Bisnis, JAKARTA – Pembentukan ibu kota baru atau IKN di Kalimantan Timur menjadi kota cerdas merupakan solusi untuk menyelesaikan tantangan perkotaan pada masa mendatang, menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Teknologi digital akan menjadikan IKN menjadi kota cerdas atau smart city. Kota cerdas adalah salah satu solusi dalam menyelesaikan tantangan perkotaan, terutama urbanisasi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Insannul Kamil dalam seminar daring di Jakarta pada Senin (8/11/2021) sebagaimana dilansir Antara.
Isu dan permasalahan perkotaan di Indonesia sekarang sangat kompleks, terutama kota metropolitan seperti Jakarta, dengan melibatkan sejumlah besar masyarakat perkotaan dan pemerintah pengelola kota. "Kota cerdas merupakan strategi alami yang akhirnya akan mengurangi masalah yang muncul akibat urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan populasi perkotaan yang sangat tinggi."
Kota cerdas, lanjutnya, merupakan solusi efektif, efisien, dan berkelanjutan atas tantangan dan permasalahan yang terus meningkat yang dihadapi perkotaan.
"Pembangunan IKN diarahkan pada kota dengan fasilitas infrastruktur ramah lingkungan, cerdas, indah, dan berkelanjutan, karena terkait dengan Sustainable Development Goals, khususnya terkait dengan kota serta permukiman yang berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim," kata Kamil.
LIMA TRANSFORMASI
Sementara itu, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S. Ernawi mengemukakan bahwa Kementerian PUPR melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan IKN baru akan mengedepankan lima transformasi.
Dia menjelaskan lima transformasi yang akan didorong nantinya yaitu bahwa ibukota baru akan mengedepankan transformasi cara bekerja, berbangsa dan berbudaya, bermobilisasi, bermukim dan melestarikan lingkungan.
Imam menjelaskan dalam hal transformasi bermukim, ibu kota baru betul-betul harus inklusif, semua komunitas ada di sana, berbasis TOD (transit oriented development), kemudian hunian campurannya diperbanyak ruang-ruang kolaborasi, sehingga masyarakat bisa beraktivitas di lingkungan yang sehat.
Untuk transformasi bekerja antara lain kompleks pemerintahan yang terkonsolidasi, terinterkoneksi antarbangunan, ruang kolaborasi dengan bisnis, lingkungan kerja yang sehat dan people oriented, serta high performance green office district.
Selanjutnya transformasi bermobilisasi yakni 80% transit kendaraan publik, terwujudnya iklim kondusif bagi pejalan kaki, serta mengadaptasi smart transport.
Terkait transformasi berbangsa dan berbudaya antara lain ruang representasi budaya Nusantara di panggung nasional, ruang simbol kemajuan bangsa sebagai showcase kepada dunia, ruang perayaan kesatuan dalam keberagaman, serta ruang publik dan sarana edukasi sejarah nasional.
Selain itu, untuk transformasi melestarikan lingkungan, misalnya meningkatkan kekayaan dan keberagaman biota alami, menciptakan taman botanical dan International Center for Tropical Forestry, interaksi antara nilai-nilai lingkungan dan nilai-nilai luhur Pancasila, mangrove ecopark ditambah dengan kompleks bangunan peribadatan, pasar, museum dan monumen persatuan.
HARUS SIAPKAN AGLOMERASI
Sebelumnya Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto mendorong pembangunan IKN baru mempertimbangkan dengan matang manajemen pembangunan regional.
Dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan di Samarinda, Kaltim, pada 3–5 November 2021, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, itu mengatakan manajemen pembangunan regional diperlukan agar keruwetan di Jakarta sebagai ibu kota saat ini dan sekitarnya tidak terulang.
"Menyongsong IKN ini bukan hanya menyiapkan Penajam, bukan hanya membangun istana, melainkan juga bagaimana menyiapkan aglomerasi di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan kota-kota lainnya di Kalimantan," paparnya.
Menurut dia, manajemen pembangunan regional penting karena harus belajar dari persoalan di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
"Berpuluh tahun kebagian macetnya, terlambat membangun transportasi sehingga terseok-seok. Cukup banyak warga yang kemudian agak bernapas ketika IKN pindah, mereka berharap beban di Jabodetabek berkurang," ujarnya.
Dia menambahkan masih ada 3 tahun bagi daerah untuk menyelaraskan pembangunan dengan IKN baru yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo.
Bima mengajak wali kota di Kalimantan untuk berdialog dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manuarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam perencanaan manajemen pembangunan tersebut.
"Mari kita sama-sama meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan atensi, bahwa rencana IKN yang baru harus memberikan dampak ekonomi, harus melalui perencanaan yang matang. Tidak hanya di Kaltim, tapi seluruh Kalimantan," ucapnya.
Selain itu, kata Bima, kota-kota se-Kalimantan seharusnya diuntungkan dengan IKN dan seharusnya memberikan ruang kesempatan besar sebagai rantai pemasok siklus industri dari hulu ke hilir.
Pembangunan IKN, lanjutnya, juga tidak boleh meminggirkan budaya dan adat lokal. Agar aset sosial budaya tetap terjaga, IKN yang baru bisa menjadi miniatur Indonesia yang sesungguhnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ketua Apeksi Bima Arya sejalan dengan ide-ide Pemprov Kaltim.
Dia menginginkan pembangunan IKN baru tidak hanya membangun di titik nol atau pusat, melainkan juga membangun seluruh Pulau Kalimantan serta bersinergi dan berkolaborasi dengan semua anak bangsa di Kalimantan.