Jalan Hambatan Investasi Berkelanjutan

Salah satu permasalahan investasi berkelanjutan menurut Menteri Bahlil adalah ketergantungan terhadap komoditas mentah.

Jaffry Prabu Prakoso

26 Sep 2022 - 19.37
A-
A+
Jalan Hambatan Investasi Berkelanjutan

Tangkapan layar Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia

JAKARTA — Negara-negara G20 dinilai perlu bergandengan tangan untuk kembali ke situasi sebelum pandemi. Hal tersebut bisa dicapai dengan investasi berkelanjutan yang dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata bagi semua pihak.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari.

Dalam kaitannya dengan investasi, Bahlil menyampaikan bahwa 4 poin utama terkait tantangan investasi yang berkelanjutan.



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. /Bisnis-Eusebio Chrysnamurti



Pertama, investasi harus berkontribusi terhadap hilirisasi yang memiliki peran penting untuk mengakhiri siklus ketergantungan negara-negara berkembang terhadap komoditas mentah sembari mengurangi dampak perubahan iklim.

Hal ini dinilai penting mengingat 2 dari 3 negara berkembang di dunia memiliki ketergantungan terhadap komoditas mentah.

Dengan begitu, perlu memberikan dukungan kepada negara berkembang yang ingin memajukan industrinya melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. Hal tersebut pernah dilakukan oleh negara-negara maju pada saat menaiki tangga di masa awal revolusi industri.

“Apakah adil jika negara maju dahulu menaiki tangga untuk mencapai puncak lalu sekarang negara berkembang tidak boleh menaiki tangga yang sama?,” tanya dia dalam forum Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) mengutip keterangan resmi pekan lalu.


Baca juga: Orang Terkaya Ketiga di RI Dua Kali Divestasi Saham Batu Bara


Kedua, Bahlil menjelaskan bahwa investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mendorong kolaborasi investor dengan UMKM lokal. Terakhir, dia menilai investasi membutuhkan keadilan. 

Bahlil menuturkan bahwa tren investasi di bidang energi hijau masih sangat timpang. Hanya seperlima dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang.

Artinya adalah dua pertiga dari total populasi dunia hanya mendapat seperlima dari total investasi energi hijau. Ini termasuk ketimpangan antara harga kredit karbon di negara maju dan negara berkembang.

“Di masa depan kita perlu menyepakati aturan main mengenai pasar karbon yang lebih adil dan lebih berimbang tanpa standar ganda antara negara maju dan berkembang,” ujarnya.

 

Kemudian, poin terakhir adalah perlunya dukungan negara-negara untuk mengadopsi kompendium sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan implementasi strategi dan program untuk menarik investasi yang berkelanjutan.

Jangan Tergiur Tawaran IUP

Bahlil mengimbau agar para pengusaha untuk tidak tergiur dengan tawaran terkait izin usaha pertambangan (IUP). 

Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi sudah cukup adil dalam menangani IUP sehingga dia memastikan tak ada gerakan tambahan dari tim Satgas.


Baca juga: Alokasi Anggaran kemenperin 2023 Naik, BKPM Turun


“Tolong dicatat, ya tidak ada gerakan tambahan dari tim. Jangan dengar ya bahwa ada cara A cara B. Itu jangan percaya pengusaha,” kata Bahlil dalam konferensi pers Perkembangan Investasi 2022, Senin (26/9/2022).

Satgas sendiri telah memulihkan kembali 83 sampai 90 izin yang sempat dicabut pemerintah sejak Februari 2022. Bahlil menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan pemulihan tahap pertama dari 700 keberatan yang berasal dari perusahaan tambang yang telah dihimpun Satgas. 

Kemudian, terdapat 219 izin yang akan diproses pada tahap kedua. Dari 219 izin, terdapat 115 izin yang memenuhi syarat dan dalam proses pemulihan. Adapun 115 izin tersebut lebih banyak berasal dari galian golongan C.

Selanjutnya, dari sekitar 700 perusahaan, terdapat 300 perusahaan lebih yang akan diproses di tahap ketiga. Adapun proses tahap ketiga diperkirakan rampung pada minggu kedua Oktober 2022.



Salah satu lokasi operasional emiten pertambangan PT PAM Mineral Tbk. (NICL).



Sampai hari ini, Satgas telah mencabut 31 izin dari sektor pemanfaatan  kehutanan dengan total 696.398,5 hektar.

“Ini sudah kita lakukan pencabutan sudah tahap ketiga dan Insyaallah kita selesaikan Oktober 2022 untuk sektor kehutanan,” ujarnya. (Ni Luh Anggela)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.