Free

EDITORIAL: Urgensi Premi Restrukturisasi bagi Bank

Niat baik dari beleid ini adalah untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan sektor keuangan dari berbagai potensi risiko sistem keuangan bila suatu saat terjadi krisis atau hal-hal di luar kuasa (force majeur).

Redaksi

20 Jun 2023 - 07.24
A-
A+
EDITORIAL: Urgensi Premi Restrukturisasi bagi Bank

Nasabah bertransaksi di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Center, Jakarta. /Bisnis-Abdurachman.

Bisnis, JAKARTA – Atas nama perlindungan risiko, kalangan perbankan akan dikenai premi khusus terhitung mulai 2025. Kebijakan pengenaan premi resmi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2023.

Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2023 tersebut mengatur tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan.

Menurut argumentasi pemerintah, kebijakan ini berniat untuk memperkuat bantalan risiko industri perbankan melalui penetapan premi, yang disebut premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Setoran premi PRP dari kalangan perbankan akan masuk dan dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan PP tersebut, LPS adalah lembaga yang ditunjuk Presiden untuk penyelenggaraan PRP. Nah, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib membayar premi PRP. Entah itu bank kecil, menengah, apalagi bank besar, secara bertahap semua wajib melaksanakan aturan ini.

Secara lebih terperinci, pembayaran premi kepada LPS dilakukan perbankan sebanyak dua kali dalam setahun. Periode I terhitung mulai 1 Januari—30 Juni, dan periode II dimulai pada 1 Juli—31 Desember. Kalau tak ada aral melintang, premi ini mulai berlaku pada 2025.

Tidak semua bank menanggung pembayaran PRP dengan nominal yang sama. Persentase pembayaran dihitung dari kombinasi kelompok bank berdasarkan jumlah aset dan tingkat risiko bank yang dikalikan dengan jumlah aset bank.

Aset yang dimaksud adalah jumlah aset dari rerata total aset bank pada posisi akhir bulan dalam setiap periode. Nah, bagaimana mengalkulasi tingkat risiko bank? Beleid tersebut memberi petunjuk bahwa penghitungan tingkat risiko menggunakan tingkat komposit bank terakhir dalam setiap periode.

Makin besar tingkat komposit, aspek risiko dan permasalahan perbankan juga makin besar. Namun, hal ini tak berbanding lurus dengan total aset yang dikelola perbankan. Sebab, tak semua bank beraset besar memiliki tingkat komposit yang juga besar.

Dengan demikian, besaran persentase premi PRP menurut PP tersebut, dikelompokkan dalam dua kategori utama. Pertama, kelompok bank berdasarkan tingkat risiko. Kedua, kelompok bank berdasarkan jumlah aset. Besaran persentase premi PRP juga bervariasi dalam rentang 0%—0,0065%.

Misalnya, jika satu perusahaan bank dinilai masuk dalam kelompok 4 berdasarkan penilaian tingkat risiko, sedangkan berdasarkan jumlah aset dia masuk dalam kelompok 5, premi PRP yang wajib disetorkan bank ini kepada LPS mencapai 0,0065%.

Namun, jika ada satu perusahaan bank berdasarkan tingkat risiko masuk dalam kelompok 5, tetapi dari jumlah asetnya hanya masuk dalam kelompok 2, premi PRP yang disetorkan 0%.

Dengan beleid ini, LPS diberi target penghimpunan premi PRP bisa mencapai 2% dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku. Katakanlah kita hitung dengan PDB 2021 senilai US$1,186 triliun. Artinya, LPS memiliki target menghimpun premi PRP mencapai US$23,72 miliar. Nilai ini setara dengan Rp353,43 triliun.

Sekali lagi, niat baik dari beleid ini adalah untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan sektor keuangan dari berbagai potensi risiko sistem keuangan bila suatu saat terjadi krisis atau hal-hal di luar kuasa (force majeur).

Harian ini menilai karena premi PRP sudah dirumuskan dalam PP, setiap entitas perbankan wajib melaksanakannya tanpa kecuali. Apalagi, PP dibuat berdasarkan aturan di atasnya yaitu undang-undang (UU). Yang dalam hal ini adalah UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Hal yang perlu dicermati adalah jangan sampai aturan premi PRP ini menjadi biaya tinggi yang membebani nasabah dalam berbagai bentuk apapun yang dirilis oleh perbankan. Sebaiknya, perbankan tetap fokus untuk terus meningkatkan efisiensi, pelayanan yang baik, dan ketahanan industri dari berbagai potensi krisis dan serangan siber.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.