Harga Properti Boleh Jadi Overvalue, Tapi Tidak Bubble

Harga residensial di Ibu Kota dan sekitarnya ada yang dianggap sangat tinggi. Namun, itu bukan berarti bubble atau menggelembung. Istilah yang lebih tepat adalah overvalue atau terlalu tinggi. Dalam kondisi pandemi, boleh jadi harga yang terlalu tinggi itu terkoreksi sedikit, bukan anjlok.

M. Syahran W. Lubis
Apr 21, 2022 - 2:41 PM
A-
A+
Harga Properti Boleh Jadi Overvalue, Tapi Tidak Bubble

Ilustrasi rumah mewah. — Vancouver-realestates.com

Bisnis, JAKARTA – Harga properti di Jakarta dan sekitarnya ternyata terhitung mahal bahkan apabila dibandingkan dengan beberapa properti yang berlokasi di resor mewah di Eropa. Lantas, apakah memang harga properti di Ibu Kota dan sekitarnya telah begitu mahal?

Ataulah level harga “selangit” itu memang riil alias ada pembelinya? Atau apakah itu merupakan tingkat harga yang merupakan hasil “gorengan” sehingga layak disebut sebagai bubble atau menggelembung?

Menurut pengamat bisnis properti Ali Tranghanda, harga properti di Indonesia sejauh ini tidak “digoreng”, karena kenyataannya memang ada pembelinya.

Meski demikian, Chief Executive Officer Indonesia Property Watch (IPW) tersebut mengakui adanya potensi bahwa harga properti di Jakarta dan sekitarnya sudah overvalue.

“Kalau dibilang overvalue itu mungkin saja. Permintaan tinggi, sehingga harganya meningkat, Jadi, kalau harganya terlalu tinggi itu mungkin, tetapi tidak bisa disebut bubble,” paparnya.

Tren Harga Rata-rata Rumah di Jabodebek dan Banten

Sumber: Indonesia Property Watch

Ali mengungkapkan bahwa memang ada orang yang menyamakan istilah overvalue dengan bubble. Namun, dia sendiri memilih untuk membedakan pengertian kedua penyebutan itu.

Dia memberikan contoh overvalue harganya misalkan Rp2 miliar. Hanya dalam rentang 2 tahun harganya melesat naik sampai Rp2,7 miliar atau Rp2,8 miliar, tetapi nyatanya memang masih ada yang membeli.

“Lantas, tahun depannya lagi siklus bisnis properti sedang tidak bagus, maka harga itu berpotensi terkoreksi sedikit, tapi bukan bubble, karena bubble-nya nggak sampai pecah, nggak anjlok, itu dikatakan overvalue,” tuturnya.

Keseimbangan Baru

Dalam kondisi demikian, berikutnya yang terjadi, harganya setelah terkoreksi terjadi keseimbangan baru lagi, tetapi kemudian ada yang membeli. Itu riil. “Jadi, apakah overvalue, kita bisa melihat ketika terjadi koreksi atau tidak, tetapi tidak anjlok.”

Hal itu berbedea dengan bubble atau sesuatu yang tidak nyata, karena ketika dijual, harganya terlalu tinggi sehingga tidak ada yang membelinya. Dampak berikutnya, harganya anjlok, misalkan dari Rp30 miliar per unit menjadi Rp10 miliar atau hanya sepertiganya.

Sumber: Indonesia Property Watch

“Jadi, harga real estat di Indonesia tidak bisa disebut sebagai bubble. Kalau dikatakan overvalue iya bisa saja dan itu wajar saja kalau kemudian terkoreksi, katakanlah seperti apa yang terjadi selama pandemi Covid-19,” kata Ali Tranghanda.

Dia menambahkan pembukaan peluang pembelian properti oleh asing juga berpotensi memicu harga properti bubble. Apalagi di tengah kondisi dewasa ini di mana tatanan perumahan rakyat belum kuat. Dalam pandangan Ali, pembelian properti oleh warga negara asing bakal memicu kenaikan harga properti yang tentu saja juga berpengaruh terhadap harga lahan di sekitarnya.

“Dengan pertimbangan itulah, sebenarnya saya tidak setuju proprti dibuka untuk asing sepanjang tatanan perumahan rakyat kita belum kuat. Ini pengaruh ke harga lahan di sekutarnya,” kata Ali.

Dia memberikan contoh, sebenarnya harga satu unit apartemen “hanya” Rp1 miliar dan itu merupakan harga yang ditujukan kepada para pembeli warga Indonesia sendiri. Namun, begitu unit apartemen tersebut dipasarkan ke warga asal China atau Singapura, Ali memprediksi harganya bisa melompat hingga Rp3 miliar atau bahkan Rp4 miliar.

“Itu yang memicu terhadinya harga properti bubble, karena harganya tidak riil, harga sebenarnya tidak setinggi itu. Lantas, begitu hendak dijual kembali ke warga Indonesia, maka harganya anjlok menjadi hanya seperempat atau mahalan sepertiganya, jadi bubble-nya meletus,” lanjutnya.

Pengamat bisnis properti Ali Tranghanda — Facebook

Maka dari itu, dalam pemikiran Ali Tranghanda, sebenarnya pasar properti tidak perlu dibuka untuk warga asing atau ekspatriat. Toh kalau pun ada orang asing yang berkeinginan kuat membeli properti, maka dia bisa mengatasnamakan istrinya atau perusahaan tempatnya bekerja untuk memiliki real estat di Indonesia.

Terkoreksi, Bukan Diobral

Bos broker real estat juga melihat bahwa harga aset-aset properti terutama untuk kelas menengah atas di wilayah Ibu Kota tidak anjlok dan hanya terkoreksi selama pandemi Covid-19 menerpa Indonesia sejak awal Maret 2020.

Rumah-rumah mewah itu mengalami koreksi harga, menurut sejumlah tokoh Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), disebabkan pemiliknya cenderung ingin menjual propertinya dengan cepat, karena kemungkinan dalam posisi BU alias butuh uang lantaran kondisi ekonominya sedang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Lukas Bong, Ketua Umum DPP AREBI, menyebutkan bahwa latar belakang pelepasa properti kelas atas adalah kebutuhan akan dana segar untuk biaya hidup, pengobatan, ataupun untuk menutupi biaya operasional perusahaan dalam kondisi pandemi.

Ketua Umum DPP AREBI Lukas Bong   Istimewa-AREBI

Menurut Lukas, faktor sulitnya mendapat pinjaman dalam kondisi pandemi ini juga memicu kalangan elite itu untuk melepas aset properti mereka dengan harga yang terkoreksi.

Bagaimanapun, dia mengemukakan bahwa sekarang merupakan saat yang tepat untuk membeli mengingat harganya terkoreksi.

Dengan kondisi semakin melandainya pandemi Covid-19, menurut pandangan Lukas Bong, otomatis harga properti akan melesat naik kembali dan si investor bisa meraup untung besar.

Editor: M. Syahran W. Lubis
company-logo

Lanjutkan Membaca

Harga Properti Boleh Jadi Overvalue, Tapi Tidak Bubble

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ