Fakta dan Simulasi Perhitungan PPN untuk Pembelian Barang Agunan

Jumlah PPN yang dipungut, dihitung dengan menggunakan besaran tertentu sebesar 10 persen dari tarif PPN atau sebesar 1,1 persen dikali harga jual agunan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2023.

Nindya Aldila

27 Apr 2023 - 15.50
A-
A+
Fakta dan Simulasi Perhitungan PPN untuk Pembelian Barang Agunan

Petugas melayani wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin (25/7/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis, JAKARTA - Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1,1 persen untuk pembelian barang agunan.

Aturan tersebut terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41/2023 tentang PPN atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Aturan ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 13 April lalu.

Pokok dalam peraturan ini, di antaranya, terkait dengan besaran tertentu PPN, saat terutang, tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan, serta terkait dengan pengkreditan pajak masukannya.

Jumlah PPN yang dipungut, dihitung dengan menggunakan besaran tertentu sebesar 10 persen dari tarif PPN atau sebesar 1,1 persen dikali harga jual agunan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2023. 

Lembaga keuangan tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas pengenaan PPN tersebut. Untuk saat terutangnya adalah saat pembayaran diterima oleh lembaga keuangan, sehingga hal itu diyakini tidak akan membebani cash flow kreditur.

Baca juga: Menelusuri Jejak Penerimaan Pajak di Triwulan I/2023


Simulasi 

Adapun simulasinya sebagai berikut: Bank A memberikan kredit kepada Bapak Oscar dengan agunan berupa rumah. Namun, Bapak Oscar ternyata dinyatakan wanprestasi oleh Bank A.

Rumah tersebut akhirnya dijual kepada Bapak Adhi dengan harga jual yang sebelumnya telah disepakati oleh Bapak Oscar dan Bank A senilai Rp1 miliar. 

Setelah adanya aturan ini, maka PPN yang dikenakan dihitung dengan cara, yaitu 10% x 11% x Rp1 miliar = Rp11 juta.

Bank A wajib membuat faktur pajak yang memuat informasi tagihan pajak. Bank A juga wajib menyetorkan dan melaporkan setoran pajak ke kantor pelayanan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah pembayaran selesai.

(Dionisio Damara)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.