Jokowi dan Komitmen Ekonomi Sirkular Lewat Sampah

Mengawali 2024, Presiden Jokowi mengunjungi pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar. Akankah masalah sampah menjadi prioritas berikutnya yang diselesaikan Jokowi?

Redaksi

4 Jan 2024 - 16.12
A-
A+
Jokowi dan Komitmen Ekonomi Sirkular Lewat Sampah

Presiden Joko Widodo memberikan paparan saat acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Jakarta, Jumat (22/12/2023). Seminar bertajuk Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global tersebut membahas terkait sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refused Derived Fuel (RDF) Cilacap di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (2/1/2024).

Kunjungan Presiden ke TPST tersebut adalah untuk mengecek proses pengolahan sampah menjadi produk bahan bakar.

Tiba sekira pukul 09.45 WIB, Presiden Ke-7 RI kemudian meninjau proses pengolahan dimulai dari pencacahan hingga pengayakkan.

Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melakukan kunjungan kerja ke fasilitas pengolahan sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF) pertama di Indonesia. 

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke fasilitas RDF Plant Cilacap bertujuan melihat lebih dekat proses pengolahan sampah menjadi RDF, mulai dari pencacahan hingga pengayakan. Sampah yang diolah di fasilitas ini berasal dari 14 kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Mesin RDF di TPST tersebut memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 200 ton, tapi baru terolah 150 ton per hari. Nah, sampah yang terolah ini mampu menghasilkan produk pengganti bahan bakar atau batu bara hingga 60 ton perhari yang dimanfaatkan untuk bahan bakar tungku pembakaran bagi pabrik semen,” kata Presiden Joko Widodo.

Fasilitas pengolahan sampah perkotaan menjadi RDF dengan kapasitas 160 ton per hari di Kabupaten Cilacap ini, merupakan fasilitas RDF pertama di Indonesia yang telah diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pada 21 Juli 2020.

Fasilitas RDF Plant Cilacap seluas satu hektar dibangun atas inisiasi anak usaha SIG, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemkab Cilacap, Pemprov Jawa Tengah, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Pemerintah Kerajaan Denmark. Selain menjadi inisiator, SBI juga merupakan operator resmi sekaligus offtaker produk RDF yang dihasilkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif guna mengurangi penggunaan batu bara dalam produksi semen di SBI Pabrik Cilacap.

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari mengatakan, pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif ini merupakan terobosan dalam pemanfaatan sampah yang lebih ramah lingkungan serta menciptakan sirkular ekonomi bagi masyarakat. SIG menetapkan pemanfaatan RDF sebagai salah satu upaya dekarbonisasi yang merupakan perwujudan pilar strategi keberlanjutan Perlindungan Terhadap Lingkungan dan Menciptakan Nilai Untuk Karyawan & Komunitas.

"Seiring pertumbuhan populasi, sampah menjadi masalah yang masih belum teratasi. Penerapan teknologi RDF menjadi salah satu solusi untuk membantu pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat dan mengurangi landfill. Pada sisi lain, RDF juga membantu industri pengguna batu bara seperti industri semen, untuk menurunkan emisi karbon dari proses produksi dan berkontribusi mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah," kata Reni Wulandari. 

Baca Juga : Laris Manis Sertifikat Energi Hijau, REC PLN Kian Diburu 

Pada tahun 2020, RDF Plant Cilacap berhasil mengolah 21.965 ton sampah perkotaan di Cilacap dan menghasilkan 7.668 ton RDF. Jumlah ini terus menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Di mana pada 2021, jumlah sampah yang diolah sebanyak 44.581 ton dan menghasilkan 20.168 ton RDF. Pada 2022, jumlah sampah yang diolah kembali meningkat mencapai 47.837 ton dan menghasilkan 26.578 ton RDF. Sedangkan pada tahun 2023, RDF yang telah digunakan sebagai bahan bakar alternatif di SBI Pabrik Cilacap mencapai sekitar 15 ribu ton.

Selain pemanfaatan bahan bakar alternatif dari sampah perkotaan, SBI juga menerapkan ekonomi sirkular bagi masyarakat melalui program inovasi sosial bernama Baruwani (Bala Runtah Watu Geni) yang mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah dan mengolahnya menjadi barang bernilai ekonomis. Sejak dibentuk pada 2019, saat ini SBI Pabrik Cilacap telah memberikan pendampingan bagi 26 komunitas yang tergabung dalam Baruwani. 

Program pendampingan yang diberikan meliputi pelatihan dan bantuan fasilitas pilah dan olah sampah, seperti fasilitas rumah pilah, timbangan, mesin jahit, mesin extruder, mesin pencacah, gerobak sampah, dan lain-lain. Adapun produk yang telah berhasil dibuat oleh komunitas Baruwani, antara lain paving block, wayang, pupuk kompos, sandal, produk ecoprint dan mebel runtik atau perabot rumah tangga berbahan dasar sampah plastik.

Keberhasilan SBI menerapkan teknologi RDF di Cilacap, mendorong banyak pemerintah daerah untuk mereplikasi dan mewujudkan fasilitas RDF di daerah masing-masing. Hingga saat ini, SBI telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Aceh, DKI Jakarta, Pemkab Sleman, Temanggung dan pengelola sampah di Denpasar, Bali.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Sri Murniyati mengatakan bahwa sampah yang terolah di TPST tersebut berasal dari 14 kecamatan di Cilacap.

“Cilacap terdiri dari 24 kecamatan, sampah yang terolah di TPST RDF ini berasal dari 14 kecamatan di sekitar TPST RDF,” ucapnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/1/2024).

Lebih lanjut, Sri menuturkan bahwa mesin RDF yang ada di TPST tersebut memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 200 ton.

“Namun saat ini belum dimaksimalkan sehingga baru 150 ton perhari terolah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan bahwa dari 150 ton sampah yang diolah di sana mampu menghasilkan produk pengganti bahan bakar atau batu bara hingga 60 ton perhari.

Baca Juga : PLN Raih Green Loan Rp12 Triliun untuk Program Transisi Energi 

Adapun produk tersebut kemudian dimanfaatkan untuk bahan bakar tungku pembakaran bagi pabrik semen.

“Yang jadi produk RDF 60 ton perhari dapat diproduksi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sri menuturkan bahwa pembangunan TPST RDF Cilacap tersebut dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga 2018. Adapun biaya pembangunan TPST tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp84 miliar.

“Debfan pendanaan sharing dari anggaran Kementerian PUPR senilai Ro27 miliar untuk infrastruktur bangunan—gedung, kemudian Rp44 miliar dana dari Danida dilewatkan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengan senilai Rp10 miliar, kemudian Pemkab Cilacap Rp3 miliar untuk pembebasan tanah,” tandas Sri.

Baca Juga : PMI Manufaktur RI Desember Menguat karena Permintaan Melonjak 

CAMPURAN BATU BARA

Di sisi lain, Koperasi Energi Biomassa Indonesia (KEBI) menilai positif terbitnya beleid yang mengatur spesifik ihwal pengembangan co-firing atau pencampuran biomassa yang dihasilkan dari sampah dengan batu bara sebagai bahan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Kendati demikian, Ketua KEBI Ichsan Maulana meminta adanya kepastian harga yang menarik dalam negosiasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk jenis bahan baku biomassa, bahan bakar jumputan padat atau refused derived fuel (RDF). Bahan bakar ini juga biasa disebut sebagai sampah rumah tangga atau kota. 

“Di dalam Permen itu kan tidak disebutkan biomassa jenisnya, apakah sampah kota bisa mendapatkan harga 1,2 kali [harga batu bara],” itu yang perlu kita dapat penjelasan,” kata Ichsan saat dihubungi, Minggu (10/12/2023). 

Adapun, beleid itu mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang disahkan pada 27 November 2023.

Permen ini mengatur ihwal harga pembelian tertinggi (HPT) dan juga harga kesepakatan dalam negosiasi PLN dengan pemasok biomassa nantinya. 

Mengacu pada Pasal 18 Ayat (5), harga patokan tertinggi berlaku sebagai batas atas dalam negosiasi pembelian biomassa. Harga patokan tertinggi itu dihitung dengan formula harga batu bara dikali nilai koefisien harga biomassa (k) dikali faktor koreksi nilai kalor (Fc). 

Sementara itu, harga batu bara ditentukan berdasarkan rata-rata harga batu bara acuan tahun sebelumnya.  

Adapun, nilai koefisien harga biomassa ditetapkan paling tinggi 1,2. Faktor koreksi nilai kalor (Fc) dimengerti sebagai koefisien perbandingan nilai kalori biomassa terhaadp nilai kalori rata-rata batu bara. 

Ichsan menuturkan, sebagian pelaku usaha tengah menantikan kepastian harga sampah kota yang menarik selepas terbitnya beleid tersebut. Dia berpendapat pasokan dari sampah kota terbilang stabil jika dibandingkan dengan bahan baku biomassa lainnya. 

“Itu yang paling sustanaible, di mana pun segala pembangkit bahan bakunya ada di segala kabupaten dan kota,” kata dia. 

Secara terperinci, target pelaksanaan co-firing akhir tahun ini dipatok di level 1,05 juta ton. Selanjutnya, pada 2024 dan 2025, target realisasinya diharapkan mencapai masing-masing 2,83 juta ton dan 10,20 juta ton. Target yang disusun hingga 2030 itu tidak terpengaruh oleh penyesuaian rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN nantinya.

Baca Juga : Ketika Pemerintah Bakal Tindak Pengembang MBR & Perbankan Nakal 

KOMITMEN PLTSa

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan untuk memasukkan pengelolaan sampah untuk pemanfaatan energi terbarukan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemanfaatan sampah organik dan sampah kota sebagai sumber energi merupakan salah satu program pengembangan bioenergi nasional. 

Dalam pengelolaan sampah tersebut, pemerintah nantinya bakal mewajibkan PT PLN (Persero) untuk membeli listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). 

“Pemerintah mewajibkan PT PLN untuk membeli listrik yang dihasilkan dari PLTSa untuk mendukung pemerintah mengatasi masalah sampah,” kata Arifin saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (20/11/2023).

Baca Juga : Bayang-Bayang PHK Industri Rokok Imbas Cukai Naik 

Arifin menyebut bahwa kebijakan pembelian listrik dari PLTSa mengacu Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)

Arifin pun menyampaikan bahwa dirinya telah menetapkan harga dan formula tarif listrik dari PLTSa.

Adapun, substansi sampah dan limbah rumah tangga dan sampah lain limbah sejenis sampah rumah tangga sudah masuk dalam RUU EBET Pasal 30 daftar inventarisasi masalah (DIM) 280.

Lalu, terkait dengan substansi kewajiban pengelolaan sampah untuk pemanfaatan energi terbarukan terdapat dalam Pasal 47 DIM 412-415 dan pemerintah mengusulkan penyempurnaan narasi pemanfaatan energi terbarukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.(Akbar Evandio, Lukman Nur Hakim, Nyoman Ary Wahyudi, Rinaldi Azka)


Berikut bunyi Pasal 47 RUU EBET tentang substansi kewajiban pengelolaan sampah untuk pemanfaatan energi terbarukan.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pemanfaatan energi terbarukan dengan:

  1.  Mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi sumber energi terbarukan setempat secara berkelanjutan;
  2. Mengoptimalkan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik sekaligus memanfaatkan potensi energi terbarukan dalam upaya mengatasi beban pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat;\
  3. Mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan yang berkelanjutan;
  4. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi terbarukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.