Fakta Utang Minyak Goreng Pemerintah ke Pengusaha Capai Rp344 M

Pengusaha mendesak pemerintah untuk melunasi utang tersebut bila tidak ingin puluhan ribu ritel modern kekosongan pasokan minyak goreng kualitas premium.```

Rayful Mudassir

15 Apr 2023 - 06.13
A-
A+
Fakta Utang Minyak Goreng Pemerintah ke Pengusaha Capai Rp344 M

Produk minyak goreng curah kemasan besutan Kementerian Perdagangan, Minyakita - Dok. Kemendag.

Bisnis, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam pemerintah dengan berencana menghentikan penjualan minyak goreng jenis premium di puluhan ribu gerai ritel modern mereka. 

Langkah ini akan diambil pengusaha seiring belum digantinya selisih harga jual minyak goreng atau rafaksi dari pemerintah. Ditaksir nilai ganti rugi distribusi minyak tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Rencana aksi tersebut disebabkan sikap Kementerian Perdagangan yang belum menerbitkan penggantian selisih harga jual minyak dengan total Rp344 miliar. Pencarian tidak dilakukan selama setahun lebih. 

Seperti diketahui, pada Januari 2022 pemerintah memerintahkan agar minyak goreng kemasan premium bisa dijual seharga Rp14.000 per liter. Penjualan ini dilakukan hanya di ritel-ritel modern.

Harga Rp14.000 per liter bisa didapat, karena adanya subsidi selisih atas harga keekonomian dan yang ditetapkan pemerintah. Subsidi itu seharusnya ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengatakan berdasarkan penghitungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, harga keekonomian minyak goreng pada Januari 2022 Rp17.260-Rp18.000 per liter. Namun, saat itu, peritel diminta untuk menjual Rp14.000 per liter pada 19-31 Januari 2022.

Jika dihitung, maka terdapat selisih harga sebesar Rp3.260 per liter dengan harga jual Rp14.000 per liter kepada konsumen. Kebijakan itu diambil mengintervensi harga minyak goreng yang saat itu tengah mengalami kenaikan.

“Jika Kemendag tidak juga membayarkan, kami mau tidak mau akan menyetop penjualan minyak goreng. Anggota kami ada 31 perusahaan dan mempunyai 48.000 ritel yang tersebar dan 80 persennya jual minyak goreng. katanya di Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Roy menuturkan, seharusnya pembayaran selisih harga dilakukan dalam 14 hari usai minyak goreng dijual di ritel modern sesuai Permendag No. 3/2022. Kala itu, Menteri Perdagangan masih dijabat Muhammad Lutfi. Namun, yang membuat Roy heran, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kepada Aprindo jika Permendag No. 3/2022 sudah tidak berlaku.

“Peraturan kan mungkin saja berubah, tapi kan utang harus dibayar. Kan bisa saja buat peraturan baru kalau memang ada itikad baik. Sampai hari ini pun kita tidak pernah diajak diskusi soal pembayaran ini. Padahal, pas pemerintah minta rafaksi ini, rapat hampir tiap hari,” ujarnya.

Terkait mandeknya pembayaran utang ini, Roy mengaku Aprindo telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya meminta agar, presiden membantu peritel terkait proses pelunasan utang tersebut.

Surat dari Aprindo dikirim ke Kepala Negara kepada pada 27 Maret 2023 Aprindo berharap agar Presiden Joko Widodo memberikan solusi konkret bagi rafaksi minyak goreng yang sampai saat ini belum ada kejelasan proses penyelesaiannya dan kepastian pembayaran rafaksi minyak goreng satu harga periode 19-31 Januari 2022.


Sebab, kebijakan saat itu merujuk pada instruksi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3/2022 tertanggal 18 Januari 2022. Pasal 7 aturan itu menyatakan bahwa pelaku usaha akan mendapatkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Dana itu dihitung dari selisih harga eceran tertinggi (HET) dan harga keekonomian yang ditawarkan pasar. Dalam Permendag tersebut, HET ditetapkan Rp14.000 per liter.

Sebelumnya, Aprindo pun telah beberapa kali berupaya meminta bantuan mulai dari Kantor Staf Kepresidenan, Komisi VI DPR RI, dan juga BPDKS selaku pemilik anggaran.

“Menurut Kepala BPDPKS, dana itu sebetulnya sudah tersedia. Tinggal menunggu surat rekomendasi dari Kemendag. Bahkan, karena terlalu lamanya dana tersebut mandek di rekening, Kepala BPDPKS kerap ditanyai oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” tutur Roy.

Lebih lanjut, dia mengaku kecewa dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, yang justru meminta Aprindo untuk menggugat saja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat dimintai klarifikasi oleh Komisi VI DPR saat rapat kerja beberapa minggu lalu.

“Kami [Aprindo) bukan hanya takut diteriaki oleh anggota, tapi kita juga takut lumpuh ketika diberi tugas oleh pemerintah lagi. Investor peritel menanyakan, kan ada yang dari domestik dan global. Kenapa tidak fair. Ini bisa menghilangkan animo investor masuk ke Indonesia. Pemerintah bisa buat peraturan tapi tidak bisa menjalankan,” tuturnya. (Indra Gunawan)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.