farmasi

opini

Indonesia baru-baru ini mengambil reformasi perundangan dan relaksasi aturan untuk mendorong pertumbuhan melalui UU Cipta Kerja yang kontroversial. Pada intinya menghapus beberapa pembatasan yang menahan investasi asing.&nbsp;Pada saat yang bersamaan, Indonesia sedang mengejar agenda manufaktur lokal, dengan ambisi untuk mempercepat pertumbuhan dan investasi dengan mewajibkan perusahaan untuk memproduksi secara lokal dengan imbalan akses pasar atau kontrak pengadaan pemerintah.<a href="https://bisnisindonesia.id/article/mengurangi-bengkak-defisit-industri-farmasi-dengan-fitofarmaka" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a><a href="https://bisnisindonesia.id/article/mengurangi-bengkak-defisit-industri-farmasi-dengan-fitofarmaka" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Baca juga: Mengurangi Bengkak Defisit Industri Farmasi dengan Fitofarmaka</a>Sektor farmasi yang menjadi fokus pembahasan khusus tulisan ini. Sasaran kebijakan utama membina industri farmasi Indonesia untuk mencapai pasokan obat-obatan yang lebih murah, lebih aman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas.Langkah awal telah diambil untuk memperkuat sektor farmasi dengan UU Cipta Kerja. Investor menyambut baik penghapusan persyaratan bagi perusahaan untuk &ldquo;bekerja&rdquo; yaitu dalam produksi obat-obatan yang dipatenkan secara lokal atau mengambil risiko lisensi wajib. Namun, Keputusan tingkat Menteri misalnya Kementerian Kesehatan No. 1010, yang diperkenalkan pada 2008, tetap ada.<a href="https://bisnisindonesia.id/article/pakai-dana-sbsn-pemerintah-akan-bangun-pabrik-fitofarmaka" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a><a href="https://bisnisindonesia.id/article/pakai-dana-sbsn-pemerintah-akan-bangun-pabrik-fitofarmaka" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Baca juga: Pakai Dana SBSN, Pemerintah Akan Bangun Pabrik Fitofarmaka</a>Keputusan ini mencegah perusahaan mendapatkan izin edar untuk obat-obatan mereka kecuali mereka terdaftar sebagai &lsquo;industri farmasi lokal&rsquo;. Dengan kata lain, tidak ada akses ke pasar farmasi Indonesia kecuali perusahaan membuat fasilitas manufaktur lokal atau mentransfer hak kekayaan intelektual ke perusahaan farmasi lain yang memilikinya.Perusahaan juga harus memproduksi obat-obatan secara lokal dalam waktu 5 tahun sejak impor pertama, kecuali untuk obat-obatan yang dilindungi paten.&nbsp;<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10793653/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe> Dalam pengadaan publik, pemerintah Indonesia juga mengutamakan obat-obatan dengan kandungan lokal yang lebih tinggi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Kebijakan ini memiliki tujuan yang sah untuk memperkuat industri farmasi lokal. Negara-negara dari Inggris hingga Arab Saudi mencoba melakukan hal yang sama. Tetapi strategi Indonesia untuk membangun tembok di sekeliling industri lokal mungkin memiliki beberapa hasil yang tidak diharapkan.Manufaktur farmasi modern makin kompleks, dan sering terjadi di lebih dari satu negara dalam apa yang disebut &ldquo;rantai nilai global&rdquo;. Ketentuan kandungan lokal yang ketat dapat mengancam pasokan semua, kecuali obat-obatan yang paling dasar.&nbsp;Hal ini dapat diterima dalam kasus darurat kesehatan nasional atau pandemi, yang menciptakan risiko kesehatan masyarakat yang nyata.<a href="https://bisnisindonesia.id/article/menuju-kemandirian-obatobatan-nasional" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a><a href="https://bisnisindonesia.id/article/menuju-kemandirian-obatobatan-nasional" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Baca juga: Menuju Kemandirian Obat-obatan Nasional</a>Aturan yang mengharuskan proporsi tertentu dari obat-obatan untuk diproduksi secara lokal juga dapat merusak akses ke obat-obatan yang inovatif dan dipatenkan. Banyak dari obat-obatan ini hanya dibuat di luar negeri, karena tidak layak secara komersial untuk membuat pabrik baru di seluruh dunia.Tanpa pengecualian khusus di sekitar produk tersebut, obat-obatan buatan luar negeri mungkin tidak tersedia di Indonesia, merugikan pasien yang mengandalkan terapi inovatif untuk kanker, penyakit langka, dan lainnya.<img src="https://assets.bisnisindonesia.id/1663727723014_52_blob" style="width: 300px;" class="fr-fic fr-dib">Pengeluaran Indonesia dalam penelitian dan pengembangan (R&amp;D) tergolong rendah menurut standar internasional, yaitu 0,2% dari PDB. Angka ini perlu dinaikkan jika ingin maju secara ekonomi.&nbsp;Namun, negara-negara yang telah mengikuti jalan yang serupa dengan Indonesia di bidang farmasi mengalami tingkat investasi yang sangat rendah dalam uji klinis. Investasi di sini penting karena membawa keterampilan, pengetahuan, dan dapat bertindak sebagai titik masuk ke R&amp;D farmasi yang bernilai lebih tinggi.Indonesia tepat jika ingin mendorong manufaktur farmasi lokal. Sektor farmasi yang kuat memberikan pekerjaan dengan gaji tinggi, pertumbuhan ekonomi, dan akses yang lebih cepat ke obat-obatan. Tetapi ada cara yang lebih baik untuk mencapainya.Misalnya berkaca dari Singapura. Sejak tahun 2000 telah berubah dari produsen farmasi marjinal menjadi pusat global dan regional untuk investasi biofarmasi di seluruh rantai nilai inovasi dan manufaktur.Pelajaran bagi Indonesia tidak lain dari kolaborasi dan transfer sukarela keterampilan teknologi dan modal yang datang dengan investasi dapat menghasilkan hal-hal besar. Indonesia memiliki orang, sumber daya, dan geografi untuk berhasil, tetapi kesuksesan itu akan datang dari menarik investasi, bukan dari jalan sebaliknya menciptakan hambatan perdagangan dan investasi.

Sasaran kebijakan utama membina industri farmasi Indonesia untuk mencapai pasokan obat-obatan yang lebih murah, lebih aman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas.

Industri Farmasi Berkualitas

Temuan auditor negara mengonfirmasi bahwa masih banyak aset negara berserak tanpa dokumen kepemilikan.

PENGELOLAAN KEKAYAAN : Ruwet Menata Aset Negara

Lonjakan harga beras di kawasan Asia dan Afrika telah meningkatkan kecemasan akan potensi terjadinya gejolak politik. Rentetan faktor telah membuat pemasok mengurungkan ekspor sehingga membuat krisis pangan di depan mata.  

Lonjakan Harga Beras dan Ingatan Arab Spring

Di satu sisi, pemerintah berkepentingan menjaga penerimaan negara dari sektor hulu migas tetap optimal, tetapi di sisi lain pemerintah juga berkepentingan untuk memastikan proyek pengembangan lapangan migas di dalam negeri bisa melaju lebih kencang.

Mencari Jalan Tengah Skema Kontrak Bagi Hasil Migas

Pemerintah tengah berupaya melalui pendekatan persuasif untuk merelokasi warga yang tinggal di kawasan Rempang Eco City. Hal ini agar rencana investasi pabrik China tetap berlanjut di Pulau Rempang. 

Mengintip Taktik Pemerintah Atasi Konflik Tanah di Pulau Rempang

Dibukanya Bursa Karbon dapat menciptakan peluang bagi sejumlah industri jasa keuangan termasuk bisnis asuransi. Dalam hal ini asuransi dapat berperan sebagai perencanaan dan mitigasi risiko. 

Ceruk Baru & Andil Asuransi di Bisnis Bursa Karbon

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyatakan komitmennya untuk segera melantai di IDXCarbon. Grup PT Pertamina (Persero) juga berperan aktif sebagai partisipan Bursa Karbon, salah satunya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang telah menggenggam sertifikat pengurangan emisi GRK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Industri Farmasi Berkualitas

Muhamad Ikhsan & Philip Stevens