Jokowi Resmi Tekan Inpres Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini ditandatangani oleh Jokowi di Jakarta pada Senin (29/01/2024).

Alifian Asmaaysi

2 Feb 2024 - 10.43
A-
A+
Jokowi Resmi Tekan Inpres Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Ilustrasi air

Bisnis, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menekan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Inpres Air Minum dan Sanitasi. 

Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini ditandatangani oleh Jokowi di Jakarta pada Senin (29/01/2024). 

Dalam beleidnya, Jokowi menginstruksikan pada sembilan kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi. Adapun kementerian dan lembaga tersebut yakni menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional (PPN/Bappenas), menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), menteri keuangan, dan menteri dalam negeri.

Kemudian, menteri kesehatan, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), para gubernur, dan para bupati/wali kota. 

“Diperlukan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] Tahun 2O2O-2O24 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs),” tulis beleid tersebut dikutip Jumat (1/2/2024).

Secara garis besar, sembilan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah tersebut diminta untuk melakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi melalui perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM), jaringan perpipaan terbangun utamanya melalui pembangunan sambungan rumah (SR) dan penyediaan air baku.

Selain itu, melakukan penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik melalui perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dari Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terbangun.

Selanjutnya, melalui Inpres ini, Jokowi juga meminta para menteri dan pemerintah daerah untuk merencanakan dan menyediakan kesiapan teknis dan non-teknis, menyusun kebijakan program dan kegiatan keberlanjutan, memantau serta mengevaluasi kegiatan percepatan penyediaan air minum, serta melakukan upaya penyelesaian kendala dan hambatannya di lapangan.

Seiring dengan ditekennya Inpres tersebut, diharapkan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Baca Juga: Masih Jauh Cakupan Pipa Air Minum Indonesia

Di samping itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit bawaan air, menurunkan prevalensi dan mencegah terjadinya stunting, serta mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat.

“Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid tersebut. 

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan rumusan inpres diharapkan mampu mengimplementasikan pemerataan akses air dan sanitasi di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, Inpres Air Minum tersebut penting untuk dikeluarkan dalam rangka melakukan pemenuhan RPJMN 2019-2024 yang menargetkan pemasangan instalasi sambungan air minum di perumahan mencapai 10 juta sambungan rumah (SR). 

Sementara hingga 2023, Kementerian PUPR mencatat baru terdapat 3,8 juta rumah yang sudah tersambung oleh instalasi pengolahan air minum (IPA).

“Kan tujuan RPJMN kita harus pasang 10 juta SR. Kita sudah punya IPA yang PSN dan regional itu, totalnya yang sudah terpasang 3,8 juta SR sehingga kita punya idol kapasitas 6,2 juta sambungan itu yang mau didanai oleh inpres,” tutur Basuki. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.