Jepang Akui Sertifikasi Halal RI, Angin Segar Ekspor Mamin

Produk mamin halal Indonesia tidak hanya akan menyasar 200.000 imigran muslim di Jepang

10 Agt 2021 - 20.25
A-
A+
Jepang Akui Sertifikasi Halal RI, Angin Segar Ekspor Mamin

Stempel produk halal

Bisnis, JAKARTA — Jepang digadang-gadang menjadi pasar prospektif bagi ekspor produk halal Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh kepercayaan warga Negeri Sakura terhadap aspek kesehatan serta legalitas produk halal.

Atase Dagang KBRI Tokyo Arief Wibisono mengatakan Jepang telah memiliki keberterimaan terhadap sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Ini keuntungan yang bisa Indonesia peroleh. Produk mamin [makanan dan minuman] halal Indonesia akan tidak hanya menyasar 200.000 imigran muslim di Jepang," Ujar Arief dalam acara peringatan 3 tahun berdirinya IJB.Net, Selasa (10/8/2021).

Sekadar catatan, produk halal Indonesia memiliki kontribusi sekitar 2% dari seluruh impor Jepang dari RI. Menyusul di bawah Indonesia, terdapat beberapa negara Asean seperti Thailand dan Malaysia.

Namun demikian, sambung Arief, informasi dari salah satu importir Indonesia di Jepang, kenaikan impor produk pangan asal RI secara keseluruhan melonjak140%—200% selama pandemi Covid-19.

"Sebab, masyarakat Jepang yang WFH [work from home] berkeinginan mencari makanan di supermarket untuk dimasak di rumah," sambungnya.

Salah satu fasilitas produksi industri makanan./dok. Kemenperin

Sejumlah peluang lain bisa diraup jika melihat kondisi Jepang yang sedang berupaya menghilangkan ketergantungan impor bahan makanan yang mayoritas berasal dari China. Misalnya produk jamur, di mana Jepang 60% impor Jepang berasal dari China.

Terkait dengan hal itu, tambah Arief, Indonesia dinilai sebagai negara yang bisa dijadikan sebagai substitusi impor untuk produk tersebut karena teradpat sejumlah faktor yang menguntungkan Tanah Air, yani harga dan jarak.

Adapun, rata-rata tarif bea masuk produk impor asal Indonesia (selain susu, produk susu, dan sereal) relatif rendah, yakni di bawah 30%. Indonesia sendiri merupakan negara utama penghasil komoditas pertanian yang diimpor Jepang.

Mengenai jarak, prospek produk mamin Indonesia untuk bisa menggantikan pasar impor Jepang cukup besar karena diuntungkan oleh jarak yang tidak jauh dibandingkan dengan negara lain di Asia Barat, Eropa, dan Amerika.

Berdasarkan pelabuhan, impor Jepang dari Indonesia sebagian besar dilakukan melalui Pelabuhan Kobe dengan pangsa 22%. Nagoya dan Tokyo berada di peringkat ke-2 dan ke-3 dengan pangsa masing-masing 20,7 persen dan 16,3%.

"Pelabuhan-pelabuhan tersebut memiliki peran penting sebagai pintu masuk produk-produk Indonesia di Jepang," kata Arief.

TARGET EKSPOR

Sementara itu, Indonesia menargetkan pertumbuhan senilai US$2 miliar untuk ekspor produk bumbu dan rempah yang rencananya akan dipasok ke sejumlah negara sebagai bagian dari upaya memperluas pasar produk halal pada 2024 mendatang, termasuk salah satunya Jepang.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman memaparkan sejumlah kawasan yang menjadi target, antara lain Afrika, Australia, Belanda, dan Amerika Serikat.

Selain itu, produk-produk tersebut diharapkan dapat diekspor ke pasar Jepang yang dinilai memiliki minat terhadap produk makanan halal.

"Untuk itu, Indonesia harus membangun ekosistem yang resilienceaffordable, dan kompetitif untuk pasar global. Harus ada kebijakan yang kondusif, termasuk dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan sistem online single submission [OSS] yang baru diluncurkan," ujar Adhi.

Dengan Jepang khususnya, kata Adhi, diharapkan bantuan untuk mendorong industri makanan dan minuman (mamin) agar mampu meningkatkan kualitas, baik dari segi kemampuan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur dan logistik sehingga ekosistem yang akomodatif bisa terbangun.

Adapun, hal yang diperlukan RI untuk meningkatkan ekspor produk halal ke pasar Jepang, antara lain; akses informasi pasar, compliance dengan regulasi terkait dengan industri mamin di Negeri Sakura.

Adhi juga berharap pemerintah bisa lebih memaksimal perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Sebab, pemanfaatan kerja sama ekonomi dengan Jepang oleh Indonesia belum semaksimal negara-negara lain yang juga menjalin pakta.

Dia menambahkan perlu upaya melalui trade expo dan promosi lain untuk menyesuaikan rasa dengan consumer preference di Jepang.

Terakhir, Adhi mengatakan Indonesia harus menjadikan makanan halal sebagai produk yang memilikk diferensiasi agar bisa bersaing dengan negara lain.

Sekadar informasi, ekspor mamin Indonesia ke Jepang pada 2019 tercatat mencapai US$350 juta dan turun menjadi hanya US$327 juta pada 2020.

Sementara itu, pada Januari—Mei 2020, ekspor mamin ke Jepang senilai US$131 juta. Tahun ini turun menjadi 9,8% menjadi US$119 juta.

Secara global, industri makanan halal Indonesia menduduki posisi 4 di bawah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab.

Sedihnya lagi, Indonesia masuk ke dalam top 5 halal food consumer, bukan sebagai top 5 exporting country for halal food.

JABABEKA

Pada perkembangan lain terkait dengan industri halal, PT Jababeka Tbk. melalui kawasan industri di Cikarang berencana menyusul Modern Cikande Industrial Estate di Serang dan Safe n Lock di Sidoarjo mendapatkan label sebagai kawasan industri halal atau KIH.

Direktur PT Jababeka Tbk. Hyanto Wihadhi mengatakan saat ini perseroan tengah mempelajari tahapan agar memenuhi kriteria KIH.

Pada prinsipnya, pengelola kawasan harus mampu menampilkan seluruh riwayat perpindahan produk. Hal itu pun tidak sesederhana seperti melakukan pengajuan untuk produk halal. 

Meski demikian, dari sisi logistik Jababeka menyebut telah memiliki keunggulan dengan memiliki Cikarang dry port sebagai perpanjangan dari Pelabuhan Tanjung Priok.

"Selanjutnya kami tetap melihat akan sulit menjadikan semua industri halal, untuk itu kami memulai dengan pembuatan Hub Halal dan membuat peta jalan agar 2024 bisa menjadi KIH," katanya dalam acara peringatan 3 tahun berdirinya Indonesia Japan Business Networking (IJB.Net), Selasa (10/8/2021). 

Hyanto menyebut pada tahun lalu perseroan juga telah membuka layanan sertifikasi halal untuk mempermudah tenan mendapat cap halal.

Sisi lain, Jababeka pun berharap insentif pemerintah untuk pengembangan KIH ini.

Secara keseluruhan saat ini total lahan di Jababeka memiliki luas 5.600 hektare dengan sejumlah properti di dalamnya seperti kawasan industri, perumahan, hotel, dan apartemen.

Kawasan Industri Jababeka di Cikarang, Kabupaten bekasi, Jawa barat./Istimewa

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan terdapat enam kawasan industri halal yang tengah mengajukan proses perizinan.

Wapres mengatakan pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu strategi untuk menjadikan Indonesia produsen produk halal terbesar di mata global.

"KIH yang tumbuh dan berkembang diharapkan akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia," ujarnya.

Adapun hingga tahun lalu, ada enam kawasan yang sedang mengajukan proses sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian.

Keenam di antaranya adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang Banten, SAFE n LOCK Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kawasan Industri Bintan Inti di Kepulauan Riau.

Tiga lainnya adalah Kawasan Industri Batamindo di Batam Kepulauan Riau, Kawasan Industri Jakarta Pulogadung dan Kawasan Industru Surya Borneo di Kalimantan Tengah. 

Sayangnya baru dua yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate dan SAFE n LOCK Halal Industrial Park.

Reporter : Rahmad Fauzan & Ipak Ayu Nurcaya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.