Jadwal ASO Terpental, Napas TV Lokal Tersengal

Analog switch off (ASO) yang kembali ditunda menjadi penanda kemunduran industri penyiaran nasional. Semestinya, siaran digital bisa menjadi penyelamat bisnis lembaga penyiaran swasta (LPS) lokal yang sudah di ujung tanduk akibat macetnya belanja pariwara selama pandemi.

Aug 12, 2021 - 6:54 AM
A-
A+
Jadwal ASO Terpental, Napas TV Lokal Tersengal

Ilustrasi siaran televisi digital./istimewa

Bisnis, JAKARTA — Mimpi industri pertelevisian Indonesia untuk tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam menggelar siaran digital makin jauh panggang dari api.

Kian tak jelas, program analog switch off (ASO) sejatinya digadang-gadang menjadi juru selamat bagi para lembaga penyiaran swasta (LPS)—khususnya skala lokal—yang tengah tertekan akibat pandemi.

Bagaimana tidak? Selama pagebluk menghajar Indonesia, pemasukan iklan televisi (TV) terkikis drastis, padahal advetorial expenditure (adex) bagaikan udara yang membuat LPS tetap bernapas.

Akibat terpelantingnya pendapatan dari iklan, efisiensi dan pivot pendapatan alternatif dari aktivitas siaran digital tadinya diharap-harapkan menjadi jalan keluar bagi problem industri pertelevisian nasional.

Dengan siaran digital, LPS—baik lokal maupun nasional—disebut dapat menghemat ongkos operasional. 

Sebab, satu infrastruktur siaran digital dapat menjangkau 12—13 siaran sekaligus, berbeda dengan analog yang hanya dapat menampung satu siaran per infrastruktur.

Dengan demikian, lewat siaran digital, LPS semestinya tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun infrastruktur penyiaran hingga perawatan peralatan. Infrastrutkur dapat digunakan melalui sistem sewa.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dengan siaran digital, LPS lokal cukup menggelontor dana operasional senilai Rp12 juta—Rp50 juta per bulan dari sebelumnya Rp20 juta—Rp100 juta per bulan menggunakan siaran analog.

LPS tidak perlu lagi membayar biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi untuk izin siaran radio (ISR), listrik untuk pemancar siaran analog, perawatan perangkat, perawatan gedung dan lain sebagainya. 

“Dengan menyewa mux [multiplexer] saat beralih ke digital, [LPS] hanya membayar sekitar Rp12 juta—Rp50 juta,” kata Direktur Penyiaran Kemenkominfo Geryantika Kurnia dalam konferensi virtual beberapa waktu lalu. 

Dia mencontohkan grup Jawa Pos  telah membuktikan efisiensi dari siaran digital. Pergelaran siaran terestrial digital LPS lokal milik grup tersebut diklaim 42% lebih hemat dibandingkan dengan kegiatan teresterial analog. 

Jika menggelar siaran teresterial analog, dibutuhkan dana mencapai Rp4,25 miliar per tahun, saat beralih ke teresterial digital biaya yang dikeluarkan hanya Rp2,48 miliar. 

Tidak hanya efisiensi, bagi LPS penyelenggara mux, peralihan siaran digital akan menjadi ‘tambang emas baru’ di tengah kondisi industri penyiaran yang sedang tertekan oleh pandemi Covid-19. 

Mereka dapat meraup untung dengan menyewakan mux di 11 kota ‘pasti laku’ yang menjadi obyek riset Nielsen. 

Nielsen di Indonesia melakukan pengukuran kepemirsaan atas semua televisi nasional di 11 kota di Indonesia.

Kota-kota yang menjadi obyek penelitian Nielsen antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar dan Banjarmasin. 

Nielsen rutin melakukan pengukuran yang tertuang dalam nilai peringkat, share dan indeks. Peringkat dan share itu kemudian diberikan Nielsen kepada LPS dan menjadi nilai tawar bagi LPS kepada perusahaan calon pemasang iklan.

Itulah sebabnya infrastruktur mux di 11 kota Nielsen digandrungi oleh LPS lokal dan nasional. 

SEWA MUX

Soal sewa-menyewa mux dan kaitannya terhadap pendapatan LPS,  Direktur Visi Media Asia (Viva) Neil Tobing menjelaskan seandainya 1 mux menampung 8 LPS dan masing-masing LPS menyewa dengan harga Rp15 juta per bulan, setiap bulan dana yang masuk ke LPS diperkirakan sekitar Rp120 juta. 

Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk menutupi investasi yang telah digelontorkan untuk membangun multiplexing dan operasional mux. 

Dia berhitung untuk investasi infrastruktur multipleksing dibutuhkan biaya sekitar Rp2 miliar—Rp5 miliar per wilayah.  

Ditambah untuk membangun menara, perizinan, lahan dan lain sebagainya diperkirakan habis sekitar Rp30 miliar.

“Kami berhitung investasi balik sekitar 5 tahun—7 tahun,” kata Neil.

Infrastruktur mux yang telah terbangun nantinya bakal disewakan kepada LPS lokal maupun pemilik konten yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI). 

Mengenai sewa mux, ATSDI memiliki sejumlah harapan, salah satunya mengenai orientasi LPS penyelenggara multiplexing.

Ketua Umum ATSDI Eris Munandar meminta agar penyelenggara mux tidak berorientasi pada komersialisasi dalam menyewakan multiplexing.

Dia menuturkan biaya sewa mux yang mahal berisiko membuat program siaran yang diberikan kepada masyarakat menjadi seragam, karena pemain TV lokal tidak dapat menyokong konten akibat tingginya harga sewa yang ditetapkan.

Eris menginformasikan untuk sewa mux di Jabodetabek saja, saat ini para penyelenggara televisi lokal harus membayar sewa sekitar Rp49 juta/ bulan kepada penyelenggara mux. 

Kemudian untuk ibu kota provinsi, penyelenggara mux membanderol tarif sewa dengan harga berkisar Rp20 juta—Rp26 juta per bulan atau setengah dari harga di Jabodetabek.

Sementara itu, tarif  sewa di luar ibu kota provinsi lebih murah  sekitar Rp20 juta ke bawah.

Dia mengusulkan sebelum ASO direalisasikan pada 2 November 2022, para anggota ATSDI mendapat potongan harga sewa sebesar 50% dari ketentuan harga sewa yang ada. Setelah 2 November 2022, harga komersial boleh untuk diterapkan kembali.

“Biaya pemain TV lokal bukan hanya untuk sewa mux, tetapi juga untuk konten. Sebab, persaingannya ketika ke digital adalah konten yang berkualitas. Itu butuh investasi yang tidak murah,” kata Eris.

ATSDI mendukung siaran digital dan berharap siaran tersebut segera digelar demi layanan yang lebih baik kepada masyarakat, juga pemasukan bagi negara. 

TERTUNDA

Sayangnya, harapan ATSDI dan peluang LPS meraup pendapatan baru serta efisiensi operasional dari siaran digital pada tahun ini harus kembali tertunda. 

Seperti diberitakan Bisnisindonesia.id pekan lalu, secara mendadak Kemenkominfo membatalkan ASO tahap I di 5 provinsi.

Awalnya, siaran analok di Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dijadwalkan padam paling lambat pada 17 Agustus 2021. 

Namun, rencana itu dianulir lantaran pemerintah masih mencurahkan konsentrasinya dalam isu pengendalian Covid-19, alih-alih mewujudkan janji siaran digital mulai tahun ini.

Kemenkominfo pun akan menyesuaikan jadwal ASO. Terdengar kabar bahwa Kemenkominfo berencana memangkas tahapan ASO dari 5 tahap menjadi 3 tahap, dengan tahap I dijadwalkan pada  April 2022. 

Mengenai hal tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan penyesuaian jadwal pelaksanaan ASO dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan meliputi, fokus pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid-19, serta masukan masyarakat.  

Kemenkominfo, kata Johnny, akan berusaha optimal agar ASO tetap dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

“Kemenkominfo akan terus melakukan upaya optimal agar pelaksanaan ASO tetap memenuhi amanat UU No.11 /2020 tentang Cipta Kerja,” kata Johnny. 

Pembatalan ASO tahap I ini diharapkan tidak berdampak pada pergerlaran ASO secara keseluruhan. Ada kekhawatiran proses ASO akan terganggu karena ASO tahap I ditunda. 

Saat ini ASO yang telah tertunda selama belasan tahun, berada di tangan pemerintah. Sukses dan gagal pergelaran ASO tergantung dari kebijakan pemerintah Para pelaku industri tentu akan mengikuti selama proses ASO ini berjalan dengan benar. 

Langkah yang bijak menjadi penentu keberhasilan. Jika November 2022, siaran digital tak akan pernah tergelar di Tanah Air.

Reporter : Leo Dwi Jatmiko

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar