Hati-Hati! Ini Ciri-Ciri Koperasi Ilegal

Agar terhindar dari penipuan mari pahami dan ketahui ciri-ciri penipuan berkedok koperasi (koperasi illegal) yang banyak beroperasi belakangan ini.

Jaffry Prabu Prakoso

26 Des 2022 - 19.41
A-
A+
Hati-Hati! Ini Ciri-Ciri Koperasi Ilegal

(Dari kiri) Ketua Koperasi Srikandi Sri Susilowati, Pjs. Bupati Purworejo Yuni Astuti, Kepala Perwakilan BI Jateng Soekowardojo, dan General Manager Koperasi Wanita Srikandi Hanggoro Susanto melakukan pelepasan truk kargo yang mengangkut produk yang akan diekspor ke Australia, Selasa (17112020). Gula kristal dan minyak kelapa organik kualitas ekspor tersebut diproduksi oleh Koperasi Srikandi yang memberdayakan masyarakat Purworejo, Jawa Tengah. /Bisnis-M Faisal Nur Ikhsan)

JAKARTA – Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era milenial ternyata juga memberikan dampak negatif bagi dunia ekonomi. Yang paling menonjol adalah penipuan berbasis online. Koperasi sebagai salah satu sistem usaha namanya turut tercemar akan hal ini karena banyak digunakan sebagai kedok penipuan.

Agar terhindar dari penipuan mari pahami dan ketahui ciri-ciri penipuan berkedok koperasi (koperasi illegal) yang banyak beroperasi belakangan ini. Berikut adalah ciri-cirinya dikutip dari koperasi.kulonprogokab.go.id.

 

Tidak Terdaftar Secara Legal

Koperasi ilegal pastinya tidak memiliki badan hukum dan tidak tercantum dalam daftar koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM yang bisa di cek di nik.depkop.go.id. Akan tetapi, biasanya koperasi illegal akan mengatakan sudah terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kemenkop UKM.

 

Tidak memiliki izin Usaha Simpan Pinjam

Mulai awal 2021, izin usaha simpan pinjam bisa didapatkan koperasi melalui OSS berbasis risiko. Koperasi ilegal tidak memiliki izin usaha simpan pinjam melalui OSS berbasis risiko maupun izin versi sebelum ada OSS Berbasis Risiko.

 

Menggunakan nama “Koperasi” atau “Koperasi Simpan Pinjam (KSP)” sebagai kedok

Meskipun tidak memiliki badan hukum koperasi, koperasi ilegal biasanya menggunakan nama “koperasi,” “koperasi simpan pinjam (KSP),” atau bahkan melakukan pencatutan nama koperasi berizin atau nama koperasi yang terkenal. Hal ini dilakukan sebagai kedok usahanya agar dipercaya oleh masyarakat.

Baca juga: Koperasi Disabilitas Pertama RI Didirikan, Apa itu? 

Menggunakan Logo Koperasi Indonesia atau Kemenkop UKM sebagai kedok

Koperasi ilegal biasanya menggunakan logo Koperasi Indonesia atau logo Kemenkop UKM supaya seakan-akan benar berbentuk koperasi atau berkaitan dengan Kemenkop UKM.

 

Tidak memilili alamat kantor yang jelas dan tidak memiliki papan nama

Koperasi ilegal terutama yang menawarkan pinjaman online tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan tidak memiliki papan nama. Artinya, dapat dikatakan bahwa koperasi ilegal ini hanya memiliki kantor virtual

Baca juga: RUU PPSK: Koperasi Simpan Pinjam Tak Diawasi OJK, Bakal Ada OPK 

Memberikan pinjaman kepada nonanggota

Koperasi ilegal gencar memberikan pinjaman untuk masyarakat secara umum atau kepada nonanggota tanpa proses seleksi atau scoring. Seharusnya, koperasi hanya melayani simpan pinjam kepada anggota koperasi itu sendiri

 

Menawarkan jasa melalui berbagai media

Koperasi illegal menggunakan berbagai media seperti SMS, Whatsapp, link, situs, media sosial, Google Play Store, atau Apps Store untuk mengirimkan broadcast penawaran kepada masyarakat umum.

 

Menawarkan hasil timbal balik yang tidak rasional

Koperasi ilegal biasanya menawarkan hasil timbal balik yang sangat besar. Masyarakat yang sedang terhimpit masalah ekonomi akan mudah tergiur dan tanpa pikir panjang langsung memberikan investasinya tanpa mengetahui belati yang siap menikam di baliknya.

 

Menjanjikan klaim tanpa risiko

Dengan adanya iming-iming klaim tanpa risiko sudah mengindikasikan adanya hal yang tidak beres. Bagaimanapun juga, yang namanya investasi tetap memiliki risiko baik besar maupun kecil.

 

Memberikan bunga pinjaman yang tidak wajar atau sangat tinggi

Koperasi ilegal akan memberikan bunga pinjaman tinggi yang menjerat peminjam.

 

Penagihan pengembalian pinjaman terdapat unsur paksaan atau melibatkan debt collector.

Apabila si peminjam tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu, maka akan melibatkan debt collector dalam penagihannya. Selain itu informasi pribadi peminjam sangatlah mungkin dibocorkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.