Garuda Bakal Konversi Utang Jadi Saham setelah Putusan MA

Garuda (GIAA) menyiapkan 3 skema harga pelaksanaan rights issue dan konversi saham yakni sebesar Rp50 per saham, Rp125 per saham, dan Rp250 per saham.

Jaffry Prabu Prakoso

26 Sep 2022 - 19.03
A-
A+
Garuda Bakal Konversi Utang Jadi Saham setelah Putusan MA

JAKARTA – Emiten maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) bakal mengonversikan sepertiga utang perseroan ke perusahaan leasing pesawat (lessor) pasca-PKPU senilai Rp4,9 triliun menjadi saham. 

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetyo menjelaskan bahwa perseroan bakal mengonversi utang lessor dan sejumlah debitur menjadi saham bersamaan dengan rencana rights issue serta suntikan penyertaan modal negara (PMN).

"Konversi utang kreditur menjadi saham termasuk Rp1 triliun OWK [obligasi wajib konversi] pemerintah dan eks lessor yang ditawarkan sepertiga dari pada total kewajiban menjadi permodalan, dan 2/3 dari recovery 19-20 persen tetap menjadi new bond selama 9 tahun," jelasnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senin (26/9/2022).


Pesawat milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia terparkir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (21/6/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti


Berdasarkan paparan, total utang termasuk dengan konversi OWK pemerintah sebesar Rp4,9 triliun setara US$330 juta konversi utang yang ditukar menjadi saham.

Pelaksanaan konversi utang ini dilakukan melalui skema penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Dia menjelaskan bahwa konversi bakal dilaksanakan dengan beberapa skema harga pelaksanaan, sesuai dengan besaran harga saham per lembar yang dilaksanakan dalam rights issue. Dengan harga pelaksanaan yang berbeda, jumlah saham yang diterima kreditur juga berbeda.


Baca juga: Mencium Sinyal-sinyal Kebangkitan Industri Penerbangan


Dalam skema yang disiapkan, GIAA menyiapkan skema harga pelaksanaan rights issue dan konversi saham sebesar Rp50 per saham. Dengan begitu, jumlah saham baru yang diterbitkan bagi para kreditur sebanyak 97,98 miliar saham.

Kemudian dengan harga pelaksanaan Rp125 per saham, jumlah saham yang diterbitkan untuk kreditur menjadi Rp39,19 miliar saham. Harga pelaksanaan Rp222 per saham bakal membuat jumlah saham baru bagi kreditur lebih sedikit menjadi 22,06 miliar saham.

Skema terakhir yaitu harga pelaksanaan Rp250 per saham membuat jumlah saham baru yang diterbitkan melalui skema non-HMETD ini menjadi 19,59 miliar saham.

Dengan bergantung pada hasil akhir rights issue dan keterlibatan pemegang saham publik dan Trans Airways, kreditur Garuda bakal memegang saham perseroan dengan kepemilikan antara 20,35 persen hingga 29,92 persen. 

Tunggu Putusan Kasasi MA

Emiten maskapai BUMN dengan kode saham GIAA ini mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun dari Komisi XI DPR. Sebelum terealisasi, GIAA masih menunggu hasil putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).


Baca juga: Baru Lolos Jerat Pailit, Garuda Indonesia Utang Lagi?


Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir mengungkapkan bahwa legislatif mendukung restrukturisasi dan menyetujui PMN kepada Garuda melalui mekanisme rights issue dengan PMN Rp7,5 triliun dan privatisasi pada 2022.

"Kepemilikan saham pemerintah juga tetap menjadi mayoritas minimal 51 persen serta mempertahankan saham merah putih sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Pelaksanaan PMN dilakukan setelah Keputusan kasasi homologasi PKPU," jelasnya menutup kesimpulan Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI DPR, Rabu (26/9/2022).

Hasil kesimpulan juga menekankan restrukturisasi PMN dan privatisasi GIAA diarahkan mendukung perbaikan kinerja keuangan dan operasional serta memperkuat mitigasi risiko.


Karyawan melakukan perawatan pesawat milik PT Garuda Indonesia di dalam hanggar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten, Kamis (30/6/2022). Bloomberg/ Dimas Ardian


PMN GIAA dialokasikan maintenance, restorasi, pemenuhan maintenance reserve, dan modal kerja serta penyelesaian inisiatif strategis perseroan yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dituangkan dalam KPI.

"KPI yang dimonitor antara lain kinerja keuangan, potensi penerimaan negara, efektivitas penyerapan PMN, manfaat optimalisasi route network, dan manfaat dampak ekonomi. Kementerian Keuangan yang melakukan monitoring KPI tersebut," terangnya. (Rinaldi Mohammad Azka)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.