Bisnis, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya mendukung permintaan Presiden RI Joko Widodo agar badan usaha milik negara berani bersaing terutama di pasar global.
"Agar mampu bersaing, BUMN harus lebih profesional. Jangan sedikit-sedikit minta penyertaan modal negara," kata Ketua Bidang BUMN Hipmi Jaya, Shandy Mandela Simanjuntak, seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/10/2021).
Pernyataan itu dilontarkan Shandy ketika menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada sejumlah Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, yang disiarkan Sabtu (16/10).
Presiden dalam arahannya menyoroti BUMN yang sering kali mendapatkan suntikan modal melalui PMN ketika kondisi keuangannya sedang sakit. Kepala Negara berjanji akan mengambil tindakan tegas kepada perusahaan negara yang sakit dengan menutupnya.
Shandy menuturkan bahwa BUMN harus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan nilai profesionalisme.
“Sepakat dengan Presiden Jokowi untuk membuat BUMN profesional. Oleh karena itu, kami mendorong agar BUMN meningkatkan kinerjanya sesuai nilai profesionalisme. Budaya BUMN seperti birokrat Hindia Belanda harus ditinggalkan dan benar-benar menerapkan budaya korporat.”
Shandy mengatakan bahwa pula budaya birokrat Hindia Belanda itu di antaranya geraknya lambat dan inginnya dilayani, bukannya memberi pelayanan terbaik.
“Zaman sudah berubah, budaya harus berubah pula. BUMN harus gercep [gerak cepat], melayani, dan berorientasi pada pertumbuhan. BUMN bertumbuh bersama meningkatnya kemakmuran rakyat,” ucap Shandy.
Selain itu, kata Shandy, sudah semestinya BUMN menjadi lokomotif perekonomian negara, bukannya menjadi beban negara. “Sudah berkali-kali disuntik [modal], terus sakit lagi, sakit lagi. Apa itu bukan beban [negara]?”
Dia menilai bahwa ke depan, BUMN harus menjadi lokomotif perekonomian negara dengan gerbongnya itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Alasannya, BUMN itu merupakan aset negara dan mengurusi hajat hidup orang banyak, sedangkan UMKM itu usaha yang dilakukan oleh orang banyak.
Shandy menyampaikan bahwa kerap ditemukan BUMN bukan menjadi lokomotif perekonomian, melainkan malah menjadi beban UMKM atau bahkan menjadi beban negara.
“UMKM yang orang-orang HIPMI berkali-kali ketika bekerja sama dengan BUMN dan pekerjaannya sudah selesai, tapi pembayarannya telat dan ini beban bagi UMKM. Nah ini, [salah satu] contoh BUMN tidak menerapkan nilai profesionalisme itu,” kata Shandy.