Jalan Terjal Bangun Industri Baterai Listrik di Indonesia

Indonesia harus memiliki teknologi yang canggih untuk mengubah bijih nikel menjadi baterai listrik. Teknologi tersebut memerlukan biaya besar namun dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Dengan tantangan tersebut, mampukah Indonesia merealisasikan mimpi sebagai produsen baterai listrik dunia?

5 Mei 2021 - 09.14
A-
A+
Jalan Terjal Bangun Industri Baterai Listrik di Indonesia

Baterai untuk kendaraan listrik diproduksi di pabrik Dongguan, China, 20 September 2017./REUTERS

Bisnis, JAKARTA - Pemerintah punya mimpi besar membangun industri baterai listrik di Tanah Air. Apalagi Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup besar.

Nikel merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik (electric vehilce/EV). Namun, memiliki bahan baku saja tidaklah cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain baterai listrik dunia.

Indonesia harus mampu melalui berbagai tantangan untuk bisa bersaing dengan negara lain dalam industri baterai listrik. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2016-2019, Arcandra Tahar, Indonesia sejauh ini hanya mengolah biji nikel untuk memproduksi Nickel Pig Iron (NPI) dan Ferro Nickel (FeNi)

Produksi NPI dan FeNi dihasilkan oleh smelter Blast Furnace (BF) dan Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Kedua produk tersebut digunakan untuk membuat stainless steel.

Untuk memproduksi baterai listrik, Indonesia memerlukan tiga jenis nikel yang terdiri dari Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed Sulphide Precipitate (MSP) dan Nickel Matte. Ketiga jenis produk tersebut harus diolah lebih lanjut untuk menghasilkan NiSO4 dan CoSO4 sebagai bahan baku baterai.

Oleh karena itu, Arcandra menyebut Indonesia memerlukan teknologi hydro metallurgy yang sangat canggih dan rumit untuk mengolah ketiga jenis nikel tersebut. “Salah satu yang menjadi pilihan sampai hari ini adalah High Pressure Acid Leaching atau HPAL,"katanya seperti dilansir dari akun media sosialnya, Rabu (7/4/2021).

Namun, smelter dengan teknologi HPAL tersebut sangat jarang ditemukan di dunia. Ada empat alasan mengapa teknologi tersebut sulit diterapkan.

Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/5/2018). - JIBI/Nurul Hidayat


Pertama, butuh investasi sangat besar. Sebagai perbandingan, belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk HPAL bisa lima kali lebih mahal daripada RKEF untuk per ton nikel yang dihasilkan.

Kedua, tidak banyak perusahaan yang menguasai teknologi HPAL. Hanya perusahaan mumpuni yang didukung dengan dana Research and Development (R&D) besar yang mau fokus untuk mengembangkan teknologi HPAL.

Ketiga, teknologi proses yang rumit dan sangat bergantung pada kombinasi antar komposisi biji nikel dan kimia yang digunakan untuk leaching. Kesesuaian ini yang menyebabkan desain smelter HPAL menjadi unik dan tidak bisa menggunakan filosofi Design One Build Many.

“Dengan kata lain, kesuksesan smelter HPAL di suatu negara belum tentu bisa diaplikasikan ke negara lain,” tambahnya.

Keempat, kata Arcandra, leaching chemical (misalnya H2SO4) yang digunakan bersifat sangat korosif pada autoclave di tekanan dan temperatur tinggi. Sehingga perlengkapan yang dipakai harus dari bahan yang anti korosi dan kadang memerlukan aloi spesial yang sangat mahal.

Selain itu, limbah dari proses leaching tidak ramah lingkungan. Ide untuk menyimpan limbah tersebut di laut dalam pun punya tantangan yang tidak mudah untuk direalisasikan.

Dengan berbagai risiko yang tinggi dan biaya yang sangat besar, Arcandra menyebut kesuksesan dari pembangunan smelter HPAL di dunia tidak terlalu tinggi. "Apakah semua yang dibangun bisa beroperasi sesuai harapan? Apakah rencana capex dan opex tidak melebihi budget yang disetujui? Apakah komposisi mineral dari biji nikel sesuai dengan yang direncanakan? Dari data yang kami pelajari, tingkat kesuksesan dari smelter HPAL tidak lebih dari 25 persen," katanya.

Meski begitu, Arcandra menambahkan smelter HPAL punya keunggulan. Salah satunya yaitu menggunakan biji nikel kadar rendah (limonite) sebagai bahan bakunya. Biji nikel jenis limonite itu juga kaya akan cobalt yang dibutuhkan untuk katoda baterai jenis Nickel Manganese Cobalt (NMC).

Dengan sejumlah tantangan yang rumit tersebut, dia menilai pembangunan industri baterai listrik tidak bisa dilalui dengan jalan pintas. Mimpi tersebut harus diwujudkan dengan memulainya sesuai kemampuan Indonesia, terutama dalam mencari teknik dan formula terbaik membangun industri baterai listrik.

Salah satu caranya yaitu melaksanakan laboratory test untuk metoda dan teknologi ekstraksi yang direncanakan untuk mengembangkan bijih nikel. “Selanjutnya lakukan pilot test dan baru memulai dengan membangun smelternya. Setiap proses memerlukan waktu dan setiap waktu memerlukan tenaga dan biaya. Tidak mudah," ujarnya.

Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/5/2018). - JIBI/Nurul Hidayat


Rencana Besar Indonesia Battery Holding

Meski harus menghadapi berbagai tantangan, pemerintah tetap optimistis bisa membangun industri baterai kendaraan listrik. Pemerintah bahkan telah membentuk Indonesia Battery Holding yang digawangi oleh empat BUMN, yaitu MIND ID, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk.

Keempat perusahaan pelat merah itu diberi mandat langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengembangkan bisnis ekosistem kendaraan listrik. Ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan EV Battery Agus Tjahjana mengatakan pihaknya diberi target memproduksi baterai listrik dengan kapasitas sekitar 195 gigawatt/jam dengan kebutuhan bahan baku sebesar 150.000 nikel per tahun.

Target tersebut akan dicapai dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pihaknya akan membuat baterai dengan kapasitas 30 GW per jam yang akan direalisasikan pada 2026—2030.

Setelah itu, kapasitas akan ditingkatkan menjadi 140 GW/jam atau sekitar 70 persen dari 195 GW/jam. "Berarti nanti sisanya diekspor dalam bentuk cell, investasinya US$13 miliar. Nah, kalau bisa sampai 140 GW/hour atau 70 persen dari 195 GW/hour itu hampir mencapai US$17 miliar, tentu investasi bersama," katanya dalam acara Prospek Pembentukan Holding Baterai, Kamis (4/3/2021).

Lebih lanjut, Agus mengatakan Indonesia Battery Holding optimistis bisa menjadi pemain besar secara regional maupun secara global dengan bermodalkan potensi sumber daya yang dimiliki tiap-tiap BUMN. Dia menyebut MIND ID bersama dengan anak usahanya yakni PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), yang memiliki cadangan bijih nikel yang besar yang dapat digunakan sebagai bahan baku baterai listrik.

Agus mengklaim bahwa MIND ID dan Antam memiliki cadangan nikel terbesar kedua di Indonesia. Maka dengan potensi itu dinilai bisa memanfaatkan peluang bisnis yang besar.

Sedangkan PT Pertamina (Persero) memiliki potensi sarana infrastruktur yang bisa dikembangkan untuk ekosistem baterai listrik. Agus menjelaskan bahwa Pertamina memiliki kemampuan untuk berperan sebagai manufaktur produk hilir yang meliputi pembuatan battery cell, battery pack, serta engine storage system (ESS).

Perusahaan pelat merah lainnya yakni PT PLN (Persero) akan berperan untuk penyediaan infrastruktur pengisian daya dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). Selain itu, pembangunan fasilitas daur ulang akan dilaksanakan oleh PT Nasional Hijau Lestari.

Meski begitu, Indonesia Battery Holding masih memerlukan insentif dari pemerintah untuk menjadi produsen baterai listrik. Mereka pun mengusulkan sejumlah insentif dari berbagai kementerian dan lembaga.

Pihaknya mengusulkan insentif ke Kementerian Keuangan berupa pembebasan bea masuk impor dan PPN impor bahan baku prekursor, katoda, battery cell/pack, dan battery recycling. Selain itu, mereka mengusulkan insentif ke Kementerian ESDM berupa insentif bijih limonit, BUMN tetap dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/IUPK kepada anak usaha yang mayoritas sahamnya milik BUMN, dan tarif tenaga listrik untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sesuai dengan tarif untuk penjualan curah.

Sedangkan insentif yang diminta kepada Kementerian Perindustrian berupa formulasi tingkat komponen dalam negeri untuk baterai kendaraan listrik dan komponen pembentuknya dan pembuatan pos tarif khusus. “Terakhir kepada KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan], kemudahan perizinan sisa hasil pengolahan nikel untuk bahan baku EV [electric vehicle] battery,” jelasnya.

(Reporter : Thomas Mola, Muhammad Ridwan & Denis Riantiza Meilanova)

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar