Harapan Apindo usai MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja

Salah satu persoalan yang dialami oleh sektor ketenagakerjaan adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah tenaga kerja, mengingat jumlahnya yang cukup berlimpah di Indonesia.

Ni Luh Anggela

12 Okt 2023 - 16.22
A-
A+
Harapan Apindo usai MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja

Buruh menggelar aksi demo di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Para buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Bisnis/Ni Luh Angela.

Bisnis, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap polemik terkait ketenagakerjaan dapat diakhiri seiring keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan formil atas proses pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Dengan begitu, pemerintah dan serikat pekerja dapat membangun ekonomi yang lebih sehat dan lebih produktif ke depannya.

“Dengan keputusan MK yang menolak gugatan judicial review, kita berharap bahwa polemik tentang ketenagkerjaan bisa diakhiri,” kata Ketua Bidang Ketengakerjaan Apindo Bob Azam dalam konferensi pers, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Pandangan Dunia Usaha Jelang Tahun Politik

Bob menuturkan, salah satu persoalan yang dialami oleh sektor ketenagakerjaan adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah tenaga kerja, mengingat jumlahnya yang cukup berlimpah di Indonesia. Adapun saat ini, Indonesia memiliki 140 juta angkatan kerja, namun 60 persen diantaranya merupakan lulusan SD dan SMP.

Dia berharap hadirnya pendidikan pelatihan vokasi di luar pendidikan formal bisa menjadi solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.




Menurutnya, banyak negara maju yang mengalami krisis tenaga kerja, sedangkan Indonesia justru berada pada kondisi sebaliknya. Dengan begitu, dia berharap kerja sama antara pemerintah dengan serikat pekerja bisa ditingkatkan untuk memajukan ekonomi Indonesia.

“Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat kerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca juga: Tantangan Nyata Kendali Harga Gula

Seperti diketahui, serikat buruh beberapa waktu lalu mendesak MK untuk mencabut UU Cipta Kerja. Kala itu, serikat buruh menilai hadirnya UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip-prinsip buruh sehingga aturan tersebut harus dibatalkan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, para buruh tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak buruh. Untuk itu, dia meminta MK agar berpihak pada buruh.

“Kami memiliki keyakinan bahwa MK juga akan berpihak kepada buruh. Meskipun belum tentu 100 persen, tapi paling tidak negara dan MK dapat menyatakan keberpihakannya kepada buruh,” kata Elly saat demo buruh September 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.