Ganjalan Persaingan Usaha dalam Aksesi Indonesia ke OECD

Banyak rekomendasi OECD dalam topik persaingan usaha. Paling tidak, ada 10 jenis rekomendasi. Mulai dari penanganan persekongkolan tender dalam pengadaan publik, kerja sama penyelidikan, asesmen persaingan usaha, netralitas persaingan, reviu merger, dan lainnya.

Deswin Nur

9 Sep 2023 - 08.03
A-
A+
Ganjalan Persaingan Usaha dalam Aksesi Indonesia ke OECD

Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bulan ini menyatakan, intensi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann atas rencana tersebut.

Berbagai rangkaian proses aksesi akan dilalui oleh Indonesia, utamanya aksesi itu harus mendapat penerimaan prinsip oleh 38 negara anggota OECD. Informasinya, proses aksesi umumnya membutuhkan sekitar 4—8 tahun.

Hal yang terpenting dalam proses aksesi adalah kepatuhan negara untuk memenuhi standar peraturan yang disesuaikan dengan standar OECD, termasuk rekomendasi yang diberikan OECD di berbagai topik.

Baca juga: Bergabung BRICS atau OECD?

Banyak rekomendasi OECD dalam topik persaingan usaha. Paling tidak, ada 10 jenis rekomendasi. Mulai dari penanganan persekongkolan tender dalam pengadaan publik, kerja sama penyelidikan, asesmen persaingan usaha, netralitas persaingan, reviu merger, dan lainnya. 

Untuk menjadi anggota, tentunya Indonesia harus mendekat pada rekomendasi tersebut. Bagi persaingan usaha, dapat terjadi ganjalan besar karena beberapa hal. Hal utama adalah belum adanya amendemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang memberikan kendala pemenuhan rekomendasi OECD. 

Contohnya dalam rekomendasi terkait penegakan hukum, OECD merekomendasikan agar otoritas persaingan usaha memiliki sumber daya manusia, keuangan, dan penegakan hukum yang memadai, serta alat investigasi untuk penegakan hukum yang efektif.

Ini akan sulit dipenuhi mengingat status kelembagaan KPPU yang belum selesai, anggaran yang rendah dibandingkan cakupan tugasnya, dan kewenangan penegakan hukum yang terbatas. Contoh lain, rekomendasi OECD untuk reviu transaksi merger.

Baca juga: Cara Ampuh Hadapi Persaingan dalam Bisnis: Strategi untuk Sukses

Jadi rezim Indonesia dalam bidang reviu merger, tidak berkewenangan menyetujui atau menolak transaksi merger atau akuisisi yang akan terjadi. Rekomendasi OECD lebih pas untuk rezim berbeda. 

Ilustrasi Hak Kekayaan Intelektual/lp2m


Juga dalam konteks rekomendasi terkait hubungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang membutuhkan pertimbangan dampak persaingan usaha dalam pengaturan lisensi HAKI.

Saat ini perjanjian berkaitan dengan HAKI, dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Untuk itu, jika Indonesia ingin menjadi anggota OECD, proses amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 harus segera diselesaikan dan memuat berbagai perubahan bagi kelembagaan, rezim merger, kewenangan penegakan hukum, dan peninjauan ulang berbagai pengecualian.

Kemudian, persaingan usaha belum menjadi arus utama dalam rumusan kebijakan Pemerintah. Masih banyak kebijakan Pemerintah yang belum pro persaingan, sebagaimana dikemukakan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperingati 23 Tahun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tahun lalu. Ini akan menyulitkan Indonesia dalam memenuhi rekomendasi terkait dengan asesmen persaingan usaha.

KEBIJAKAN PUBLIK

Rekomendasinya menyatakan, Pemerintah harus memperkenalkan proses tertentu dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang membatasi persaingan usaha dan mengembangkan kriteria bagi asesmen persaingan berikut dengan alatnya.

KPPU memang telah mengeluarkan peraturan yang memperkenalkan asesmen persaingan usaha, namun asesmen tersebut belum menjadi bagian dari proses pembuatan atau reviu kebijakan Pemerintah.

Ketiga, intervensi Pemerintah yang masih tinggi bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Saat ini masih banyak fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada BUMN melalui kebijakannya. Ini akan bersinggungan dengan rekomendasi OECD berkaitan dengan netralitas persaingan usaha.

Baca juga: Nubuat Muram Ekonomi Dunia, OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Rekomendasi OECD di bidang ini mendorong adanya tingkat persaingan yang sama antara perusahaan yang dikendalikan Pemerintah dengan perusahaan lainnya. Banyak yang diatur dalam rekomendasi ini.

OECD juga merekomendasikan agar menghindari pemberian fasilitas pada perusahaan yang menghambat persaingan usaha dan diskriminatif antar perusahaan. Rekomendasi ini akan bersinggungan dengan berbagai kebijakan pemberian subsidi atau bantuan Pemerintah kepada BUMN/D.


Ketiga hal di atas hanya sebagian potensi permasalahan dalam pemenuhan standar atau rekomendasi OECD di topik persaingan usaha. Masih banyak tantangan lain yang ada. Bergabung dengan OECD memang akan menjadikan Indonesia, negara yang maju dengan struktur per­ekonomian yang solid.

Namun perlu diingat, perubahan tersebut tidak mudah, dan membutuhkan perubahan pola pikir di masyarakat maupun kebijakan secara masif.

Untuk itu, penting bagi pemerintah mulai menugaskan seluruh kementerian/lembaga yang berkaitan dengan topik-topik di OECD untuk melakukan penilaian sendiri atas pemenuhan standar OECD, dan memberikan usulan atau rekomendasi kepada Menko Airlangga guna penyusunan roadmap menuju aksesi tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.