Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, Rencana Jaksa Agung Terbukti

Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Heru Hidayat karena dinilai terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asabri (Persero) yang merugikan negara Rp22,7 triliun.

Setyo Aji & Edi Suwiknyo

8 Des 2021 - 11.35
A-
A+
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, Rencana Jaksa Agung Terbukti

Jaksa Agung ST. Burhanuddin prihatin atas skandal korupsi di Jiwasraya dan Asabri. Dalam dua kasus ini Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat menjadi terdakwa./Antara

Bisnis, JAKARTA - Rencana Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menerapkan tuntutan maksimal hukuman mati bagi terdakwa korupsi terbukti. Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat menjadi contoh nyata pertama.

Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Heru Hidayat karena dinilai terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asabri (Persero) yang merugikan negara Rp22,7 triliun.

"Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua primer, menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam tuntutannya, dikutip dari Antara, Selasa (7/12/2021).

Heru Hidayat bukanlah satu-satunya terdakwa dalam kasus ini. Dia hanya salah satu dari tujuh terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero.

Selain dituntut hukuman mati, Heru Hidayat juga diwajibkan membayar pidana pengganti. "Membebankan terdakwa dengan biaya pengganti sebesar Rp12,643 triliun dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata jaksa.

Terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat berjalan saat mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9/2020)./Antara - M Risyal Hidayat

Heru dinilai terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun para terdakwa dalam perkara ini, yaitu:

  1. Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016-Juli 2020 Letjen (Purn) Sonny Widjaja
  2. Dirut PT Asabri 2012-Maret 2016 Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri
  3. Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014-Agustus 2019 Hari Setianto
  4. Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi
  5. Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo
  6. Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro
  7. Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat

Sebelumnya, Heru Hidayat divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya, Dalam kasus ini juga terdapat nama Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro.

Vonis Hakim Jadi Penentu

Penerapan rencana Kejaksaan Agung itu membuat Heru Hidayat menjadi terdakwa kasus korupsi yang dituntut dengan hukuman mati. Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa, maka Heru Hidayat menjadi terpidana hukuman mati pertama dalam kasus korupsi di Indonesia.

Namun, bisa jadi majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dan menjatuhkan vonis selain hukuman mati.

Seperti diketahui proses peradilan di Indonesia ada tahapan acaranya. Di antaranya, setelah jaksa mengajukan tuntutan di persidangan, terdakwa dan kuasa hukum memiliki kesempatan mengajukan bantahan. Kemampuan terdakwa menjelaskan duduk perkara, serta kemahiran kuasa hukum mendudukkan persoalan secara hukum (tidak sekadar berdasar tinjauan emosi) bisa membuat terdakwa lolos dari tuntutan hukuman mati.

Dakwaan jaksa, bantahan terdakwa dan kuasa hukum, serta pemeriksaan saksi-saksi menjadi bagian proses peradilan sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis dengan segala pertimbangannya.

Tuntutan hukuman mati, jika bukti dan dasar hukumnya kuat, bisa saja dipenuhi hakim. Namun, bisa juga tuntutan itu dinilai majelis hakim tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga terdakwa dihukum lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Alasan Penerapan Tuntutan Hukuman Mati 

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dikabarkan prihatin atas dua skandal korupsi di Jiwasraya dan PT Asabri. Menurutnya, dua kasus itu sangat berdampak luas bagi masyarakat maupun para anggota TNI-Polri. "Oleh karena itu, Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dikutip Jumat (28/10/2021).

Meski begitu, kata Leonard, penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai hak asasi manusia.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang juga Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk. Benny Tjokrosaputro saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/6/2020)./ Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Selain itu, Jaksa Agung menyampaikan kemungkinan konstruksi lain yang akan dilakukan. Salah satunya mengupayakan supaya hasil rampasan dapat bermanfaat langsung, dan adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi.

Sebagaimana diketahui, kasus korupsi Jiwasraya dan PT Asabri ditaksir menimbulkan kerugian negara puluhan triliun rupiah. Negara ditaksir dirugika Rp16,8 triliun dari kasus korupsi di Jiwasraya dan Rp22,78 triliun dari korupsi di Asabri.

Di antara terdakwa yang terkait dengan kedua kasus itu adalah pengusaha yang memiliki reputasi cukup moncer di pasa modal. Mereka adalah bos PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro dan bos PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.