Jalan MBR Bergaji di Bawah Rp8 Juta Punya Rumah melalui Tapera

FLPP sangat diharapkan dapat menjadi jalan tol bagi MBR yang memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk memiliki rumah yang layak huni.

Yanita Petriella

12 Des 2023 - 21.32
A-
A+
Jalan MBR Bergaji di Bawah Rp8 Juta Punya Rumah melalui Tapera

Rumah subsidi. /dok Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Salah satu tantangan pemerintah dalam sektor perumahan yakni masih tingginya angka backlog rumah mencapai 12,7 juta unit. Backlog merupakan kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan di Indonesia masih tinggi. Terlebih, pemerintah telah menargetkan zero backlog pada 2045 mendatang. 

Dalam ekosistem perumahan di Tanah Air, Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi salah satu aktor penting. BP Tapera berperan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan terdapat empat isu yang selama ini dihadapi oleh semua insan perumahan terkait dengan ekosistem pembiayaan perumahan. Keempat isu tersebut yakni availability, affordability, accessibility, dan sustainability

Pada isu availability sendiri terkait dengan ketersediaan dana dimana fundamental dalam pembiayaan perumahan menyangkut miss and match antara penyediaan dana jangka pendek dengan jangka panjang.

“KPR perumahan itu punya tenor panjang sehingga butuh pendanaan jangka panjang sehingga kami sediakan likuiditasnya,” ujarnya, Selasa (12/12/2023). 

Kemudian, affordability terkait dengan kemampuan masyarakat dalam hal memiliki perumahan. BP Tapera hadir dengan memberikan skema-skema pembiayaan terjangkau. 

“Kita memiliki peran untuk set up skema-skema pembiayaan baik untuk rumah tapak, high rise. Tentunya dalam pembiayaan skema ini kita dibantu oleh teman-teman perbankan,” terangnya,” katanya. 

Selanjutnya, accessibility dimana 60% angka backlog berasal dari pekerja mandiri dan MBR. Selama ini, pekerja mandiri jangkauan untuk pembiayaan cenderung terkendala karena memiliki penghasilan tidak tetap. Selain itu, sustainability dimana BP Tapera menghimpun dana masyarakat berbasis tabungan yang berasal dari semua pekerja

“Pekerja mandiri kalau menjadi peserta BP Tapera secara rutin menabung di kami, tentunya accessibility pembiayaan perumahan mereka bisa kita cover. Semua pekerja menjadi peserta kita, maka dana yang tersedia dan dikelola oleh BP Tapera bisa sustainability untuk perumahan,” tutur Adi. 

Adapun peserta Tapera saat ini masih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). BP Tapera tengah melirik pekerja formal swasta dan pekerja informal atau mandiri untuk menjadi peserta Tapera pada 2027 mendatang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020, pasal 68 pemberi kerja swasta mendaftarkan pekerjanya selambat-lambatnya 7 tahun setelah PP diundangkan. 

Tentunya, untuk menjalankan kebijakan tersebut BP Tapera menyiapkan sejumlah strategi seperti menyiapkan tata kelola yang bagus, komunikasi terarah dan peningkatan value kepada masyarakat. 

“Tentunya, ini bukan pekerjaan mudah ya. Ini pekerjaan yang berat bagaimana meyakinkan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau ingin punya rumah layak hunian, menabung di BP Tapera. Jadi penghasilan di bawah Rp8 juta bisa punya rumah, bukan sesuatu yang mustahil,” ucapnya. 

Baca Juga: Mencari Kandidat Komisioner BP Tapera Demi MBR Punya Rumah


Kinerja FLPP

Adi menambahkan satu skema yang ditawarkan BP Tapera untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah dengan skema penyaluran KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). FLPP sangat diharapkan dapat menjadi jalan tol bagi MBR yang memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk memiliki rumah yang layak huni.

Hingga saat ini, BP Tapera mencatatkan kinerja positif terkait dengan penyaluran FLPP senilai Rp26,32 triliun triliun untuk 229.000 unit rumah pada 2023. Rincian dari 229.000 unit yaitu terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar. Realisasi yang mencapai 229.000 unit rumah tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

“Realisasi 229.000 unit ini tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama dari berbagai pihak, seperti bank penyalur, pengembang, dan lainnya. Ini bentuk komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan,” terangnya. 

Dia berharap pencapaian ini menjadi tolak ukur bagi semua pihak bahwa dengan komitmen yang tinggi target bisa dicapai. Namun, Adi menegaskan bahwa bank penyalur FLPP harus tetap memastikan penyaluran dana FLPP tepat sasaran dan dihuni oleh para penerima manfaatnya.
“Rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas dan pengembang harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah rumah yang sesuai dengan peraturan yang ada dan layak untuk dihuni,” ujar Adi. 

Ke depan, pihaknya berharap semakin banyak bank penyalur yang konsen dalam menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak tetapi juga rumah susun. Untuk tahun 2024 mendatang, dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miliar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, diharapkan kontribusi program FLPP dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR yaitu sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5%.

Baca Juga: Merengkuh Asa Kemandirian Pembiayaan Perumahan dan Zero Backlog


Harapan Tapera
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah tak menampik masih terdapat tantangan yang dihadapi pengembang sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung program sejuta rumah. 

“Nah di antaranya misalnya seperti perizinan, pembiayaan, pertanahan, dan institusi lainnya

yang terlibat langsung di dalam bagaimana mensupport program satu juta rumah ini nah itu sampai sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum tertuntaskan,” katanya. 

Dia berharap, ke depannya melalui BP Tapera sebagai salah satu mitra kerja dari Apersi untuk menjawab tantangan tersebut dan turut mendorong adanya sinergi bersama dengan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung pemerintah pada program sejuta rumah.

“Saya berharap kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam program satu juta rumah itu harus betul-betul adanya sinergi ini penting,” ucapnya. 

Adapun terdapat sejumlah catatan penting untuk BP Tapera agar dapat melakukan misinya yakni dengan tugas BP Tapera dalam pengumpulan dan pengelolaan dana masyarakat. Pengelolaan dana masyarakat oleh BP Tapera diharapkan bisa lebih maksimal. 

Selain itu, BP Tapera diminta untuk memiliki mitra atau opsi lain di luar lembaga perbankan dalam melakukan pengelolaan dana. Hal penting lainnya yang jadi perhatian BP Tapera yakni terkait kerja sama dengan pengembang perumahan untuk menjamin kualitas bangunan.

Junaidi berkomitmen untuk membangun hunian MBR yang layak huni. Dia menjamin hunian yang telah dilakukan akad kredit dapat segera dihuni oleh konsumen tanpa harus renovasi. 

“Mereka yang KPR FLPP ini adalah MBR. Jadi memang kami komitmen untuk bangun rumah kualitas layak huni dan tidak perlu diperbaiki lagi,” tutur Junaidi.

Baca Juga: Seribu Kiat Membasmi Pengembang Nakal Menipu Konsumen MBR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Asteria Desi Kartikasari
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.