Jokowi Bertemu Chairman Freeport McMoRan di AS Bahas Saham PTFI

Selain diminta menambah kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen atau menjadi 61 persen, Freeport juga diwajibkan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga di Papua.

Akbar Evandio

14 Nov 2023 - 09.12
A-
A+
Jokowi Bertemu Chairman Freeport McMoRan di AS Bahas Saham PTFI

Bisnis, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Ricard Adkerson di sela lawatan di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin (13/11/2023) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ujar Jokowi di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: Etape Krusial Indonesia Jadi Pengendali Tambang Grasberg, Papua

Presiden ke-7 RI itu pun berharap agar proses penambahan saham Freeport tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.

Sebagaimana diketahui, keputusan pemerintah terkait dengan perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi PTFI yang akan berakhir pada 2041 menjadi etape yang sangat krusial bagi Indonesia.

Setelah Indonesia melalui PT Inalum Indonesia berhasil menguasai saham mayoritas PTFI sebesar 51,23 persen—yang ditandai dengan diserahkannya IUPK operasi produksi pada Desember 2018—perpanjangan izin setelah 2041 bisa dibilang menjadi penentu bagi Indonesia untuk bisa mengendalikan tambang Grasberg di Papua.

Baca juga: Persoalan Pelik Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga

Seperti halnya proses mendapatkan perpanjangan izin masa operasi 2x10 tahun setelah berakhirnya kontrak karya (KK) pada 2021, untuk memperoleh perpanjangan izin operasi setelah 2041 juga akan melalui proses yang tidak jauh berbeda.

Selain diminta menambah kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen atau menjadi 61 persen, Freeport juga diwajibkan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga di Papua.


Dalam keterangan terpisah usai pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menilai bahwa saat ini hubungan antara Indonesia dan AS terus meningkat, terutama dalam bidang perdagangan.

“Kalau kita lihat apalagi surplus perdagangan kita dengan Amerika sudah mencapai hampir US$16 miliar, dan pertumbuhannya beberapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor empat sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Hal itu pula, kata Erick, yang mendasari Kepala Negara untuk terus mendorong investasi AS di Indonesia, salah satunya dari Freeport McMoRan. “Yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51 persen [saham],” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani. Turut hadir pula, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Baca juga: Menguatkan Strategi Penghiliran untuk Reindustrialisasi Tambang

Erick mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan CEO Freeport McMoRan tersebut juga dibahas mengenai penghiliran yang dilakukan oleh Freeport. Terlebih, lanjutnya, saat ini Freeport sudah tidak hanya melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga saja, melainkan telah membangun smelter untuk mengolahnya.

“Ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan cooper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya dengan membuka smelter yang di Surabaya [JIIPE Gresik, Jawa Timur],” imbuhnya.


Erick menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak Freeport juga tampak menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter lainnya di Indonesia, yakni di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. “Tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak, di Papua,” tuturnya.

Menurut dia, sejumlah hal yang disampaikan dan dibahas dalam pertemuan tersebut sangat baik guna meningkatkan investasi yang akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk diketahui, Freeport telah mengajukan permohonan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041 mendatang. Namun, pemerintah masih mematangkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.