah. Terkait dengan investasi pun, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas tax holiday.

Pemerintah juga menyadari bahwa antusiasme masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik juga tidak bisa dipisahkan dari kampanye ini. Selain subsidi pembelian KBLBB roda dua, berbagai rangsangan juga telah diterapkan seperti pembebasan kendaraan listrik dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta keringanan biaya pengisian listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh PLN.

Di Jakarta, mobil listrik bahkan dibebaskan dari peraturan sistem ganjil-genap seperti yang tercantum pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.

Dengan begitu, harus diakui, inisiatif pemerintah untuk merangsang populasi kendaraan listrik sudah cukup beragam. Akan tetapi, kami memandang kebijakan dan rangsangan yang diberikan belum cukup strategis, terutama terkait dengan ketimpangan harga yang cukup tinggi antara kendaraan listrik dan konvensional.

Ini cukup sensitif terlebih peralihan ke kendaraan listrik ditujukan untuk menjangkau semua kalangan masyarakat. Artinya, selain tambahan stimulus untuk memangkas ketimpangan harga, edukasi dan keterbukaan informasi secara intensif dan berkelanjutan sangatlah dibutuhkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.