Indonesia, Presidensi G20 & Agenda Pemulihan Ekonomi Global

Kegiatan G20 ini akan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang yang tersebar di berbagai lokasi pertemuan. Selain itu, ratusan pertemuan G20 akan berkontribusi dalam meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,43 triliun.

Fahmi Achmad

2 Nov 2021 - 03.05
A-
A+
Indonesia, Presidensi G20 & Agenda Pemulihan Ekonomi Global

Presiden Joko Widodo menerima palu sidang dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada sesi penutupan KTT G20 Roma. Penyerahan palu itu menandai penyerahan posisi keketuaan atau presidensi G20 dari Italia ke Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 sampai setahun ke depan./Instagram @jokowi

Bisnis, JAKARTA - Di hadapan pemimpin dunia pada KTT G20 di Italia pada Minggu (31/10), Putra Mahkota Kerajaan Inggris, Pangeran Charles menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, Presiden Jokowi memberikan dampak besar pada upaya penyelamatan planet dari perubahan iklim dengan ragam bentuk perjuangannya dalam menyelamatkan alam Indonesia.

"Ini juga alasan mengapa saya berharap Presiden Joko Widodo sukses di setiap langkahnya ketika Anda [PM Draghi] menyerahkan perjuangan [Presidensi G20] kepada beliau [Jokowi]," kata Pangeran Charles dikutip dari Youtube G20 Italy, Senin (1/11/2021).

Sekadar informasi, isu perubahan iklim memang terus menjadi perhatian banyak negara menyusul pemanasan global yang terus memburuk menyebabkan bencana alam dan perubahan cuaca ekstrem di banyak kawasan.

Presiden Jokowi menyatakan penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan.

Pernyataan ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10).

“Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Presiden Jokowi.

Namun, persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim bukanlah satu-satunya isu yang menjadi topik pembahasan dalam hampir setiap pertemuan G20.

Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya, seperti pemulihan perekonomian global yang terpapar pandemik Covid-19, ekonomi digital, hingga pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.

Menurut Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia, G20 memiliki peran yang sangat signifikan. Forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) ini merepresentasikan 60% populasi di bumi, mencakup 75% perdagangan global, dan menguasai 80% PDB dunia.

Beberapa isu selain iklim dan lingkungan hidup, dapat menjadi catatan tersendiri dari manfaat forum multilateral ini. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008.

G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar.

G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial

“Contoh 2008 saat krisis keuangan, sepakat membuat aturan Basel untuk industri perbankan. Kenapa G20 ini sebegitu power-nya karena negara-negara anggotanya juga menjadi member di berbagai lembaga internasional dan mereka memiliki voting power yang besar sekitar 80%,” papar Dody dalam FGD bersama media di Bali (30/10/2021).

Ada juga kesuksesan G20 di kebijakan perpajakan global dengan memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak.

G20 juga mengambil peran dalam penanganan pandemi global dengan injeksi penanganan Covid-19 sebanyak US$5 triliun (Riyadh Declaration), penurunan /penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.

Kali ini, Indonesia mendapatkan kepercayaan memegang Presidensi G20 untuk periode 2022.  Presidensi Indonesia awalnya periode 2023 tetapi dimajukan menjadi 2022, menggantikan India yang dinilai belum siap.

Di Presidensi 2020, Italia mengangkat tema "People, Planet, and Prosperity", sedangkan Indonesia mengusung “Recover Together, Recover Stronger”.

Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Tema tersebut dipilih dengan alasan dalam keadaan perekonomian dunia yang masih dalam terdampak Covid-19, seluruh negara perlu bergerak bersama mencapai pemulihan dunia. Hal ini antara lain dilakukan melalui koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan.

Kerja sama dan koordinasi yang erat diharapkan tidak hanya akan mampu mendukung dunia untuk keluar dari krisis secara merata, tetapi juga akan menghasilkan pemulihan yang lebih berkualitas dalam jangka panjang.

“Di jangka pendek, program vaksinasi ini terus dilakukan.Tidak ada negara yang tertinggal. Di jangka menengah panjang, ekonomi harus berjalan, produktivitas harus kembali. Jadi konteksnya recover yang more stronger,” kata Dody Budi Waluyo.

 

 

JALUR FINANCE

Di dalam  G20, kata dia, ada dua organ yaitu Finance Track dan Sherpa Track yang memiliki isu-isu pembahasan dan agenda masing-masing yang bisa juga saling terkait. Di jalur keuangan, ada enam agenda prioritas untuk dibahas secara lebih mendalam dan konkret dalam Presidensi Indonesia 2022 ini, yaitu:

Pertama, Exit Strategy to Support Recovery yang membahas upaya G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).

Kedua, Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth yang merupakan upaya G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).

Ketiga, Payment System in Digital Era yang membahas implementasi standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC)

Keempat, Sustainable Finance yang membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan

Kelima, Digital Financial Inclusion yang memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

Keenam, International Taxation yang membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).

Selain agenda prioritas yang diusulkan oleh Indonesia sebagai Presiden G20 pada 2022, terdapat pula agenda warisan (legacy) dari presidensi tahun-tahun sebelumnya. Berikut beberapa agenda legacy di jalur keuangan pada masa Presidensi Indonesia:

Pertama, International Financial Architecture yang merupakan diskusi mengenai pemantauan arus modal, jaring pengaman keuangan global, kerja sama Multilateral Development Banks (MDB), dan isu terkait utang.

Kedua, Infrastructure Investment yang mencatat kemajuan dalam roadmap infrastruktur sebagai kelas aset, mandat global infrastructure hub (organisasi nirlaba yang berfokus pada agenda terkait infrastruktur), serta dialog global terkait infrastruktur.

Topik G20 lainnya diskusi kesehatan-keuangan, perkembangan panel high-level G20-OECD terkait tata kelola korporasi, perlindungan konsumen keuangan, dan pembiayaan UKM.

PEMBAYARAN UTANG

Suminto Staf, Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, menambahkan Indonesia juga ingin seperti kepemimpinan Arab Saudi 2 tahun lalu yang berhasil mengangkat isu penundaan utang negara-negara berkembang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI).

Penangguhan pembayaran utang awalnya ditetapkan hingga Oktober 2020 dan kemudian telah diperpanjang hingga 30 Juni 2021.

Sebanyak 46 dari 73 negara yang memenuhi syarat telah mendapatkan keuntungan dari penangguhan pembayaran bunga sebesar US$ 5,7 miliar. Ke-46 negara itu memiliki total utang gabungan sebesar US$71,5 miliar pada akhir 2018.

Nilai penangguhan itu boleh jadi tak seberapa jika dibandingkan dengan total US$11 triliun yang dihabiskan G20 untuk memerangi efek ekonomi dari pandemi.

Muhsin Syihab, Staf Ahli Menlu RI Untuk Hubungan Kelembagaan, menyebutkan sejumlah faktor penting terkait dengan posisi Indonesia dalam Presiden G20 2022 antara lain;

Pertama, kehadiran peran Indonesia di tengah pemulihan global yang masih rentan pasca-pandemi Covid-19. “Indonesia dapat memimpin G20 untuk mendorong enabling environment yang positif untuk pemulihan pasca pandemi,” tutur Muhsin.

Beberapa isu sentral dari peran Indonesia tersebut adalah ketimpangan akses vaksin, politisasi vaksin, vaksinasi yang selektif dan vaccine nationalism.

Selain itu, Indonesia akan memainkan peran dalam mewujudkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, upaya mengatasi peningkatan rata-rata indikator kemiskinan dari 5,4 (2020) menjadi 5,9 (2021), dampak keuangan dan gangguan pada global supply chain karena pandemi, serta isu geopolitisasi sumber daya strategis.

Kedua, posisi Indonesia untuk menjadi lead by example. Hal ini tak lepas dari tema Presidensi 2022 yaitu “Recover Together Recover Stronger” yang mengusung semangat inklusif, memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan , dan sebagai brigde builder di masa pemulihan global.

Ketiga, ada potensi manfaat nyata bagi Indonesia dalam memegang Presidensi 2022. Dalam jangka pendek, kegiatan forum multilateral ini akan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang yang tersebar di berbagai lokasi pertemuan

Selain itu, ratusan pertemuan G20 akan berontribusi dalam meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,43 triliun. “Ini asumsi berdasarkan preliminary research yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dan Universitas Indonesia,” kata Muhsin.

Adapun manfaat jangka menengah dan panjang dari Presidensi G20 akan memperkuat citra positif Indonesia, menunjukkan kepemimpinan RI di forum global, menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur, konektivitas, serta potensi investasi.

“Yang paling utama adalah menarik investasi asing,” ujar Muhsin.

Di jalur Sherpa, Muhsin menambahkan ada 11 isu yang mengemuka, yaitu, Kesehatan, Perubahan Iklim, Energi dan Lingkungan Hidup, Ekonomi Digital, Anti Korupsi, Ketenagakerjaan, Pariwisata, Pembangunan, Pendidikan, Perdagangan, Pertanian, dan Pemberdayaan Perempuan.

Lalu dengan begitu banyak isu dan skala prioritas, apakah G20 akan menghasilkan keputusan yang mengikat dan dapat dilaksanakan oleh negara anggota?

Dody Budi Waluyo menyebutkan tidak mudah mencapai suatu kesepakatan dalam G20. Isunya tergantung dari kepentingan dan posisi masing-masing negara anggota.

“Ini forum politik, kita harus berada di tengah, tidak lagi bicara benar atau salah., iya atau tidak, tergantung isu dan interest yang dibawa dari capitol, ibu kota negara masing-masing” papar Budi.

Menurut dia, bisa saja hasil konsensus yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan dan tidak setinggi yang ditargetkan.

“Ini yang harus dimengerti oleh publik kok G20 hanya menghasilkan konsensus yang marginal. Ya itulah konsensus yang bisa dicapai dari suatu harapan dari target tertentu, karena memang kita berhadapan dengan kepentngan yang bermacam-macam. Jadi itu konteks politiknya sangat tinggi,” ujarnya.

Terkesan menganggap remeh hasil dari pertemuan G20? “ Kita tetap mengejar target, cuma harus yang achieveable,” lanjutnya. Tentu untuk mencapai semua itu, pemerintah memerlukan peran swasta dan masyarakat.

Editor: Fahmi Achmad

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.