Bisnis, JAKARTA – Pada tahun depan, alokasi bantuan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah hanya diberikan 166.000 unit atau turun 24 persen dari target 220.000 unit pada 2023. Berkurangnya alokasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini berlangsung di tengah tantangan besar kekurangan rumah yang mencapai 12,7 juta rumah.
Untuk diketahui, backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Backlog dihitung berdasarkan kebutuhan satu unit rumah untuk satu rumah tangga atau kepala keluarga (KK).
Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan angka backlog perumahan mulai dari program Sejuta Rumah, skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) melalui Kementerian PUPR, dan lain sebagainya.
Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp79,77 triliun sepanjang 2010 hingga 2022 untuk program subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP. Kucuran dana tersebut dimaksudkan untuk membantu pembiayaan perumahan kepada MBR sehingga dapat mengatasi persoalan backlog perumahan.