Era Andika Perkasa - Dudung Diduga Akan Dorong Dominasi Militer

Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman diduga akan mendorong dominasi militer atas negara. Penilaian itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Redaksi

24 Nov 2021 - 21.28
A-
A+
Era Andika Perkasa - Dudung Diduga Akan Dorong Dominasi Militer

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat bertemu Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI Angkatan Darat, Kamis, 4 November 2021. Saat itu Andika Perkasa masih menjabat KSAD./ Dok. Kemhan

Bisnis, JAKARTA - Era kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman diduga akan mendorong dominasi militer atas negara. Penilaian itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi menyampaikan ada dua kebijakan dan/atau wacana kebijakan yang dinilai kontradiktif dengan agenda reformasi TNI.

“Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mencatat dua kebijakan dan/atau wacana kebijakan yang kontradiktif dengan agenda reformasi TNI pada awal kepemimpinan Panglima dan KSAD baru ini,” tulis koalisi dalam siaran persnya, Rabu (24/11/2021).

Pertama, munculnya Surat Telegram (ST) Nomor ST/1221/2021 tanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal Eko Margiyono atas nama Panglima TNI.

Muatan dalam ST ini adalah mengenai proses hukum terhadap anggota TNI. Salah satunya disebutkan bahwa pemanggilan terhadap prajurit TNI dalam proses hukum harus melalui persetujuan dari komandan atau kepala satuan.

“Diterbitkannya ST Panglima tidak hanya bermasalah, tetapi semakin menunjukkan adanya dominasi militer terhadap negara,” ujar koalisi.

“Pada titik ini, ST Panglima yang mengatur proses pemanggilan anggota TNI harus melalui persetujuan atasan sejatinya tidak hanya mengatur internal anggota TNI, tetapi hal tersebut juga menuntut institusi penegak hukum di luar TNI untuk tunduk dan patuh terhadap ST Panglima tersebut,” lanjut koalisi.

“Diterbitkannya ST tersebut semakin menjauhkan kita dari harapan/agenda revisi UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. ST ini justru semakin menguatkan bahwa penegakan hukum terhadap prajurit militer berada pada domain yang berbeda dengan sipil, serta masih menyisakan persoalan mendasar dalam hal akuntabilitas dan transparansinya dalam setiap proses penegakan hukum,” jelas koalisi.

Padahal, TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 telah memerintahkan anggota TNI tunduk pada sistem peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum.

Koalisi memandang ST Panglima TNI juga semakin menunjukkan ketertutupan dan upaya perlindungan bagi anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan (impunitas).

“Di tengah mandegnya reformasi peradilan militer, institusi TNI justru melanjutkan ketertutupan tersebut dengan memberikan sejumlah hambatan. ST ini menambah mekanisme pemeriksaan/pemanggilan terhadap seseorang, dalam hal ini prajurit TNI, untuk terlebih dahulu meminta izin dan melalui persetujuan dari komandan atau kepala satuan,” ungkap koalisi.

Perluasan Peran TNI

Koalisi juga menyoroti berbagai catatan yang menunjukkan keterlibatan/perluasan peran TNI di ranah sipil. Misalnya, dibentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) di Kejaksaan Agung yang dipimpin militer aktif.

Begitu pula dengan penempatan TNI aktif sebagai staf khusus di Kemenparekraf, perluasan peran TNI dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme di dalam negeri dan diterapkannya sistem peradilan militer bagi sipil dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).

Selain itu, pernyataan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang menyatakan,"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu, dan jadi kalau ada organisasi yang coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir, tetapi lakukan.”

Pernyataan tersebut berkaitan dengan perintah KSAD yang meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme.

“Pelibatan TNI AD dalam mengatasi radikalisme menjadi tanda tanya terkait landasan hukumnya. Hal itu, ihwal radikalisme secara eksplisit tidak termasuk dalam 14 kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti yang diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 7 ayat (2) huruf b. Pelibatan ini pun berpotensi melahirkan pendekatan yang keliru, sebab pelibatan TNI dengan model pendekatannya justru berpotensi memunculkan pelanggaran HAM,” ujar Koalisi.

Pendekatan keamanan dinilai koalisi membuka ruang represifitas aparat, karena akan lebih mengutamakan stabilitas dibandingkan upaya-upaya dialogis.

“Upaya mengatasi radikalisme, termasuk di dalamnya intoleransi, harusnya tetap menjadi domain kerja dari lembaga-lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta aparat Kepolisian jika sudah berkaitan dengan tindak pidana,” tegas koalisi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri atas Imparsial, PBHI Nasional, Setara Institute, Centra Initiative, ELSAM, LBH Pers, ICW, LBHM, LBH Jakarta, KontraS, ICJR, PILNET Indonesia, HRWG, Walhi Eknas, Amnesty Internasional Indonesia, dan Public Virtue. (Indra Gunawan, Nancy Junita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.