Bisnis, JAKARTA — Pengelolaan Blok Rokan akhirnya telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, setelah hampir seabad lamanya ladang minyak di Provinsi Riau itu dikelola oleh perusahaan minyak Amerika Serikat PT Chevron Pacific Indonesia.
Dengan dikelola perusahaan migas nasional PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), diharapkan dapat memberikan kontribusi dan multiplier effect bagi perekonomian nasional, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.
Apalagi, alih kelola ladang minyak terbesar di Indonesia tersebut telah melewati proses panjang dan berkat kerja sama dari berbagai pihak.
"Kembalinya Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi ini harus betul-betul dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).
Untuk pengembangan Blok Rokan hingga 2025 sekaligus menjaga tingkat produksi wilayah kerja tersebut, Pertamina telah menyiapkan anggaran investasi senilai lebih dari US$2 miliar.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perseroan berkomitmen untuk mempertahankan produksi migas Blok Rokan pascaalih kelola dengan melakukan pengeboran sumur baru secara masif.
Pertamina juga akan melanjutkan program yang selama ini telah berjalan, termasuk penggunaan enhanced oil recovery (EOR) yang telah menunjang produksi migas secara signifikan.
"Pertamina telah menetapkan anggaran investasi sampai dengan 2025 sebesar lebih dari US$2 miliar," ujar Nicke dalam acara Serah Terima Wilayah Kerja Rokan, Minggu malam (8/8/2021).
Pada periode Agustus—Desember 2021, PHR berencana melakukan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Selanjutnya untuk 2022, juga direncanakan penambahan pengeboran sumur kurang lebih sebanyak 500 sumur.
Komitmen ini diklaim sebagai komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara blok migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran, serta 29 rig untuk kegiatan work over & well service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya.
"Pemerintah telah memberikan amanah kepada Pertamina untuk mengelola Blok Rokan, blok yang berkontribusi 24% dari produksi migas nasional. Pertamina berkomitmen akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negara,” ujarnya.
Nicke meyakini pengelolaan oleh Pertamina akan memberikan manfaat yang luas bagi negara, sekaligus memperkuat posisi Pertamina, khususnya PHR, yang akan berperan menjadi lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi Blok Rokan sekitar 160,5 ribu barel minyak per hari untuk minyak bumi dan 41 juta kaki kubik per hari (MMscfd) untuk gas bumi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif berharap agar PHR berkomitmen melakukan investasi yang masif sehingga produksi dari wilayah kerja tersebut tidak lagi menurun dan dapat ditingkatkan.
"Saya berharap agar PHR mengajukan usulan kegiatan peningkatan produksi yang agresif untuk sisa tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat Wilayah Kerja Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta bopd dan 12 Bscfd pada 2030 mendatang," kata Arifin.
Persoalan pasokan listrik sempat mengganjal proses transisi pengelolaan Blok Rokan, bahkan mengancam operasional Pertamina karena persoalan sumber pasokan listrik yang menjadi salah satu dari sembilan elemen penting dalam proses alih kelola blok migas itu.
Namun, akhirnya persoalan tersebut teratasi berkat manuver PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mengakuisisi PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) yang selama ini menjadi pemasok listrik di Blok Rokan.
Kendati nilai akuisisi tersebut sebesar US$45 juta atau jauh di bawah dari nilai tender yang semula dipatok oleh pihak Chevron sebesar US$300 juta, tetapi perusahaan listrik pelat merah itu bahkan harus merogoh kocek hingga US$45 juta.
"Kami akusisi dengan nilai US$45 juta," ujar Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril singkat kepada Bisnis, Senin (9/8/2021).
PLN telah menandatangani sales and purchase agreement (SPA) atau perjanjian jual beli 100 persen saham MCTN yang dimiliki oleh Chevron Standard Limited (CSL) pada 6 Juli 2021 lalu. MCTN merupakan perusahaan yang mengelola pembangkit listrik di Blok Rokan, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) North Duri Cogen berkapasitas 300 megawatt (MW) dan uap 265 MBSPD.
Sebelumnya, Bob memastikan dana internal PLN mencukupi untuk mengakuisisi MCTN, pasalnya pendapatan PLN per bulan bisa mencapai Rp21 triliun.
Melalui akuisisi ini, PLN akan meneruskan pengoperasian PLTG North Duri Cogen untuk menjamin ketersediaan suplai listrik dan uap ke Blok Rokan selama 3 tahun masa transisi.
PLN memastikan keandalan pasokan listrik untuk WK Rokan sebagai bukti nyata perseroan menjaga ketahanan energi di Tanah Air.
Fasilitas produksi Blok Rokan yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia, Minas, Riau.Dok: SKK Migas
PLN resmi mulai mengalirkan listrik dan uap ke WK Rokan mulai 9 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, sejalan dengan alih kelola Blok Rokan.
"Bagi PLN, ini merupakan pembuktian bahwa kami mampu mengelola pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kerja migas skala besar, seperti Blok Rokan," ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini melalui keterangan tertulisnya, Senin (9/8/2021).
Untuk jangka pendek, imbuhnya, PLN akan menggunakan listrik dari pembangkit yang selama ini sudah pasok listrik ke Rokan, sambil 3 tahun ini kami menyiapkan jaringan listrik untuk menghubungkan WK Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatra.
Selanjutnya, untuk layanan permanen pasokan listrik jangka panjang, PLN akan menyiapkan interkoneksi sistem kelistrikan pada Blok Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatra dengan kapasitas 400 megawatt (MW).
"PLN juga akan mengambil dari Sistem Sumatra yang sudah cukup besar kesediaan dayanya dan sistemnya, baik di suplai dari sistem dari selatan maupun utara melalui sistem 275 KV dan akan menjadi 500 KV," jelas Zulkifli.
PENCARIAN MITRA
Terkait dengan pencarian mitra Pertamina di Blok Rokan, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan Pertamina harus mencari mitra yang memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis hulu minyak dan gas bumi.
Di samping itu, mitra yang digandeng harus memiliki kemampuan pendaan yang mampu menopang kinerja Pertamina Hulu Rokan ke depannya.
"Pertamina harus memilih partner yang bisa berdiskusi secara teknis dalam meningkatkan operasional Blok Rokan dan tidak hanya melulu bicara sisi keuangan. Prinsip berbagi risiko betul-betul dijalankan dari sisi teknis dan juga keuangan," katanya kepada Bisnis, Minggu (8/8/2021).
Praktisi Migas Tumbur Parlindungan menuturkan kemitraan dalam mengelola Blok Rokan sangat diperlukan guna menciptakan pengalihan teknologi dan tidak hanya memberikan bantuan keuangan.
Dia mengatakan sepanjang pengalaman Pertamina menjadi operator wilayah kerja migas, perusahaan pelat itu belum pernah menggandeng mitra.
Menurut dia, hal itu akan menjadi kesulitan untuk Pertamina dalam mencari mitra. Pasalnya, Pertamina dinilai belum dapat dipercaya untuk menggarap wilayah kerja migas dalam skema kemitraan.
"Jadi kita harus build trust, kita partner sama beberapa perusahaan migas luar negeri kita partner dulu baru mereka punya trust," ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Tumbur mengatakan, apabila hanya menggandeng mitra lokal, pertukaran kemampuan teknologi akan sulit terjadi.
Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman (berdiri, baju merah) menyemangati para pekerja pemboran sumur minyak di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau, yang dikelola PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) pada 15 April 2021.
"Seperti di Rokan atau Mahakam itu seharusnya biarkan saja si Total atau si Chevron di situ, tapi itu kan bangun trust di situ lama-lama kan timbul [stigma] Pertamina is a good partner buat partner baru," jelasnya.
PORSI DAERAH
Di sisi lain, Pemprov Riau juga berharap agar Pertamina segera menyelesaikan proses pengalihan parcipating interest sebesar 10% di blok tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM.
Kembalinya pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina juga membuat Pemprov Riau ingin secepatnya mendapatkan berkah, terutama participating interest sebesar 10%.
“Pertamina berkomitmen BUMD berhak atas 10% participating interest [PI] Blok Rokan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. Artinya, proses pengalihan proses PI 10% Blok Rokan agar segera dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Gubernur Riau Syamsuar.
Sebelumnya, dia mengatakan Pemprov Riau telah menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menggarap Blok Rokan bersama dengan PHR.
Selain PI, permintaan daerah lainnya adalah komitmen untuk berkontribusi positif terhadap pendapatan negara dan pendapatan bagi hasil daerah dengan biaya operasional yang efisien. Selain itu melibatkan partisipasi perusahaan lokal dalam bentuk barang dan jasa, serta tenaga kerja.
Selanjutnya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Pertamina yang dilakukan melalui sinergisitas dengan daerah. Penyelesaian masalah lahan terkontaminasi juga disuarakan oleh Pemprov Riau.
Reporter: Denis Riantiza Meilanova & Muhammad Ridwan