Free

Jokowi Lengser, Bagaimana Kelanjutan Satgas BLBI?

Satgas BLBI agaknya masih membutuhkan waktu tambahan guna menagih utang terhadap para obligor atau debiturnya. Dari total dana senilai Rp110,45 triliun baru terhimpun Rp30,6 triliun. Bagaimana kelanjutan sepak terjang Satgas apabila periode Presiden Joko Widodo berakhir?

Rinaldi Azka

7 Jun 2023 - 14.45
A-
A+
Jokowi Lengser, Bagaimana Kelanjutan Satgas BLBI?

Satgas BLBI dan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo mungkin berakhir, tetapi penagihan bakal terus berlanjut./Istimewa

Bisnis, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan penagihan utang terhadap para obligor/debitur BLBI tetap berlanjut, meskipun pemerintahan berganti usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, Mahfud menilai utang para obligor/debitur tetap tercatat dan tidak akan terhapus sampai mereka melunasi utangnya, yang merupakan uang negara, terlepas berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, nanti pada akhir tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), pemerintah akan membuat catatan obligor mana masih harus ditagih karena yang akan membubuhkan stempel Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Itu tentu mengikat pemerintah berikutnya. [Itu menjadi] tugas pemerintah, siapa pun yang memerintah," kata Mahfud MD, dikutip Rabu (7/6/2023)

Oleh karena itu, dia mengingatkan para obligor/debitur segera melunasi utangnya kepada negara. Mahfud menegaskan pemerintah tetap mengejar dan menagih mereka meskipun mereka telah berganti kewarganegaraan.

Mengenai obligor/debitur yang telah menjadi warga negara asing, Mahfud menyampaikan itu bukan masalah karena aset-aset mereka yang menjadi jaminan ada di Indonesia.

"Barangnya ada di sini, yang dijaminkan ada di sini barangnya. Mudah-mudahan nanti tahun ini bisa keluar Undang-Undang Perampasan Aset. Itu bisa dipakai juga," kata Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI.

Dia menjelaskan saat ini Satgas BLBI dapat menagih dan memaksa para debitur membayar utang mereka kepada negara melalui aturan hukum yang lain, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Baca Juga : Memeram Ekonomi Hijau Agar Matang dan Berbuah Manfaat

Dalam PP itu, pemerintah dapat memblokir, menyita aset, dan mencekal para obligor/debitur yang tidak membayar utang, atau tidak punya itikad baik untuk melunasi utangnya.

Mahfud menyebut sanksi-sanksi itu sebagai pembatasan hak keperdataan dan layanan publik bagi para obligor/debitur. Misalnya, mereka tidak lagi dapat mengajukan kredit ke bank, paspor mereka dicekal sehingga mereka tidak dapat berpergian ke luar negeri.

"Sudah ada payung hukumnya untuk kami melakukan itu. Payung hukumnya sudah keluar. Jadi, dimohon kooperatif, yang selama ini menghitung tidak ketemu-ketemu (nilai utangnya, red.), mari kita bertemu (dan membahas) bagaimana penyelesaiannya," katanya.

Satgas BLBI, yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga, mulai bekerja sejak Presiden RI Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Mahfud MD (tengah) menjawab pertanyaan media selepas acara serah terima aset eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (6/6/2023). ANTARA/Tangkapan layar YouTube Kementerian Keuangan RI.

Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023. Sejak mulai bertugas pada Juni 2021 sampai Mei 2023, atau dalam kurun waktu hampir dua tahun, Satgas BLBI berhasil mengembalikan Rp30,66 triliun dari para obligor/debitur BLBI.

Rinciannya, Rp1,1 triliun dalam bentuk uang (PNBP ke kas negara), penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 1.784,34 hektare yang estimasi nilainya Rp14,77 triliun, penguasaan fisik aset properti seluas 1.862,91 hektare yang estimasi nilainya setara Rp9,278 triliun.

Kemudian, penyerahan aset kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) nontunai seluas 54 hektare dengan estimasi nilai Rp2,49 triliun.

Target Penagihan



Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini Satgas BLBI mampu mencapai target pengembalian dana BLBI sesuai dengan target Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, yakni Rp110,45 triliun.

Namun, sampai dengan akhir Mei 2023, Satgas BLBI baru mencatatkan perolehan aset dan PNBP dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai sebesar Rp30,65 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30 persen dari target yang ditetapkan. 

Apalagi, masa kerja Satgas BLBI akan berakhir tahun ini. Sesuai Keppres No. 16/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, masa tugas Satgas BLBI berakhir 31 Desember 2023. 

“Kayanya sebelum penutupan BLBI ini kalau bisa masih di-gas. Biasanya menjelang finis gas lebih kencang. Saya mohon Pak Mahfud tetap sabetin Satgas [BLBI] supaya bisa tetap dapatkan aset negara,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers usai serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jakarta, Selasa (6/6/2023). Dok. Kemenkeu RI

Menkeu juga menyampaikan bahwa saat ini kinerja Satgas BLBI sedang dalam momentum yang menanjak, sehingga diharapkan masa tugas pengejar aset negara dalam kasus BLBI tersebut dapat diperpanjang kembali oleh pemerintah.

“Saya harap Satgas BLBI tetap dan terus tingkatkan kinerja dan prestasi. Jangan lupa finish line di Rp110 triliun, jangan diingat yang Rp30 triliun, Rp110 triliun di ujung sana. Mohon kita tetap fokus sebab itu hak tagih negara,” pungkasnya. 

Mahfud dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani optimistis sampai akhir 2023 Satgas BLBI dapat menagih setidaknya 50 persen dari total Rp110,45 triliun uang negara yang dipinjam para obligor/debitur BLBI.

Baca Juga : Bank Dunia Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Masih Moderat Tahun 2024

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan hak tagih negara, di antaranya penagihan kepada debitur/obligor, dan penyitaan barang jaminan. 

Demikian juga terkait dengan aset properti dilakukan upaya penguasaan fisik ataupun pengamanan yuridis serta penjualan, serta hibah kepada Pemda dan penetapan status penggunaan [PSP] kepada kementerian/lembaga untuk pemulihan hak negara. 

Rionald menegaskan Satgas BLBI akan terus menggiatkan upaya pengembalian hak tagih negara dari debitur/obligor aset eks BLBI dan memastikan pihak manapun tidak mengambil hak negara.

Realisasi Penagihan

Satgas BLBI telah membukukan perolehan aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai Rp30,65 triliun dari para obligor per akhir Mei 2023. 

“Secara keseluruhan, capaian Satgas BLBI adalah sekitar Rp30,6 triliun yang paling banyak adalah recovery asset,” ujar Rionald. 

Jumlah itu dalam bentuk uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1,11 triliun, penyitaan dan penyerahan barang jaminan atau harta kekayaan lain Rp14,77 triliun

Selain itu, penguasaan fisik aset properti membukukan nilai Rp9,27 triliun, dan penyerahan aset kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp3 triliun, selanjutnya Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai mencapai Rp2,49 triliun

Baca Juga : Menghitung Hujan Triliunan Dana PMN di "Bumi" BUMN

Perolehan pengembalian dana yang dibukukan Satgas BLBI ini sedikitnya baru memenuhi 30 persen dari target Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 yakni Rp110,45 triliun

Rionald mengatakan sejak dibentuk pada pertengahan 2021, Satgas BLBI telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan hak tagih negara, di antaranya penagihan kepada debitur/obligor, dan penyitaan barang jaminan atau harta lain milik obligor

“Demikian juga terkait dengan aset properti dilakukan upaya penguasaan fisik maupun pengamanan yuridis serta penjualan, serta hibah kepada Pemda dan penetapan status penggunaan [PSP] kepada kementerian/lembaga untuk pemulihan hak negara,” ujarnya

Dia pun menegaskan Satgas BLBI akan terus menggiatkan upaya pengembalian hak tagih negara dari debitur/obligor aset eks BLBI dan memastikan pihak manapun tidak mengambil hak negara. (Dionisio Damara)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.