Free

Fakta PHK Massal di Industri Tekstil dan Kehadiran Negara

Industri tekstil dan produk tekstil menghadapi sejumlah tantangan. Sebanyak 64.000 pekerja dari 124 perusahaan dilaporkan mengalami putus kontrak.

Jaffry Prabu Prakoso

3 Nov 2022 - 14.50
A-
A+
Fakta PHK Massal di Industri Tekstil dan Kehadiran Negara

Pekerja tengah menyelesaikan pesanan. /Bisnis

JAKARTA – Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional harus menerima imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan utilisasi di industri tersebut. 

Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Ferry Hadiyanto mengungkapkan bahw asejumlah tantangan yang tengah dihadapi industri THT, baik dari kondisi pasar global maupun nasional, yang terus menekan. 

"Kalau negara lain hanya pusing akibat masalah global, kalau kita selain global, lokal juga masalah," kata Ferry dalam konferensi pers 'Badai PHK di Industri TPT, Produsen Minta Pemerintah Turun Tangan', Rabu (2/11/2022). 

Ferry menyebutkan bahwa secara nasional, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha adalah upah minimum yang menjadi beban, inflasi, dan keterbukaan impor melalui marketplace yang masih belum ada jalan keluar. 



Warga memadati pusat perbelanjaan Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta, Minggu (24/4/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti



Kondisi hubungan industrial serta penetapan upah minimum untuk 2023 merupakan aspek yang menjadi bagian dari pengambilan keputusan PHK yang masif, khususnya di Jawa Barat. 

Terkait keterbukaan impor, dia mencontohkan, impor jaket atau sepatu dari China lewat marketplace harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di mal. 

"Saya pikir ini untuk jangka pendek harus ada solusinya. Paling tidak bagaimana menjaga kestabilan kinerja industri TPT ini," jelasnya. 

Di samping itu, kenaikan harga BBM, listrik, gas, dan harga pangan diperkirakan dapat mendorong inflasi tahun ini yang diprediksi lebih dari 5 persen. Dia juga mengingatkan adanya tekanan depresiasi nilai tukar yang semakin memberatkan pelaku usaha THT.

"Sebagian besar kan, material impor dan sepertinya Bank Indonesia ini masih menganggap bahwa nilai tukar sekarang itu masih sehat padahal bagi pengusaha, turun Rp500—Rp1.000 saja sangat terasa," paparnya. 


Baca juga: Gonjang-ganjing Industri Tekstil, Puluhan Ribu Karyawan Kena PHK


Adapun faktor global yang dirasakan merupakan imbas dari perang Rusia-Ukraina sehingga membuat pasar ekspor tertekan, rantai pasok, dan musim dingin menjadi faktor penentu dalam jangka pendek. 

"Di kondisi saat ini, negara di Eropa dan Amerika Serikat akan mementingkan belanja pangan dan energi," tuturnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat Yan Mei melaporkan sebanyak 64.000 pekerja mengalami PHK dari 124 perusahaan. 

"Sudah ada 14 kabupaten/kota yang memberikan laporan mengenai pengurangan atau putus kontrak. Jika ditotal, dari pengurangan dan putus kontrak hingga saat ini tercatat sebanyak 64.000 pekerja dari 124 perusahaan," kata Yan Mei.

Pemerintah Turun Tangan

Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian atau lembaga lainnya akan melakukan monitoring menyusul PHK besar-besaran yang terjadi di berbagai sektor terutama tekstil.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11/2022).

“Kita melihat terutama di sektor tekstil, kita menyampaikan bahwa fenomena ini akan kita monitor secara spesifik bersama dengan kementerian atau lembaga lain,” kata Sri Mulyani.


Baca juga: ‘Musim Dingin' Startup Daftar Perusahaan yang PHK Karyawan di RI


Sri Mulyani mengatakan bahwa badai HPK di industri tekstil terjadi di tengah pertumbuhan ekspor sektor tersebut. Sepanjang tahun ini, hingga September, pengapalan dengan kode HS61 atau pakaian dan aksesori rajutan, naik 19,4 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). 

Kemudian produk HS62 atau pakaian aksesori nonrajutan tumbuh 37,5 persen YoY dan HS64 atau alas kaki tumbuh 41,1 persen yoy.

“Kita tentu akan terus mendorong, termasuk menggunakan instrumen special mission vehicle [SMV] LPI, untuk bisa mendorong diversifikasi dari destinasi ekspor juga,” ujarnya.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan tentang arah kebijakan Pemerintah pada 2023 dan perkembangan ekonomi terkini saat wawancara dengan Redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10/2022). /Bisnis-Arief Hermawan P



Selain itu, pemerintah juga akan terus meneliti apakah terjadi fenomena relokasi dari pabrik-pabrik.

“Ini masih akan kita perhatikan secara detail fenomena dari relokasi posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya relatif rendah sehingga ini juga terlihat PHK di satu daerah namun muncul kesempatan kerja di daerah yang lain,” tuturnya. (Afiffah Rahmah Nurdifa dan Ni Luh Anggela)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.