.jpg)
Bisnis, JAKARTA - Kalangan usaha pelayaran mendorong pemerintah segera merealisasikan pembentukan petugas penjaga laut dan pantai alias sea and coast guard di Indonesia. Institusi ini diyakini akan mempercepat proses pelayaran domestik dan internasional.
Dorongan itu disampaikan Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto saat menjadi pembicara dalam Bisnis Indonesia Logistics Forum & Award 2022, Selasa (8/11/2022).
Adanya coast guard merupakan kebijakan turunan dari Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran. Namun, hingga kini pembentukan institusi tersebut masih sekadar isapan jempol belaka.
Carmelita Hartoto mengungkapkan bahwa terdapat banyak regulasi mengenai pelayaran yang perlu dipercepat pembahasannya oleh pemerintah. Salah satunya mengenai penjaga laut dan pantai
"Ini regulasi undang-undang sudah dari 2008, kita sudah harus punya regulasi soal coast guard. Negara kepulauan seperti Indonesia tidak ada yang jaga. Ini banyak sekali tumpang tindih aturan," terangnya.
Baca Juga: Daftar Peraih Anugerah Bisnis Indonesia Logistics Awards
Peranan coast guard kata dia cukup penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelaku pelayaran sipil. Dia mendorong agar pemerintah menunjuk satu lembaga untuk menjalani peran penjagaan di laut bagi aktivitas kapal perikanan, komoditas, hingga kargo.
"Biaya cost kami tinggi karena ada banyak [yang menjadi coast guard]. Justru sekarang banyak pemeriksaan, dan semua ikut memeriksa. Kalau ada satu saja siapa yang berkuasa dalam hal ini dan ditunjuk pemerintah, kami jadinya tidak wasting time hingga solar," terangnya.
Selama ini, Indonesia setidaknya memiliki tiga institusi yang memiliki fungsi mirip coast guard. Ketiganya adalah Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai RI (KPLP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) hingga Pasukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kendati demikian, pemerintah belum menetapkan instansi mana yang ditugaskan secara resmi sebagai coast guard, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kalangan industri pelayaran Tanah Air.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto (kanan) bersama dengan Head of Special Digital Products Bisnis Indonesia Yusuf Waluyo Jati selaku Moderator mengikuti diskusi saat acara Bisnis Indonesia Logistics Awards 2022 dan Forum Logistik 2022 di Jakarta, Selasa (8/11/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Seiring dengan dorongan tersebut, INSA memperkirakan sektor logistik termasuk pelayaran akan tetap bertahan di tengah bayang-bayang resesi yang diprediksi menerpa dunia pada tahun depan.
Meski diproyeksikan pelayaran internasional akan terganggu akibat melemahnya arus logistik, namun tidak demikian untuk di dalam negeri. Bergeliatnya ekonomi di Indonesia saat ini diyakini menjadi cermin pada sektor pelayaran tahun depan.
"Kalau ada resesi, angkutan luar negeri mulai menipis. Tapi, selama domestik cukup baik serta daya saing maupun daya beli cukup baik maka tidak akan bermasalah," ujarnya.
TETAP WASPADA
Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera M. Akbar Djohan mengatakan bahwa kendati resesi belum tentu terjadi pada tahun depan, namun tetap perlu diwaspadai guna berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis.
"Kami tetap optimis selama pemerintah tidak hanya mengharapkan seluruh private sector untuk membangun ekosistemnya. Pemerintah juga seharusnya melakukan hal yang sama untuk terkait dengan ekosistem regulasinya perlu percepatan," ujar.
Di sisi lain, alasan optimisme anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) itu pada tahun depan di antaranya berasal dari kinerja selama pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021. Akbar mengatakan pertumbuhan dari segi pendapatan perusahaan pun tumbuh rata-rata hingga di atas 10 persen.
"Resesi yang kemarin terjadi pada 2020-2021 itu luar biasa. Tetapi di pelabuhan kami ekosistemnya sangat mature jadi tidak terlalu terpengaruh karena pandemi," lanjut Akbar.
Sebagai anak usaha KRAS, Krakatau Bandar Samudera menguasai pangsa pasar di pelabuhan Banten hingga 70 persen. Rata-rata komoditas yang diangkut pada pelabuhan terintegrasi itu yakni batu bara, makanan, dan kargo umum.
"Kami juga ingin menyampaikan bahwa pelabuhan di Banten sangat siap untuk menjadi pelabuhan penyangga khususnya untuk kargo curah," lanjutnya.
Krakatau International Port juga telah mengungkap rencana untuk mendukung pelabuhan besar lainnnya seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Lokasi pelabuhan kelolaan PT Krakatau Bandar Samudera itu dinilai strategis untuk bisa mengurangi kongesti di Tanjung Priok.
Apalagi, lanjut Akbar, Krakatau International Port terintegrasi dengan infrastruktur kereta api hingga Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, serta jalan tol. “Kami juga berada di lokasi Sunda Strait [Selat Sunda] di mana ada potensi 50.000 traffic potensi [kapal] lalu-lalang di sana," terangnya.
Untuk diketahui, kapasitas terpasang Krakatau International Port saat ini juga lebih dari Pelabuhan Tanjung Priok. Misalnya, kedalaman pelabuhan yakni -21 meter Low Water Spring (LWS) atau lebih dalam dari Priok yakni hanya -14 meter LWS.
Dengan kedalaman tersebut, pelabuhan itu bisa menerima kapal berukuran besar dengan kapasitas 200.000 DWT. Tidak hanya itu, kapasitas pelayanan di Krakatau International Port tercatat 25 juta ton per tahun. Pada 2021, pelabuhan melayani 16,8 juta ton muatan dry bulk, 2,8 juta ton general cargo, dan 0,5 juta ton liquid (cair). (Dany Saputra)