Janji Capres Ganjar Gandeng Konsultan RI Dalam Proyek Konstruksi

Inkindo diharapkan terlibat aktif dan bersinergi dalam memberikan masukan pengembangan megaproyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Yanita Petriella

15 Des 2023 - 00.23
A-
A+
Janji Capres Ganjar Gandeng Konsultan RI Dalam Proyek Konstruksi

Progres pembangunan IKN. /Antara

Bisnis, JAKARTA – Calon Presiden Ganjar Pranowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal naik sebesar 7% pada Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kesamaan visi menjadi kunci Indonesia Emas 2045. Dalam 22 tahun mendatang, Indonesia tidak lagi berada di kelas pendapatan menengah atau middle income.Target tersebut bukan sesuatu yang mustahil atau ambisius namun sangat mungkin digapai.

“Banyak yang bilang Ganjar ambisius. Padahal ini sangat mungkin dan saya yakin pasti bisa. Roadmap-nya sudah ada,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Kamis (14/12/2023).

Dia menilai apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 7% pada 2045, maka negara ini akan masuk dalam jebakan middle income trap atau menjadi malapetaka demografi. Dia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% karena banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai target tersebut. 

Pengembangan potensi tersebut antara lain, kepastian dan penegakan hukum yang akan membuat investor berbondong-bondong berinvestasi sehingga membuka lapangan pekerjaan. 

“Kalau KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) disikat, maka pajak kita bisa dioptimalkan. Pemasukan negara bisa tinggi karena tidak dikorupsi,” katanya. 

Adapun salah satu program yang diusung oleh capres Ganjar ini melanjutkan hilirisasi yang sudah berjalan ke dalam tahap proses industrilisasi. Selain itu, mengoptimalisasi ekonomi baru seperti ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi digital dan kreatif.

“Kalau ini bisa dilakukan, angka pertumbuhan ekonomi 7 persen itu sangat mudah diwujudkan. Makanya saya senang bisa bertemu kawan-kawan Inkindo. Tolong beri saya masukan dalam perencanaan yang terbaik,” ucapnya. 

Selain itu, Ganjar berharap Inkindo juga terlibat aktif dan bersinergi dalam memberikan masukan pengembangan megaproyek ibu kota negara (IKN) Nusantara. 

Baca Juga: Memacu Kualitas Jasa Konsultan Kunci Sukses Pembangunan


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) Erie Heryadi menuturkan keterlibatan konsultan dalam pembangunan di Indonesia sangat penting. Pasalnya, mulai dari studi kelayakan, tahap perencanaan, survey, pembangunan hingga pengawasan itu melibatkan konsultan. Hal ini membuat, keberadaan konsultan dapat mempengaruhi kemajuan negara Indonesia.

Meski demikian, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur skala besar tersebut, tantangan yang dihadapi juga besar seperti kebutuhan tenaga ahli di bidang teknik juga harus lebih besar.
Khususnya untuk penyedia jasa konsultan konstruksi berdasarkan pengalaman dalam proses tender banyak yang terpaksa digugurkan karena tenaga ahlinya bekerja di dua paket yang berbeda.

Selain itu, konsultan dituntut harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sesuai perkembangan Industri 4.0, dimana digitalisasi sudah menjadi mandatori dalam proyek-proyek pemerintah seperti penggunaan BIM (Building Information Modelling), LiDar, dan lain-lain.

Namun demikian, dari sisi regulasi yang ada belum menunjang dari aspek pembiayaannya, sehingga hal tersebut sangat memberatkan usaha jasa konsultasi. 

Selain itu, Inkindo juga menghadapi tantangan ekosistem usaha jasa konsultasi yang belum kondusif. Salah satunya rendahnya ketersediaan tenaga ahli jasa konsultasi yang memiliki sertifikat keahlian baik pada konsultan konstruksi maupun non konstruksi. 

Ekspor jasa konsultansi ke luar negeri yang berpotensi menghasilkan devisa tinggi, belum didukung oleh sistem perbankan nasional dalam hal pemberian kredit modal kerja dengan bunga rendah.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan dunia usaha jasa konsultasi tidak lagi berjalan kondusif dan cenderung menurunkan minat anggota untuk menjalankan usahanya. “Apabila hal-hal tersebut di atas tidak bisa diatasi, maka dalam jangka panjang akan terjadi degradasi kualitas konsultan nasional secara serius, karena kurangnya SDM terbaik yang mau terjun menjadi konsultan,” terang Erie. 

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Inkindo akan terus mendorong pemerintah untuk menciptakan dunia usaha jasa konsultasi semakin kondusif ke depannya serta menempatkan jasa konsultasi menjadi bagian penting dalam pembangunan negara ini. 

Erie berharap Inkindo dapat terus dilibatkan oleh pemerintah menjadi mitra strategisnya dalam penyelesaian permasalahan serta mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 

Menurutnya, jasa konsultasi dengan modal utama SDM yang memiliki kapasitas brainware tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan affirmative pemerintah untuk meningkatkan peran konsultan nasional dalam pembangunan, sehingga konsultan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak ada negara yang maju tanpa konsultan yang maju. Oleh karena itu, kebijakan affirmataive pemerintah dalam hal regulasi yang  kondusif sangat butuhkan. 

Dia mengungkapkan pihaknya tengah menghimpun tim sukses masing-masing capres untuk memastikan program pembangunan yang ada saat ini terus berlanjut. Hal ini sebagai ancang-ancang Inkindo untuk melaksanakan pekerjaan yang diminati setiap tahunnya dan memastikan tenaga ahli yang diminta sudah tersedia. 

Baca Juga: Inkindo Minta Beleid Jasa Konsultan Non Konstruksi Segera Terbit


Manajemen Risiko

Sementara itu, Deputi Pengendalian Pembangunan Nasional (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas mengatakan selain Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 juga sudah disiapkan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045.

Bahkan, untuk RPJMN 2025-2029 Kementerian PPN/Bappenas sudah menyiapkan hingga tingkat proyek di setiap provinsi dengan demikian pembangunan bisa terukur dan pelaksanaannya bisa lebih imperatif.

Terkait perencanaan hingga 2045 lebih diarahkan pada sasaran mewujudkan Indonesia Emas yang mencakup transformasi di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola.

Dalam mencapai hal tersebut, Kementerian PPN sudah menyiapkan tema pembangunan beserta rincian proyek untuk masing-masing provinsi. Sebagai contoh, untuk pulau Sumatra diarahkan kepada bio industri, kemaritiman berdaya saing, dan hub ekonomi baru. 

Kementerian PPN juga menyiapkan manajemen risiko terkait perencanaan tersebut. Namun perencanaan itu nantinya bisa didiskusikan dengan pemerintahan mendatang agar bisa disesuaikan.

Sebagai contoh tantangan yang dihadapi pembangunan LRT yang mana ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintahan mendatang mencakup target operasi yang mundur, penyesuaian desain, spesifikasi kereta yang berbeda-beda, dan roda kereta yang belum standar,” tuturnya.  

Adapun manajemen risiko pembangunan nasional ini sudah diatur melalui Perpres No. 39 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dimana di dalamnya mengatur soal konsistensi perencanaan penganggaran, pengendalian, pengukuran kinerja, dan adanya insentif dan disinsentif.

Dengan adanya manajemen risiko ini tentunya akan membantu penyedia jasa konsultan dan kontraktor untuk memberikan kepastian dalam menjalankan usahanya ke depan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.