Fakta Aturan Baru Pembelian Minyakita, Makin Ketat dan Dibatasi

Kementerian Perdagangan mulai membatasi pembelian minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan sederhana untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Begini faktanya.

Rayful Mudassir

13 Feb 2023 - 12.30
A-
A+
Fakta Aturan Baru Pembelian Minyakita, Makin Ketat dan Dibatasi

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan inspeksi mendadak salah satu pergudangan di Jawa Timur./Dok Kemendag

Bisnis, JAKARTA - Kementerian Perdagangan mulai membatasi pembelian minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan sederhana untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Kemendag No 3/2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. SE ditujukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng pada dua momentum besar umat Islam itu.

Dalam surat edaran ini, Kemendag menegaskan kembali ihwal harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana senilai Rp14.000 per liter dan minyak curah Rp15.500 per kg. Penjualan minyak goreng rakyat secara bundling juga dilarang.

BACA JUGA: Para Taipan yang Kuasai Pasar Minyak Goreng di Indonesia

“Untuk memastikan stabilitas harga dan mencegah terjadinya kenaikan harga, Kemendag perlu mengatur pedoman penjualan minyak goreng rakyat kepada produsen, distributor, hingga pengecer,” kata Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kasan Muhri dalam keterangan resmi, Sabtu (11/2/2023).

Kemendag menetapkan tiga aturan penjualan minyak goreng curah dan kemasan sederhana merek Minyakita. Pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga Domestic Price Obligation (DPO) dan HET.

Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya. Ketiga, penjualan migor rakyat dari pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg orang per hari untuk minyak goreng curah, dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita.

Kasan berhArap, semua pihak mematuhi pedoman yang dikeluarkan pada 6 Februari 2023 tersebut. Kemendag memastikan tak segan menindak tegas oknum-oknum yang mengabaikan aturan tersebut.


Di samping aturan tersebut, pemerintah menambah kewajiban pasokan dalam negeri sekitar 50 persen menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan ini dilancarkan selama tiga bulan mulai Februari hingga April 2023. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022. 


“[Disesuaikan] secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO,” ujar Menko Luhut.


Selain itu, Kemendag, Kemenperin, dan Indonesia National Single Window (INSW) diminta mendepositokan 66 persen hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini dan tidak dapat langsung digunakan. 


Pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap sejak 1 Mei dan diberikan melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban DMO.

Sementara itu, Kemendag turut menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara daring. Penjualan minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan Minyakita difokuskan ke pasar rakyat.

“Penjualan minyak goreng rakyat, khususnya Minyakita melalui online untuk sementara dihentikan dan penjualan minyak goreng rakyat saat ini diutamakan di pasar rakyat agar terjadi pemerataan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ujar Kasan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.