Inul dan Hotman Paris Protes Pajak Hiburan

Kenaikan pajak hiburan antara 40-75% direspons negatif para pemilik usaha, tak terkecuali ratu bisnis Karaoke, Inul Daratista dan pengacara pemilik sejumlah klub malam, Hotman Paris.

Ni Luh Anggela

14 Jan 2024 - 19.48
A-
A+
Inul dan Hotman Paris Protes Pajak Hiburan

Ilustrasi tempat karaoke milik Inul Daratista./Istimewa

Bisnis, JAKARTA - Rencana kenaikan tarif pajak hiburan direspon dua pesohor yang memang berbisnis di dunia hiburan. Penyanyi Dangdut Inul Daratista hingga Pengacara Hotman Paris protes rencana pajak tersebut. 

Pedangdut sekaligus pemilik tempat karaoke Inul Vizta, Inul Daratista dibuat kaget dengan adanya kenaikan pajak hiburan maksimal 75%, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui media sosial X.com, Inul Daratista mengaku keberatan dengan adanya kenaikan pajak hiburan 40%-75%.

“Pajak hiburan naik dari 25% ke 40%-75% sing nggawe aturan mau ngajak modyar tah!!” tulis Inul melalui platform X.com, dikutip Minggu (14/1/2024).

Kemudian, pada postingan berbeda pedangdut berusia 44 tahun itu juga membagikan situasi di salah satu outlet karaokenya. Dalam video berdurasi 5 menit itu, suasana tempat karaoke nampak sepi.

Bahkan, menurut pengakuan Inul hanya sekitar dua hingga tiga ruangan yang terisi, padahal hari itu merupakan hari Sabtu (13/1/2024). 

“Kita lihat kondisi karaoke saya sekarang. Ini hari Sabtu, kita lihat kondisinya sepi, tamunya juga tidak banyak, dan pajak yang ada di sini aja udah 25%,” jelas Inul dalam videonya. 

Menurut salah satu pegawainya, sudah banyak pelanggan yang mengeluhkan ketika pajak dinaikkan menjadi 25%. Mereka khawatir, kondisi serupa juga akan terjadi jika pajak kembali dinaikkan di kisaran 40%-75%.

“Pajak 25% aja banyak tamu yang komplain gimana nanti kalau pajak naik 70% kita pasti lebih banyak komplain lagi,” ungkap salah satu pegawainya.

Oleh karena itu, dalam unggahannya, Inul meminta pemerintah untuk mengkaji kembali UU No. 1/2022. Sebab jika kebijakan ini tak dikaji ulang, dia khawatir akan ada pengurangan karyawan akibat tak mampu lagi membayar karyawannya. 

“Jadi buat pak Menteri [Sandiaga Uno], Pak Jokowi juga, tolong undang-undang ini dikaji ulang karena ketika bapak naikan pajak banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi,” ujarnya.


Mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (Aperki), Inul meminta Sandiaga untuk langsung datang melihat kondisi tempat karaoke saat ini. Jangan sampai, lanjut dia, kebijakan yang dibuat pemerintah justru mematikan pengusaha yang tengah berupaya untuk membiayai para pekerjanya.

Wanita berusia 44 tahun itu juga mengaku sempat merumahkan sejumlah karyawannya pada masa pandemi Covid-19 karena tak sanggup membayar. Dia khawatir, adanya kenaikan pajak hingga 75% dapat membuat para pengusaha karaoke gulung tikar hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau saya tutup semua karaoke saya, 5.000 orang karyawan saya juga pastinya nggak bisa kerja untuk kasih makan keluarganya, belum lagi teman-teman saya yang lain ditotal malah ribuan pengangguran yang terjadi..” jelasnya

Tak cuma berimbas kepada pengusaha karaoke dan karyawannya. Inul menyebut, tutupnya sejumlah tempat karaoke juga berdampak negatif terhadap komponis atau pencipta lagu hingga penyanyi, lantaran tidak mendapat royalti dari tempat karaoke.

“Coba pajak hiburan cuma 20% masih wajar kita pengusaha hiburan juga bisa nafas. Bayar royalti - bayar maintenance dan lain-lain sewa tempat apa semua nggak dipikirin tah,” ujar Inul. 

BACA JUGA : Strategi Pajak Capres, Siapa Paling Rasional? 

Hotman Paris Protes

Respons serupa juga sempat ditunjukkan oleh pengacara kondang sekaligus pebisnis Hotman Paris. Melalui akun Instagramnya, Hotman mengunggah foto surat edaran dan melingkari bagian pajak untuk Jasa Kegiatan dan Hiburan menjadi 40 persen.  

Dalam unggahannya itu tertulis jika khusus tarif PBJT atas hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

"Apa ini benar!? Pajak 40 persen? Mulai berlaku Januari 2024?? Super tinggi? Ini mau matikan usaha?? Ayok pelaku usaha teriaaakk," ujarnya dalam unggahan tersebut, Sabtu (6/1/2024).

Perlu diketahui, pemerintah melalui UU No.1/2022 menetapkan PBJT untuk penjualan atau konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. 

“Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%,” bunyi pasal 58 ayat 1.

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Tarif PBJT akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). 

BACA JUGA : Perkuat Ekspor Demi Neraca Dagang 

Sebelumnya, Sandiaga menyebut bahwa hadirnya UU No.1/2022 justru memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan mematikan usaha industri jasa hiburan. Mantan Wakil  Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, pemerintah akan terus menyosialisasikan regulasi tersebut.

“Jangan khawatir para pelaku tetap akan kita akan fasilitasi,” kata Sandi dalam konferensi pers, dikutip Kamis (11/1/2024).

Melalui UU No.1/2022, pemerintah menetapkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk penjualan atau konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. 

Adapun, tarif PBJT ditetapkan maksimal 10%, sedangkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Tarif PBJT akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.