Ekonomi 2022, Meniti di Jalan Tak Mulus

Beberapa kemungkinan dapat memperlambat pemulihan ekonomi, seperti kemunculan varian baru, normalisasi harga komoditas, kenaikan suku bunga Federal Reserve (Fed fund rate), dan dinamika ekonomi global.

Tim Redaksi

15 Des 2021 - 21.12
A-
A+
Ekonomi 2022, Meniti di Jalan Tak Mulus

Layar menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan pemaparan dalam Bisnis Indonesia Business Challenges 2022 di Jakarta, Rabu (15/12/2021)./Bisnis-Fanny Kusumawardhani

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah meyakini pemulihan ekonomi akan terakselerasi tahun depan sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat. Namun, risiko rebound yang lebih lambat tetap ada seiring dengan kemunculan virus corona varian baru dan dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan arah pemulihan ekonomi 2022 tetap berada di jalurnya dengan perkiraan pertumbuhan di atas 5 persen, lebih cepat dari laju produk domestik bruto tahun ini yang diestimasi 4 persen.

Namun, beberapa kemungkinan dapat memperlambat pemulihan, seperti kemunculan varian baru, normalisasi harga komoditas, kenaikan suku bunga Federal Reserve (Fed fund rate), dan dinamika ekonomi global.

“Tentu pemulihan bukan suatu proses yang selalu linear dan mulus,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenge 2022, Rabu (15/12/2021).

Seperti diketahui, lonjakan harga komoditas karena kebangkitan permintaan dan dampak transisi energi yang tidak mulus membuat Indonesia sebagai penghasil komoditas menikmati surplus perdagangan dua tahun ini. Panen devisa hasil ekspor membuat volatilitas nilai tukar rupiah cenderung kalem. Commodity bonanza ini bisa berakhir sewaktu-waktu, menjadi tantangan baru bagi nilai tukar, dan bisa berimbas pada kebijakan moneter dan fiskal.

Kenaikan FFR yang lebih cepat tahun depan mengikuti stagflasi di Amerika Serikat juga dapat mereposisi portofolio investasi di pasar keuangan negara berkembang dan memengaruhi respons kebijakan moneter dan fiskal. Pada gilirannya, respons kebijakan ini dapat mengurangi kecepatan pertumbuhan ekonomi.

Omicron yang menyebar pesat di puluhan negara bisa menghambat perbaikan ekonomi Indonesia jika varian itu masuk ke Tanah Air dan memicu pembatasan mobilitas.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan APBN tahun depan tetap mendorong pemulihan ekonomi sembari tetap mengendalikan Covid-19. Salah satu strategi pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah hidup dengan endemi (living with endemic).

“[Strateginya adalah] bagaimana kekebalan meningkat sehingga masyarakat dan ekonomi  tidak terlalu rapuh kalau terjadi kenaikan Covid,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan terus dilanjutkan pada 2022, yang beririsan dengan program perlindungan sosial. Dana PEN dianggarkan Rp414,4 triliun, termasuk untuk dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan. Defisit APBN dirancang 4,85 persen dari PDB –lebih rendah dari tahun ini yang diestimasi 5,1 persen hingga 5,4 persen dari PDB—untuk tetap mendukung mendukung pemulihan sambil bertransisi menuju konsolidasi fiskal pada 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan minat investasi di Indonesia yang masih tinggi mengundang prospek cerah ekonomi tahun depan.

“Kita juga hampir tidak ada masalah dengan investasi, karena saya bisa ceritakan orang-orang rebutan untuk berinvestasi di Indonesia. Ini bukan omong atau janji,” kata Luhut.

PENGHILIRAN BERLANJUT

Proyek penghiliran akan terus dilanjutkan. Luhut mengatakan mengatakan penghiliran produk nikel telah berjalan dan menuju integrasi produksi end to end. Produk olahan nikel telah menghasilkan nickel pig iron, ferro nickel, hingga ferro chrome. Produk tersebut kemudian dapat diolah menjadi beberapa produk besi baja, seperti cold rolled steel, steel slab, dan hot rolled steel.

“Integrasi produksi end to end salah satu yang membantu ekspor besi dan baja,” ujarnya.

Proses penghiliran itu disebut membantu pemerintah menurunkan defisit transaksi berjalan Indonesia. Kementerian mencatat ekspor produk besi dan baja hanya US$1,1 miliar pada 2014, lalu meningkat signifikan menjadi US$7,4 miliar pada 2019, dan naik lagi menjadi US$10,9 miliar pada 2020.

Tahun ini, ekspor produk itu mencapai US$16,6 miliar hingga Oktober 2021. Luhut memperkirakan pengapalan besi dan baja akan menembus US$21 miliar pada pengujung tahun. Jika tren peningkatan ini terus berlanjut, dia meyakini ekspor kedua produk bisa mencapai US$34 miliar hingga US$45 miliar pada 2024.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksi pemulihan konsumsi masyarakat pada 2022 akan sejalan dengan prediksi peningkatan produksi nasional. Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan tingkat ketidakpastian akibat pandemi pada tahun depan akan menurun sehingga mendongkrak pertumbuhan konsumsi.

"Kami proyeksikan pemulihan konsumsi masyarakat pada 2022 akan lebih tinggi daripada 2021," kata Shinta kepada Bisnis.

Bahkan, dia juga melihat ada kemungkinan tingkat konsumsi akan kembali ke posisi sebelum pandemi pada tahun depan dengan tiga syarat, di antaranya penyebaran pandemi terus rendah, yang diikuti dengan pembatasan mobilitas masyarakat yang minim dan pembatasan kegiatan usaha di seluruh sektor ditiadakan sepanjang tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menyampaikan setidaknya terdapat empat fokus strategi OJK pada sektor perbankan pada 2022.

Pertama, deal with Covid-19, yakni memberikan kebijakan untuk menjaga ketahanan perbankan pascanormalisasi kebijakan stimulus Covid-19. Kebijakan ditempuh dengan menyeimbangkan kebutuhan stabilitas sistem keuangan dan penegakan ketentuan prudensial serta pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Kedua, deal with digital transformation. OJK mendukung pengembangan layanan perbankan digital (LPD) yang aman dan berdaya tahan.

Ketiga, deal with structural challenge. OJK akan melanjutkan program konsolidasi bank atau pemenuhan batas minimum modal inti bank. Selain itu, OJK akan melanjutkan penguatan kultur kelembagaan yang mengarah pada digitalisasi.

Keempat, deal with international standard, yakni OJK akan memperkuat assessment terhadap implementasi penerapan Basel III. (Dany Saputra/Reni Lestari/Rayful Mudassir/Rika Anggraeni/Sri Mas Sari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Sri Mas Sari

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.