Ibu Kota Negara, Ridwan Kamil Tunggu UU Baru Status Jakarta

Begitu Ibu Kota Negara resmi berpindah ke Kalimantan Timur, Jakarta tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibukota. Perlu UU baru agar status hukum Jakarta menjadi lebih jelas.

Redaksi

15 Des 2021 - 22.03
A-
A+
Ibu Kota Negara, Ridwan Kamil Tunggu UU Baru Status Jakarta

Ilustrasi-Pemandangan proyek revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Selasa (10/3/2020)./Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis, BANDUNG — Jakarta dalam waktu tak lama lagi tidak akan menjadi Ibu Kota Indonesia. Begitu Ibu Kota Negara resmi berpindah ke Kalimantan Timur, Jakarta tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibukota.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara sedang berproses untuk menjadi Undang-Undang.  Pemerintah sudah memproses hal itu agar rencana perpindahan ibu kota terlaksana.

Terkait status baru Jakarta, setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengontari soal kehadiran UU baru.

“Kalau Ibu Kota pindah, harus punya undang-undang sendiri. Kalau tidak ada UU, Jakarta menjadi sebuah tempat yang tak jelas dasar hukumnya,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (15/12/2021).

Dia setuju adanya rencana pembahasan undang-undang terkait Jakarta bersamaan dengan pembahasaan tentang IKN.

“Jadi saya sih mengapresiasi agar [muncul] undang-undang bersamaan. UU Ibu Kota baru dan UU Jakarta mau jadi apa,” tuturnya.

Menurut Ridwan Kamil perubahan status Jakarta juga memberi dampak pada Jawa Barat. Sebagai wilayah tetangga, seluruh dinamika yang terjadi di Jakarta menurutnya memberi dampak pada wilayahnya.

“Apa pun [yang terjadi] di Jakarta, dinamika kan berpengaruh ke Jabar,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana merelokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada pertengahan 2024.

Rancangan Undang-Undang (RUU) dan rencana keseluruhan mendekam cukup lama di tengah merebaknya SARS-CoV-2 atau pandemi COvid-19.

Di dalam RUU yang baru disampaikan pemerintah ke DPR RI pada September lalu, Indonesia berencana memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke area seluas 56.180 hektar (ha) di Provinsi Kalimantan Timur.

RUU itu juga mengatur wewenang Presiden RI, dengan persetujuan DPR, untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pejabat setara dengan kepala pemerintahan daerah IKN baru, yang dinamakan Kepala Otorita IKN. (Wisnu Wage Pamungkas, Ajijah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.