Hitung Mundur Aturan ‘Publisher Game’ Wajib Berbadan Hukum di RI

Kemenkominfo angkat bicara mengenai perkembangan pembahasan aturan yang mewajibkan publisher game di dalam negeri.

Crysania Suhartanto

30 Jan 2024 - 17.34
A-
A+
Hitung Mundur Aturan ‘Publisher Game’ Wajib Berbadan Hukum di RI

Daftar permainan sebuah konsol

Bisnis, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bahwa regulasi terkait publisher game akan terbit dalam waktu dekat. Hal ini termasuk mengenai kewajiban publisher game untuk berbadan hukum di Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan pemerintah saat ini masih mematangkan regulasi publisher game. Penerbitan masih sesuai jadwal. "Selesai secepatnya," kata Usman, Senin (29/1/2024).

Sebelumnya, Kemenkominfo bakal mewajibkan publisher game atau penerbit gim baik dari dalam negeri maupun mancanegara memiliki badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.

Baca juga: Habis Saham Nokia di TD Tech, Perusahaan Patungan dengan Huawei

Regulasi tersebut tengah disiapkan dan ditargetkan rampung sebelum akhir Januari 2023, yang berarti tersisa 2 hari lagi. 

Usman menuturkan regulasi terkait game ini akan diatur dengan spesifik dan komprehensif. 

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji aturan khusus terkait game

Nantinya salah satu regulasi tersebut akan mengatur publisher game wajib berbadan hukum Indonesia. Selain itu, game-game yang dipasarkan di Indonesia harus memiliki kategori usia. 

Usman mengaku pro-kontra dalam pembuatan sebuah kebijakan akan selalu ada. Namun, Usman mengatakan pemerintah akan selalu melibatkan para industri dan pemangku kepentingan. 

 

 

“Pasti ada resistensi. Siapa sih yang mau diatur? Mungkin ya mereka gitu kan, ya siapa sih yang mau diatur? Namun, kan tidak bisa begitu [tidak diatur],” ujar Usman. 

Sebelumnya, CEO Digital Happiness Studio Rahmat Imron mengatakan tidak setuju jika publisher game yang dipasarkan di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia. Pasalnya, sekitar 98% game di pasar masih berbadan hukum asing.

Menurutnya, jika regulasi ini benar diterapkan dan game yang tidak didistribusikan oleh distributor Indonesia akan diblokir, hal ini tidak akan adil bagi konsumen. Selain itu, Imron juga mempertanyakan kesiapan developer atau publisher lokal untuk mengisi kekosongan 98% game yang ada di pasar.

Lagipula, Imron mengatakan dari sudut pandang developer, penerapan regulasi ini juga akan membuat kompetisi yang tidak sehat, karena seakan memaksa game lain untuk mundur dari Indonesia. Dampaknya, Imron mengatakan konsumen akan makin antipati dengan produk lokal karena berasumsi regulasi ini dibuat untuk kepentingan developer lokal.

Baca juga: Update Aturan Publisher Game Wajib Berbadan Hukum di RI, Sesuai Target?

Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pemblokiran sebuah platform yang tidak berbadan hukum Indonesia nantinya akan membuka banyak penjualan game ilegal yang justru akan merugikan ekosistem game di dalam negeri.

Lebih lanjut, Huda mengatakan saat ini sudah banyak publisher asing yang dimintai pajak oleh pemerintah. Artinya, sebenarnya jika alasannya adalah pajak, perusahaan tidak perlu berbadan hukum Indonesia. 

Publisher ini kan sebenarnya kan sudah ada yang diberikan kewenangan dalam pungutan pajak, yang artinya bisa dikatakan harusnya tidak masalah tidak berbadan hukum Indonesia. Toh selama ini sebenarnya tidak ada permasalahan yang kompleks,” ujar Huda.

Namun, jika para publisher yang sudah membayar pajak ini justru tidak boleh beroperasi di Indonesia karena belum berbadan hukum lokal, Huda mengatakan, alih-alih menambah pendapatan negara justru menurunkan potensi penerimaan pajak negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.