Inisiatif OJK Perkuat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan 2024

OJK berkomitmen memperkuat infrastruktur pengaturan dan pengawasan terintegrasi, termasuk untuk konglomerasi keuangan (KK) sehingga dapat mencegah transmisi risiko cross sectoral.

Redaksi

25 Feb 2024 - 20.38
A-
A+
Inisiatif OJK Perkuat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan 2024

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperkuat sektor jasa keuangan dalam kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa OJK berkomitmen memperkuat infrastruktur pengaturan dan pengawasan terintegrasi, termasuk untuk konglomerasi keuangan (KK) sehingga dapat mencegah transmisi risiko cross sectoral.

Mahendra mengatakan bahwa integrasi akan mempersempit regulatory gap dan overlapping sehingga memberikan level playing field bagi seluruh Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Komitmen tersebut akan direalisasikan lewat beberapa poin penting sebagai berikut:

Pertama, pembangunan infrastruktur pengaturan dan pengawasan terintegrasi, termasuk konglomerasi keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memitigasi transmisi risiko lintas sektor dan memberikan payung hukum mengenai pengawasan OJK serta tindak lanjut atas pengawasan terhadap perusahaan di sektor PVML.

Sektor PVML adalah sektor jasa keuangan yang mencakup lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pada tahun 2024 OJK akan menetapkan Rancangan Peraturan OJK guna memperkuat pengaturan terhadap aspek penetapan status pengawasan dan mekanisme exit policy bagi PVML yang efektif dan efisien.

OJK juga menerbitkan ketentuan internal terkait standardisasi Pengendalian Kualitas Pengawasan, tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan kepada Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Kedua, mencermati kebutuhan atas percepatan dan penyederhanaan proses perizinan, utamanya terkait dual licensing dan pelaporan.

OJK bersama otoritas terkait memperluas cakupan perizinan terintegrasi (single window licensing), proses perizinan produk keuangan dan penilaian dan kepatutan yang lebih cepat, serta membangun arsitektur pelaporan dan database sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Ketiga, penguatan juga dilakukan dari aspek kapasitas kelembagaan, permodalan, early intervention, serta peningkatan tata kelola.

Kebijakan mendukung konsolidasi dan sinergi antar lembaga jasa keuangan ini dilanjutkan demi meningkatkan ketahanan sektor jasa keuangan, yang pada gilirannya turut memberikan daya dukung bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Peraturan OJK juga akan disusun mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko bagi PVML.

Peraturan itu akan menyempurnakan pengaturan terkait jumlah minimum dan rangkap jabatan anggota direksi serta anggota dewan komisaris, penilaian serta pelaporan penerapan tata kelola, dan penilaian serta pelaporan penerapan manajemen risiko oleh PMVL.

(Reporter: Muhammad Fauzan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Emanuel Berkah Caesario

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.