Inkindo Minta Beleid Jasa Konsultan Non Konstruksi Segera Terbit

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) tentang peningkatan daya saing jasa konsultasi non konstruksi.

Yanita Petriella

1 Feb 2023 - 08.00
A-
A+
Inkindo Minta Beleid Jasa Konsultan Non Konstruksi Segera Terbit

Ilustrasi Jasa Konsultan Konstruksi. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) tentang peningkatan daya saing jasa konsultasi non konstruksi.

Ketua Umum DPN Inkindo 2022  2026 Erie Heriyadi mengatakan perpres tersebut dapat memperkuat peran jasa konsultasi dalam mendukung pembangunan nasional. Inkindo berharap juga dapat dilibatkan dalam menyusun aturan turunan dari Perpres tersebut, sekaligus terlibat dalam Pokja bersama dengan Kementerian PPN/ Bappenas.

Kami mengharapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat terus mendukung kemajuan jasa konsultansi ke depannya,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/2/2023). 

Dia menuturkan Inkindo merupakan asosiasi badan usaha jasa konsultansi yang berperan dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pelibatan Inkindo menjadi mitra strategis pemerintah menjadi sangat penting. 

Saat ini jasa konsultansi secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu konstruksi dan non-konstruksi. Untuk sektor  konstruksi sudah memiliki regulasi yang jelas dan telah memiliki kementerian pembina, yaitu Kementerian PUPR. Sementara untuk sektor non-konstruksi masih belum memiliki regulasi yang jelas dan belum memiliki secara tegas kementerian pembina. 

Oleh karena itu, diharapkan adanya satu payung hukum yang diterbitkan untuk mengatur jasa non-konstruksi, sekaligus memiliki kementerian pembina. Hal ini guna meningkatkan pengembangan peran jasa konsultansi guna meningkatkan daya saing.

Menurutnya, Kementerian PPN/Bappenas telah menjalankan perannya dalam hal pembinaan di bidang jasa non konstruksi sehingga dapat mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional dalam berbagai bidang.

“Kami mengharapkan Kementerian PPN/Bappenas dapat terus mendukung kemajuan jasa konsultan ke depannya,” kata Erie. 

Baca Juga: Seribu Jurus Tingkatkan Daya Saing Jasa Konsultan Nasional

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menilai peran konsultan Nasional dalam pembangunan di Indonesia sangat besar. Karenanya, pemerintah sangat mendukung adanya kompetensi jasa konsultan konstruksi dan non konstruksi agar konsultan di Indonesia memiliki kemampuan daya saing baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Hingga saat ini, kami terus memantau draft dari perpres tentang peningkatan daya saing jasa konsultan yang saat ini sudah telah berada di Setneg untuk segera diterbitkan. Ini masih menunggu proses persetujuan perpres dari Presiden,” tuturnya. 

Untuk diketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) adapun jasa penyediaan jasa konsultansi terbagi atas jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non-konstruksi.

Adapun terdapat 4 jenis jasa yang kegiatannya termasuk jasa non konstruksi yakni jasa penggunaan kekayaan intelektual, jasa personal-kultural-rekreasi, jasa pemerintahan dan jasa bisnis lainnya. Dari tahun 2019 hingga 2021, sektor jasa ini mengalami defisit neraca perdagangan luar negeri. Di Indonesia, sektor jasa perusahaan, di mana di dalamnya memuat jasa konsultan memiliki share 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2021. 

Bappenas sendiri telah mengeluarkan beleid Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan. Permen ini upaya untuk meningkatkan pengembangan dan pembinaan jasa konsultan. 

Saat ini Pemerintah tengah menggodog perpres untuk meningkatkan daya saing jasa konsultasi lokal atau nasional agar bisa bersaing dengan para konsultan asing baik untuk sektor konstruksi maupun non konstruksi. Pasalnya, selama ini pada proyek dan program pemerintah lebih banyak menggunakan jasa konsultasi asing atau lebih dari 50 persen ketimbang jasa konsultan lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.