GWM Naik, Isyarat Awal Normalisasi Kebijakan BI

Bank sentral memutuskan akan menaikkan GWM secara bertahap mulai 1 Maret dari posisi saat ini 3,5 persen

Maria Elena
Jan 20, 2022 - 12:30 PM
A-
A+
GWM Naik, Isyarat Awal Normalisasi Kebijakan BI

Karyawan melintas didekat logo Bank Indonesia di Jakarta, Senin (30/12/2019). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis, JAKARTA – Bank Indonesia siap menaikkan giro wajib minimum sebagai sinyal awal normalisasi kebijakan moneter kendati tetap mempertahankan suku bunga acuan pada rekor terendah.

Dalam Rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung selama dua hari hingga Kamis (20/1/2022), bank sentral memutuskan akan menaikkan GWM secara bertahap mulai 1 Maret dari posisi saat ini 3,5 persen.

Untuk bank umum konvensional (BUK), BI akan menaikkan GWM 150 basis poin menjadi 5 persen. Selanjutnya, GWM BUK naik menjadi 6 persen mulai 1 Juni 2022 dan 6,5 persen mulai 1 September.

Sementara itu, untuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), GWM akan dinaikkan 50 basis poin menjadi 4 persen mulai 1 Maret 2022. GWM akan naik 4,5 persen pada 1 Juni dan 5 persen mulai 1 September.

Kendati kenaikan GWM akan mengurangi likuiditas, BI mengatakan kebijakan itu tidak akan mengganggu kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit dan membeli SBN.

“Normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan ke dunia usaha dan partisipasi perbankan dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo seusai RDG.

Pengurangan likuiditas secara bertahap sempat dikemukakan BI pada Oktober 2021, alih-alih berencana menaikkan suku bunga acuan dalam waktu cepat. Perry saat itu menyatakan suku bunga akan tetap rendah hingga 2022 untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Likuiditas pun akan tetap longgar tahun ini dengan pengurangan secara bertahap. BI baru akan berpikir tentang kenaikan suku bunga pada kuartal IV/2022.  

BI memutuskan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bulan ini tetap 3,5 persen, seiring dengan penyebaran varian omicron yang meluas, yang dapat menarik mundur pemulihan ekonomi. Bank sentral telah berkomitmen mendukung pertumbuhan selama inflasi tetap terkendali kendati ada risiko tekanan mata uang dari rencana kenaikan suku bunga the Fed.

“Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar dan sistem keuangan, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat,” kata Perry.

Dia mengatakan pemulihan ekonomi domestik diprakirakan terus berlanjut dan akan meningkat lebih tinggi pada 2022. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan membaik pada kuartal IV/2021 sejalan dengan peningkatan mobilitas setelah Covid-19 varian delta mampu dikendalikan.  

Sejumlah indikator hingga Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang berlanjut, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah, kenaikan penjualan eceran, penguatan keyakinan konsumen, serta ekspansi PMI manufaktur.

BI melihat kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah diprakirakan terus meningkat, di tengah kinerja ekspor yang tetap terjaga, meskipun jumlah kasus Covid-19 bangkit lagi karena omicron. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, jumlah kasus bertambah 1.745 pada Rabu (19/1/2022), kasus harian tertinggi sejak 30 September 2021.

Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2021 berada dalam kisaran proyeksi mereka, yakni 3,2 persen hingga 4 persen. Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi 2021 akan berkisar 4 persen. Untuk tahun ini, bank sentral memproyeksi ekonomi domestik tumbuh lebih tinggi sekitar 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

UJIAN TAHUN INI

Sikap BI yang propertumbuhan ini akan diuji tahun ini dengan kenaikan suku bunga the Fed yang diperkirakan dimulai Maret. Beragam sentimen di pasar keuangan, termasuk rencana kenaikan Fed fund rate, memicu investor asing menjual surat utang pemerintah. Data Ditjen Pembiayaan dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan menyebutkan kepemilikan surat berharga negara (SBN) oleh asing berkurang dari Rp891,3 triliun pada 31 Desember 2021 menjadi Rp889,3 triliun per 19 Januari 2022. Bersama ringgit Malaysia, rupiah melemah 0,7 persen selama tahun berjalan, kinerja terburuk kedua se-Asia Tenggara setelah Filipina.

Sementara itu, inflasi tahun lalu tercatat 1,87 persen, di bawah target BI 2 persen hingga 4 persen. BI meyakini inflasi tahun ini tetap terkendali dalam sasaran target BI meskipun inflasi kemungkinan terakselerasi tahun ini karena pemulihan konsumsi yang terus berlanjut dan kenaikan harga barang-barang, mulai dari minyak goreng hingga tarif tiket KRL.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat dampak kenaikan suku bunga the Fed yang lebih awal kemungkinan tidak separah saat the Fed mengumumkan tapering pada 2013 yang diikuti dengan gejolak di pasar keuangan keuangan global, termasuk Indonesia, yang disebut taper tantrum.

Pada periode 2014-2015, rupiah sempat terdepresiasi hingga 14,1 persen, diikuti oleh kenaikan yield obligasi 10 tahun sebesar 65 basis poin.

“Pada kondisi saat ini, sejak dimulainya tapering pada November 2021, rupiah hanya bergerak melemah sekitar 0,1 persen,” jelasnya.

Kondisi keseimbangan eksternal Indonesia saat ini pun, kata dia, lebih solid dibandingkan dengan kondisi 2013, terindikasi pada defisit transaksi berjalan yang sempit, bahkan berpotensi surplus pada akhir 2021. Posisi cadangan devisa juga cukup solid sehingga bisa menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Oleh sebab itu, BI akan mulai menaikkan suku bunga acuannya ketika sinyal tekanan inflasi domestik mulai meningkat,” kata Josua.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyebutkan sejumlah indikasi menunjukkan keyakinan investor pada kondisi ekonomi Indonesia.

Meskipun beberapa investor memindahkan aset mereka keluar dari pasar negara berkembang karena sentimen rencana kenaikan suku bunga dan pengurangan drastis pembelian aset the Fed, investor lain masuk ke aset berisiko, menghasilkan arus masuk modal bersih sebesar US$3,46 juta pada pertengahan Januari 2022. Imbal hasil obligasi 1 tahun turun menjadi 3,5 persen pada pertengahan Januari 2022 dari 3,8 persen pada medio Desember 2021 saat imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun stabil di 6,4 persen antara Desember 2021 dan Januari 2022.

Spread imbal hasil yang melebar menunjukkan bahwa investor meningkatkan pembelian obligasi jangka pendek, yang menunjukkan prospek kondisi domestik jangka pendek yang lebih baik,” ujar Riefky.

Menurutnya, sentimen positif ini dipengaruhi oleh lonjakan ekspor selama 2021 akibat kenaikan harga komoditas yang membuat rupiah tetap kokoh sepanjang tahun.

Editor: Sri Mas Sari

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar