Free

Harga Tanah Seputar IKN Dispekulasikan Melonjak 10 Kali Lipat

Pemprov Kaltim sudah menerbitkan peraturan yang mengendalikan peralihan dan penggunaan tanah di kawasan calon IKN dan penyangga. Pejabat daerah terkait diminta tidak menerbitkan izin baru, perpanjangan, atau rekomendasi sesuai kewenangannya.

Rustam Agus

17 Mar 2022 - 09.30
A-
A+
Harga Tanah Seputar IKN Dispekulasikan Melonjak 10 Kali Lipat

Bisnis, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menepis isu harga tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melambung tinggi hingga 10 kali lipat.
 
"Kami belum dapat laporan kalau isunya di sana itu harganya melambung tinggi. Namanya juga isu, tidak dapat kita percaya. Jadi harus kita lihat, cari informasi dulu ke sana apa benar ada cerita seperti itu," kata Kabiro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati, Rabu (16/3).
 
Sebelumnya, tulis Antara, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga membantah adanya kenaikan harga tanah di wilayah IKN Nusantara yang melonjak lima hingga 10 kali lipat. 

Dia menegaskan bahwa tanah yang akan dibangun IKN adalah tanah milik negara berupa tanah hutan produksi yang selama ini diusahakan sebagai tanaman hutan industri.
 
Apabila ada spekulan yang bermain dengan melambungkan harga tanah di luar area pembangunan IKN, menurut Isran, akan sia-sia karena tidak akan ada yang mau membelinya dengan harga tinggi.
 
Yulia menegaskan bahwa penetapan kebijakan yang terkait mengenai spekulan dan harga tanah di IKN akan menjadi kewenangan Kepala Otorita IKN yang baru saja ditetapkan oleh Presiden. 

Kementerian ATR/BPN bertugas dalam pengaturan tata ruang baik di IKN maupun wilayah sekitarnya.
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah membuat Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengendalian peralihan penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon ibu kota negara dan kawasan penyangga.
 
Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa Pemprov Kaltim melakukan pengendalian atas peralihan dan penggunaan tanah pada kawasan calon IKN dan penyangga. Pejabat daerah terkait diminta tidak menerbitkan izin baru, perpanjangan, rekomendasi di kawasan calon IKN dan kawasan penyangga sesuai kewenangannya kecuali untuk kepentingan pemerintah.
 
Selain itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim juga menerbitkan Surat Edaran bernomor HP.01.03/205-64/II/2022 yang isinya mengatur tentang pembatasan penjualan atau pembelian tanah di kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
 
Surat edaran tersebut bertujuan guna mengendalikan peralihan atau transaksi jual beli tanah yang tidak wajar, yakni satu orang membeli tanah dalam jumlah yang sangat besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rustam Agus

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.