Evaluasi Izin, Revitalisasi, & Modeling Tambak Kunci Pacu Udang

Setidaknya ada lima persoalan yang harus diselesaikan untuk menopang upaya strategis menggenjot sasaran produksi udang hingga 2 juta ton mulai 2024

Rustam Agus
Feb 24, 2022 - 9:30 AM
A-
A+
Evaluasi Izin, Revitalisasi, & Modeling Tambak Kunci Pacu Udang

Tambak udang

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah telah mencanangkan target produksi udang hingga 2 juta mulai tahun 2024. Itu artinya langkah konkret harus sudah dimulai dengan pembenahan usaha pertambakan sekaligus merintis perluasannya lahannya.

Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memperhitungkan diperlukan revitalisasi tambak udang tradisional sebanyak 44.000 hektare, peningkatan produksi dari tambak tradisional menjadi modern seluas 11.000 ha, serta pengadaan lahan tambak baru seluas 6.000 ha.
 
Dengan revitalisasi pertambakan udang tersebut KKP membidik besaran produksi mencapai 30 ton per ha/tahun untuk tambak intensif serta sebanyak 10 ton per ha/tahun untuk tambak semi intensif.

Adapun tambak tradisional diharapkan menyumbang 0,6 ton per ha/tahun sementara untuk pertambakan dengan sistem modeling intensif ditarget mampu memproduksi udang hingga 80 ton per ha/tahun.
 
"Jadi kalau kita hitung semua sasaran produksi di atas maka target produksi udang 2 juta ton bisa dicapai," tutur Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Haeru Rahayu dalam satu diskusi, Selasa (22/2).

Sejauh ini, pihaknya telah melakukan pilot project modeling dan program revitalisasi pertambakan udang di beberapa sentra produksi di berbagai wilayah Indonesia. 

Untuk modeling mencakup 500 ha Kabupaten Aceh Timur, 500 ha Kabupaten Sumba, 100 ha Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, 500 ha Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Adapun program revitalisasi meliputi 250 ha Kota Baru, Kalimantan Selatan dan 250 ha Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
 
“Jumlah target program revitalisasi masih jauh dari 1.000 ha, maka kami butuh dukungan dari stakeholder,” lanjut Haeru.

Pemerintah mengakui tidak bisa melakukan seluruh revitalisasi melalui pendanaan APBN melainkan harus dilaksanakan langsung oleh masyarakat maupun pihak swasta melalui pembiayaan komersial.
 
KKP hanya melakukan percontohan revitalisasi 1.000 ha tambak udang agar bisa direplikasi oleh pihak swasta secara swadaya di berbagai daerah potensial.
 
"Mampukah negara? Ternyata belum mampu maka kami buat pilot project direvitalisasi untuk 1.000 ha harapannya kami beri contoh kepada pihak swasta dan masyarakat," demikian Haeru.

Jika disimak, program revitalisasi tambak tradisional penting dan strategis lantaran dapat menjanjikan peningkatan produksi sangat signifikan dari 500 kg menjadi 2 ton per ha/tahun. 

Namun terkait upaya menggenjot produksi itu, Forum Udang Indonesia (FUI) mengingatkan pemerintah juga harus fokus pada pengembangan infrastruktur pendukung terutama irigasi, listrik, jalan produksi, dan laboratorium. 

Lebih jauh harus ada semacam Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan penyakit terutama AHPND (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disesase) melalui pengembangan sistem peringatan dini penyakit pada perairan budidaya udang melalui pemanfaatan data remote sensing dan land base laboratorium.


Langkah besar revitalisasi tambak intensif, menurut Ketua FUI Budhi Wibowo, juga harus memperhatikan daya dukung alam atau lingkungan sekitar yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
 
“Revitalisasi tambak tradisional menjadi tradisional plus sejalan pula dengan upaya penanaman mangrove berkaitan dengan pengurangan gas rumah kaca,” tuturnya.

Lima Persoalan

KKP mengakui untuk memulai revitalisasi dan peruasan tambak udang perlu terlebih dahulu menyelesaikan setidaknya lima persoalan mendasar agar target produksi 2 juta ton udang hingga tahun 2024 bisa dicapai.
 
Pertama, menyangkut perizinan bagi pelaku usaha untuk membuat tambak udang yang sejauh ini masih sangat rumit. Tantangan ini cukup signifikan dan krusial lantaran persoalan kewenangan tidak terpusat. 

Dari 338 kabupaten/kota yang berbasis pesisir punya kebijakan perizinan masing-masing. Hasil penelusuran KKP menunjukkan paling tidak terdapat 21 pos perizinan untuk usaha budidaya udang.

 “Ini menjadi persoalan yang luar biasa rumit buat kami," kata Haeru.
 
Rumit dan banyaknya perizinan inilah yang ditenggarai menyurutkan minat para investor ataupun pelaku usaha membuka pertambakan udang. 

"Kalau kewenangan tidak terpusat, yang terjadi iklim investasi tidak cepat sehingga banyak investor mengeluh izinnya susah dan terlalu banyak," kata Haeru.
 
Persoalan kedua yang perlu diselesaikan terkait infrastruktur dasar seperti listrik dan irigasi. Tentu saja kesiapan infrastruktur dasar ini perlu dukungan dari kementerian dan lembaga di luar KKP.

Jika sejauh ini para petambak udang tradisional baru mampu menghasilkan 0,6 juta ton per ha/tahun maka upaya meningkatkan produktivitas memerlukan infrastruktur dasar tadi.

Selanjutnya yang perlu diselesaikan adalah akses permodalan bagi petambak udang yang terbatas. Himpunan Bank Negara sulit untuk memberikan pembiayaan kepada petambak udang karena bisnisnya dinilai berisiko tinggi menjadi kredit macet.

KKP memperhitungkan bagi petambak tradisional yang jumlahnya 82 persen dari total tambak udang yang ada, butuh Rp50 juta hingga RP100 juta untuk meningkatkan kapasitasnya dari tradisional menjadi tambak semi intensif ataupun intensif.

Persoalan lain yang harus diatasi terkait mutu benih yang tidak terstandar. Benih udang yang tidak terstandar tersebut bisa memicu munculnya penyakit yang langsung menurunkan produktivitas panen.

"KKP sudah berusaha untuk bekerjasama dengan swasta guna menghasilkan bibit unggul yang bisa diakses masyarakat sambil memperbaiki unit pelaksanaan teknis kami," ujar Haeru.

Terakhir, mengenai kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan. Bukan hanya SDM di pertambakan tradisional tetapi petambak udang dengan skala usaha lebih besar seperti tambak semi intensif dan intensif juga belum memahami berbagai konsep pengelolaan yang benar.

"Itulah sebenarnya kondisi usaha budi daya udang. Kalau sudah bisa keluar dari persoalan di atas maka sasaran produksi 2 juta ton bisa dicapai," kata Haeru.
 
Data KKP menunjukkan saat ini terdapat 300.501 ha tambak udang yang terbagi ke dalam tiga kelompok usaha pertambakan. 

Kelompok pertama berupa tambak tradisional yang jumlahnya 82 persen atau seluas 247.803 ha, kemudian tambak semi-intensif sekitar 15 persen atau seluas 43.643 ha, dan tambak intensif yang hanya 13 persen atau luasnya sekitar 9.055 ha.

SOP Pertambakan 

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) mengimbau pemerintah segera membuat prosedur operasi standar (SOP) dari program revitalisasi tambak tradisional hingga intensif untuk mempercepat pencapaian sasaran produksi.

 “Artinya revitalisasi perlu melibatkan peran penyuluh untuk meningkatkan kapasitas SDM tentang cara berbudi daya yang benar termasuk penggunaan bibit bermutu bagus ,” kata Ali Usman, Ketua Pataka.

SOP dimaksud harusah mencakup aspek yang luas mulai dari perbaikan fasilitas irigasi dan perairan, benur berkualitas, penyesuaian pemberian pakan, pemberian obat-obatan, deteksi penyakit, kincir air, hingga manajemen budi daya yang mengarah pada peningkatan kualitas SDM.

“Jadi pengenalan SOP budi daya udang sangat membutuhkan peran pemda dan penyuluh lapangan,” lanjutnya.

Ilustrasi pekerja memberi pakan udang / Antara

Sejauh ini meski jumlah tambak tradisional sangat besar tapi produktivitas sangat minim sehingga sentuhan teknologi budi daya dari pemerintah dan swasta juga diperlukan.

Hal senada disuarakan Shrimp Club Indonesia (SCI) soal pentingnya penanganan lahan tambak yang benar serta didukung benih dan induk yang baik. Itu artinya peningkatan keterampilan SDM pengelola tak kalah  penting.

"Memelihara udang butuh keterampilan teknis yang sangat detail. Karena itu akselerasi penambahan tenaga terampil lapangan jadi penting melalui pelatihan, penyuluhan dan training," tutur Ketua Harian SCI Hardi Pitoyo.
 
Terkait akselerasi investasi baru, SCI minta penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan harus dikawal KKP sebagai fasilitator atau mentor dalam pengurusan izin, intensif pajak, dan akses permodalan.

Editor: Rustam Agus
company-logo

Lanjutkan Membaca

Evaluasi Izin, Revitalisasi, & Modeling Tambak Kunci Pacu Udang

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ